Kepka BPJPH 57/2021: Lima Kriteria SJPH dan Praktiknya

Sertifikasi halal tidak berhenti pada pemeriksaan bahan. Ada sisi lain yang diperiksa: apakah usaha Anda punya sistem yang menjaga halal secara berkelanjutan. Acuan utamanya adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal. Keputusan ini kemudian diubah dengan Kepka 20/2023, sehingga versi yang berlaku adalah versi hasil perubahan tersebut.

Artikel ini menjelaskan isi regulasi itu dan konsekuensi praktisnya bagi pelaku usaha, dari UMK hingga industri.

Apa yang diatur dan mengapa penting

Kepka 57/2021 memuat lima kriteria penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di sisi pelaku usaha: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi.

Kelima kriteria itu bukan daftar anjuran. Dalam praktik pemeriksaan, inilah kerangka yang dipakai untuk menilai apakah sistem Anda berjalan atau hanya ada di atas kertas. Konsekuensinya sederhana: dokumen dan kebiasaan kerja harian harus mencerminkan kelima kriteria tersebut.

Kriteria 1: komitmen dan tanggung jawab

Kriteria ini menuntut adanya kebijakan halal yang ditetapkan manajemen, struktur organisasi yang jelas, dan personel yang menjalankan fungsi tersebut. Umumnya ini diterjemahkan menjadi penetapan penyelia halal dan uraian tugasnya.

Yang sering terlewat: kebijakan halal hanya berupa dokumen tanpa jejak penerapan. Misalnya tidak ada bukti sosialisasi ke karyawan, atau tidak ada catatan rapat yang membahas halal. Bagi pemeriksa, bukti penerapan sama pentingnya dengan dokumennya.

Kriteria 2: bahan

Kriteria bahan mencakup penggunaan bahan yang tidak berasal dari bahan haram, penelusuran asal bahan, dan ketersediaan dokumen pendukung.

Di sinilah titik kritis bahan biasanya muncul. Beberapa contoh yang perlu perhatian:

• Rennet (enzim penggumpal susu). Rennet hewani berasal dari lambung anak sapi yang harus disembelih secara syar'i. Alternatifnya rennet mikrobial dari jamur atau kapang, atau rennet hasil rekayasa genetika (FPC) yang tersertifikasi halal. Rennet dipakai pada keju keras dan semi-keras seperti cheddar, mozzarella, parmesan, dan gouda.
• Kolagen. Protein struktural dari kulit atau tulang hewan; sumbernya menentukan kehalalan, sama seperti gelatin. Alternatif yang tersedia adalah kolagen ikan atau kolagen sapi bersertifikat halal. Kolagen banyak dipakai pada suplemen dan minuman kecantikan.
• Lesitin (E322). Pengemulsi yang umumnya berasal dari kedelai sehingga halal, namun sebagian berasal dari kuning telur atau lemak hewani. Pilih lesitin kedelai atau lesitin bunga matahari yang tercantum jelas pada label. Lesitin lazim ada pada cokelat, margarin, roti, susu bubuk, dan makanan bayi.
• Albumin (putih telur). Umumnya halal, tetapi tetap perlu dipastikan bebas campuran non-halal. Pastikan label menyebut "egg albumin/albumen" secara eksplisit. Albumin dipakai pada produk bakery seperti meringue dan macaron, daging olahan, serta produk farmasi tertentu.

Konsekuensi praktisnya: setiap bahan pada kriteria ini perlu dokumen asal-usul, bukan sekadar pernyataan lisan pemasok.

Kriteria 3: proses produk halal

Kriteria ini mengatur fasilitas produksi, penanganan bahan, penyimpanan, dan pengemasan agar tidak terjadi kontaminasi silang dengan bahan tidak halal. Untuk lini produksi yang berbagi peralatan, Anda perlu menunjukkan bagaimana pemisahan atau pembersihan dilakukan dan dicatat.

Kriteria 4: produk

Kriteria produk menyangkut kesesuaian produk yang dihasilkan dengan bahan dan proses yang sudah dijamin. Jika ada perubahan formula atau pemasok, catatan produk harus ikut diperbarui. Produk yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan tidak bisa diperlakukan sama.

Kriteria 5: pemantauan dan evaluasi

Kriteria terakhir menuntut audit internal dan tindak lanjut atas temuan. Ini bagian yang paling sering dianggap formalitas, padahal justru menunjukkan sistem berjalan.

Audit internal yang baik mendokumentasikan temuan, menetapkan tindakan perbaikan, dan mencatat penyelesaiannya. Tanpa jejak itu, sulit menunjukkan bahwa sistem Anda dipelihara, bukan hanya disusun sekali untuk sertifikasi.

Konsekuensi praktis bagi pelaku usaha

1. Perlakukan SJPH sebagai sistem kerja, bukan berkas. Setiap kriteria perlu bukti penerapan, bukan hanya prosedur tertulis.
2. Petakan bahan berisiko lebih dulu. Rennet, kolagen, lesitin, dan albumin adalah contoh yang perlu dokumen asal-usul jelas.
3. Siapkan pencatatan harian. Pemisahan lini produksi, penerimaan bahan, dan hasil audit internal perlu terekam.
4. Perbarui dokumen saat ada perubahan. Ganti pemasok atau formula berarti catatan bahan dan produk harus ikut disesuaikan.

Perlu dicatat, penetapan kehalalan suatu produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Karena itu, kesiapan SJPH tidak sama dengan jaminan sertifikat terbit. Yang bisa Anda kendalikan adalah seberapa rapi sistem dan buktinya.

Untuk merapikan seluruh kriteria SJPH dalam satu tempat—kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, hingga audit internal—IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang bisa dipakai menyiapkan kesiapan sertifikasi BPJPH.