Beranda Layanan Semua Layanan Galeri Aplikasi Konsultasi Mulai Konsultasi Konsultan Alat Sertifikasi Cek Sertifikat Titik Kritis Simulasi Sertifikasi Direktori Wawasan Regulasi Berita Pelatihan FAQ Tentang Cari
Mulai Konsultasi Masuk Daftar
Panduan Sertifikasi

Reguler atau Self-Declare? Cara Menentukan Jalur Sertifikasi Anda

Salah pilih jalur berarti kehilangan waktu berminggu-minggu. Ini pembeda yang menentukan.

R
Redaksi IndoHalal
5 September 2026 · 1 menit baca
927
A neatly organized to-do list on a clipboard next to a laptop and pen, conveying productivity.

Ada dua jalur sertifikasi halal di Indonesia, dan memilih yang salah akan membuang waktu Anda.

Jalur pernyataan halal (self-declare)

Hanya untuk usaha mikro dan kecil. Syaratnya ketat: produk berisiko rendah, proses produksi sederhana, dan seluruh bahan sudah pasti halal — tidak ada bahan kritis yang butuh penelusuran.

Prosesnya: Pendamping Proses Produk Halal (P3H) melakukan verifikasi dan validasi, LP3H melakukan supervisi, lalu Komite Fatwa Produk Halal menetapkan kehalalan. Biaya fasilitasinya Rp230.000, dan bila masuk kuota SEHATI, pelaku usaha membayar Rp0.

Jalur reguler

Untuk usaha menengah dan besar, atau usaha kecil yang produknya tidak memenuhi syarat self-declare. Pemeriksaan dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), lalu Komisi Fatwa MUI menetapkan kehalalan lewat sidang fatwa.

Biaya permohonan Rp300.000, ditambah biaya pemeriksaan LPH yang bergantung pada jumlah fasilitas produksi, mandays, dan perjalanan.

Pertanyaan penentu

  • Apakah ada bahan turunan hewani dalam produk Anda? Bila ya, hampir pasti reguler.
  • Apakah ada bahan yang Anda sendiri tidak tahu asalnya? Reguler.
  • Apakah lini produksi dipakai bergantian dengan produk lain? Reguler.
  • Semua bahan nabati, tunggal, dan jelas asalnya? Self-declare mungkin cocok.

Bila ragu, tanyakan sebelum mendaftar. Salah jalur berarti mengulang dari awal.

Artikel Terkait

Konsultasi Halal

Tanpa biaya untuk konsultasi awal. Respons rata-rata di bawah 15 menit pada jam kerja.

Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.

Jawaban konsultan bersifat panduan teknis. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH.