Kepka BPJPH 78/2025: Akreditasi LPH dan Dampaknya bagi Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha yang sedang mengurus sertifikasi halal, ada satu dokumen yang jarang dibaca padahal menentukan jalannya pemeriksaan produk: pedoman akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). BPJPH menetapkannya lewat Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

Regulasi ini tidak mengubah kewajiban pelaku usaha. Yang berubah adalah cara lembaga yang memeriksa produk Anda dinilai kelayakannya. Memahami isinya membantu Anda menilai apakah proses pemeriksaan berjalan wajar dan sesuai jalur.

Apa yang Diatur

Kepka 78/2025 memuat pedoman lengkap akreditasi LPH. Cakupannya meliputi persyaratan akreditasi, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, serta asesmen penyaksian.

Pedoman ini mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012. Standar itu adalah standar internasional untuk lembaga yang melakukan sertifikasi produk. Artinya, LPH dinilai dengan kerangka yang sama seperti lembaga sertifikasi produk di sektor lain.

Dua hal perlu dicatat. Pertama, kualifikasi LPH dibedakan menjadi Pratama dan Utama. Kedua, ada survailen dan asesmen penyaksian, yaitu pengawasan berkala dan pengamatan langsung terhadap kinerja pemeriksaan.

Kaitan dengan PP 42 Tahun 2024

Akreditasi LPH berada dalam kerangka yang lebih besar. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, termasuk pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.

PP 42/2024 adalah pengganti PP 39/2021. Bagi pelaku usaha, pesannya sederhana: LPH yang memeriksa produk Anda harus beroperasi dalam batas lingkup dan persetujuan yang sah. Kepka 78/2025 menjelaskan bagaimana batas itu dinilai.

Konsekuensi Praktis bagi Pelaku Usaha

1. Periksa lingkup kompetensi LPH

Setiap LPH memiliki lingkup kompetensi. Produk Anda hanya boleh diperiksa oleh LPH yang lingkupnya mencakup jenis produk tersebut. Jika Anda mengajukan produk di luar lingkup LPH, pemeriksaan berisiko tidak sah dan harus diulang.

2. Pahami arti kualifikasi Pratama dan Utama

Pembedaan kualifikasi bukan sekadar label. Ia mencerminkan kapasitas dan cakupan kerja lembaga. Saat memilih atau diarahkan ke LPH, tanyakan kualifikasinya dan pastikan sesuai kebutuhan produk Anda.

3. Siapkan diri untuk asesmen penyaksian

Asesmen penyaksian berarti kinerja pemeriksaan LPH diamati langsung. Bagi pelaku usaha, ini berdampak pada ketertiban dokumen dan konsistensi proses di lapangan. Pemeriksaan bisa berlangsung lebih dari satu kali kunjungan.

4. Jaga konsistensi sistem internal

Karena LPH diawasi secara berkala melalui survailen, standar pemeriksaan cenderung tidak longgar. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di perusahaan Anda perlu berjalan konsisten, bukan hanya rapi saat audit. Acuan penerapan SJPH di sisi pelaku usaha adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, yang memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Kepka 57/2021 telah diubah dengan Kepka 20/2023.

5. Catat biaya dan waktu sejak awal

Kepka 78/2025 mencantumkan biaya dan alur permohonan akreditasi. Informasi ini berguna untuk memahami bahwa proses di sisi LPH pun punya tahapan dan jangka waktu. Keterlambatan di sisi LPH dapat memengaruhi jadwal pemeriksaan produk Anda.

Yang Tidak Berubah

Perlu ditegaskan: penetapan kehalalan sebuah produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH. LPH memeriksa dan melaporkan, bukan menetapkan status halal atau haram suatu produk.

Kepka 78/2025 mengatur mutu lembaga pemeriksa, bukan mengubah kedudukan fatwa. Bagi pelaku usaha, ini penting agar tidak salah menaruh harapan. Hasil akhir tetap melalui mekanisme fatwa dan penerbitan sertifikat oleh BPJPH.

Langkah Praktis

• Pastikan LPH yang memeriksa produk Anda memiliki lingkup kompetensi yang sesuai.
• Tanyakan kualifikasi LPH dan tahapan yang akan Anda jalani.
• Rapikan dokumen bahan dan proses, termasuk bahan yang statusnya bergantung sumber seperti lemak hewani, isinglass, dan pelarut alkohol.
• Jalankan SJPH secara konsisten, bukan hanya menjelang audit.
• Pahami bahwa hasil akhir ditetapkan melalui fatwa dan sertifikat BPJPH.

Jika Anda memerlukan bantuan menata kesiapan sistem, layanan SJPH — Platform Sistem Jaminan Produk Halal dari IndoHalal.id membantu mengelola kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi BPJPH dalam satu aplikasi.