Apa Isi PP 42 Tahun 2024 dan Konsekuensinya bagi Pelaku Usaha

Regulasi halal di Indonesia tidak berhenti pada satu undang-undang. Ia berlapis. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi induknya. Di bawahnya, pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana yang mengatur cara kerja sistem ini sehari-hari.

Salah satu lapisan yang perlu dipahami pelaku usaha adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. PP ini menggantikan PP 39/2021 dan berstatus berlaku.

Apa yang Diatur PP 42 Tahun 2024

PP 42 Tahun 2024 mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Selain itu, PP ini mengatur pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.

Dua hal itu terdengar administratif. Namun keduanya menentukan bagaimana pemeriksaan halal dijalankan di lapangan.

LPH adalah lembaga yang memeriksa dan menguji produk. Auditor Halal adalah personel yang menjalankan pemeriksaan tersebut. Jika pendirian, akreditasi, dan lingkup kegiatan LPH diatur ketat, maka jalur pemeriksaan menjadi lebih tertib. Jika pengangkatan dan pemberhentian auditor diatur jelas, maka kompetensi pemeriksa lebih terukur.

Konsekuensi Praktis bagi Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha, perubahan peraturan pelaksana bukan sekadar urusan lembaga. Ada beberapa konsekuensi yang menyentuh langsung.

1. Pemeriksaan berjalan melalui lembaga terakreditasi

Karena pendirian dan akreditasi LPH diatur, pelaku usaha perlu memastikan pemeriksaan dilakukan oleh LPH yang lingkup kegiatannya sesuai dengan jenis produk yang diajukan. Lingkup kegiatan LPH ditetapkan, bukan bebas.

Praktisnya, sebelum memilih LPH, periksa apakah lingkup kompetensinya mencakup produk Anda. Ini menghindari pemeriksaan yang harus diulang.

2. Auditor Halal tunduk pada aturan pengangkatan dan pemberhentian

PP 42 Tahun 2024 mengatur pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal. Artinya, kompetensi auditor bukan klaim sepihak. Ada mekanisme yang mengikat.

Bagi pelaku usaha, ini berarti hasil pemeriksaan bertumpu pada personel yang statusnya jelas. Anda dapat menanyakan status auditor yang menangani produk Anda.

3. Pedoman teknis akreditasi diatur terpisah

Pedoman lengkap akreditasi LPH diatur tersendiri. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal mencakup persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian. Pedoman ini mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012.

Konsekuensinya, kualitas LPH tidak dinilai sekali lalu selesai. Ada survailen. Ada asesmen penyaksian. LPH yang tidak menjaga mutu berisiko pada status persetujuannya.

Yang Tetap Tidak Berubah

Penting untuk tidak salah membaca peran. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH.

PP 42 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, termasuk soal LPH dan Auditor Halal. Ia tidak menggeser kewenangan penetapan kehalalan.

Bagi pelaku usaha, pembagian peran ini berguna. Anda tahu ke mana harus mengajukan permohonan, dan siapa yang menetapkan status kehalalan produk.

Kaitan dengan Kewajiban Bersertifikat Halal

Kewajiban sertifikasi halal merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021, yang kemudian diubah dengan KMA 944/2024.

Jadi, rantai aturannya berlapis: kewajiban dari undang-undang, penahapan dari keputusan menteri, dan tata cara penyelenggaraan dari peraturan pemerintah serta pedoman teknis.

Apa yang Bisa Disiapkan Sekarang

Perubahan peraturan pelaksana tidak menuntut pelaku usaha menghafal nomor regulasi. Yang menuntut perhatian adalah kesiapan internal. Beberapa hal yang relevan:

• Pastikan jenis produk Anda termasuk dalam kelompok yang wajib bersertifikat halal dan pada tahap mana.
• Susun daftar bahan secara lengkap, termasuk bahan tambahan dan bahan penolong.
• Telusuri titik kritis bahan. Misalnya E471 (mono- dan digliserida asam lemak) yang bisa berasal dari minyak sawit atau lemak hewani, whey dan kaseinat yang bergantung pada rennet yang dipakai, isinglass sebagai penjernih, serta gliserin atau gliserol (E422) yang bisa dari minyak sawit atau lemak babi.
• Simpan dokumen bahan dari pemasok, termasuk keterangan sumber bahan.
• Pahami bahwa pemeriksaan dilakukan LPH dengan lingkup kegiatan yang sesuai.

Langkah-langkah itu tidak bergantung pada perubahan nomor regulasi. Ia berguna pada rezim mana pun yang berlaku.

Membaca Regulasi sebagai Rangkaian

Pelaku usaha sering menghadapi pertanyaan sederhana: aturan mana yang harus saya ikuti. Jawabannya bukan satu dokumen, melainkan rangkaian.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memberi dasar kewajiban. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 beserta perubahannya menetapkan jenis produk dan penahapannya. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan, termasuk LPH dan Auditor Halal. Pedoman akreditasi LPH diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025.

Memahami rangkaian ini membantu pelaku usaha menempatkan setiap persyaratan pada tempatnya. Bukan sebagai beban administratif, melainkan sebagai bagian dari sistem yang menentukan bagaimana produk dinilai.

Jika perusahaan Anda perlu memastikan seluruh kriteria sistem jaminan produk halal terkelola rapi, termasuk registri bahan dan titik kritis, platform SJPH dari IndoHalal.id dapat membantu menyiapkannya dalam satu aplikasi.