KMA 748/2021: Produk yang Wajib Bersertifikat Halal

Kewajiban sertifikasi halal tidak berlaku serentak untuk semua produk. Pemerintah menetapkan cakupannya melalui regulasi, dan salah satu acuan utamanya adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal. Regulasi ini kemudian diubah dengan KMA 944/2024.

Bagi pelaku usaha, pertanyaan praktisnya bukan sekadar "apakah produk saya wajib sertifikat halal", tetapi juga "kapan kewajiban itu berlaku untuk kelompok produk saya". Artikel ini menjelaskan isi regulasi tersebut dan konsekuensi praktisnya di lapangan.

Apa yang Diatur

KMA 748/2021 menetapkan kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya. Artinya, regulasi ini tidak hanya menyebut jenis produk apa saja yang masuk kewajiban, tetapi juga mengatur tahapan pemberlakuannya.

Penahapan ini penting dipahami. Pelaku usaha yang produknya termasuk dalam kelompok yang diwajibkan perlu mengetahui tahap mana yang berlaku bagi mereka. Regulasi ini juga telah mengalami perubahan melalui KMA 944/2024, sehingga pelaku usaha sebaiknya merujuk pada versi terbaru saat memeriksa cakupan kewajiban.

Perlu dicatat, penetapan kehalalan suatu produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Regulasi tentang jenis produk yang wajib bersertifikat tidak dengan sendirinya menyatakan suatu produk halal atau haram.

Konsekuensi Praktis bagi Pelaku Usaha

1. Kewajiban bersifat bertahap, bukan serentak

Karena ada penahapan, pelaku usaha perlu memetakan posisi produknya. Produk makanan dan minuman olahan, misalnya, berada dalam kelompok yang diatur. Namun tahap pemberlakuannya perlu diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.

Konsekuensi praktisnya: jangan menunda persiapan hanya karena kewajiban belum jatuh tempo. Proses sertifikasi memerlukan waktu, dan kesiapan sistem tidak bisa dibangun dalam hitungan hari.

2. Kesiapan sistem menjadi prasyarat, bukan pelengkap

Untuk memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha perlu menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Acuan utamanya adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, yang memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Regulasi ini telah diubah dengan Kepka 20/2023.

Konsekuensinya, pelaku usaha tidak bisa hanya mengandalkan pernyataan lisan bahwa bahan yang dipakai halal. Diperlukan dokumen, prosedur, dan catatan yang menunjukkan bahwa sistem berjalan.

3. Titik kritis bahan harus ditelusuri, bukan diasumsikan

Dalam praktik, banyak bahan yang statusnya bergantung pada sumbernya. Beberapa contoh yang kerap muncul:

• L-Cysteine (E920): pelunak adonan roti yang secara historis diekstrak dari rambut manusia atau bulu unggas. Alternatifnya adalah L-Cysteine hasil fermentasi mikrobial yang telah tersertifikasi, atau enzim pelunak adonan nabati.
• Whey dan kaseinat: turunan susu yang sendirinya halal, tetapi proses pembuatan keju sumbernya bisa memakai rennet hewani. Perlu dipastikan produsen mencantumkan penggunaan rennet mikrobial atau rennet hewani bersertifikat halal.
• Lesitin (E322): pengemulsi yang umumnya dari kedelai, namun sebagian dari kuning telur atau lemak hewani. Lesitin kedelai atau bunga matahari yang tercantum jelas pada label lebih mudah ditelusuri.
• Ekstrak vanili: perisa vanila alami yang standar industrinya memakai etanol sebagai pelarut ekstraksi. Alternatifnya adalah vanili bubuk, vanillin sintetis, atau ekstrak vanili berpelarut air/gliserin bersertifikat halal.

Bahan-bahan ini lazim dipakai pada roti tawar produksi massal, roti burger, pizza dough komersial, susu bubuk formula, minuman protein, produk bakery, cokelat, margarin, makanan bayi, kue, puding, es krim, hingga minuman kopi dan cokelat premium. Pelaku usaha di sektor-sektor ini perlu menyiapkan dokumen pendukung dari pemasok.

4. Biaya dan waktu perlu diperhitungkan

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH menetapkan 27 jenis layanan lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Regulasi ini mencakup akreditasi LPH, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, serta kode fasilitasi, dan mencabut Kepka 120/2022.

Bagi pelaku usaha, ini berarti tarif dan jangka waktu layanan memiliki acuan yang jelas. Perencanaan anggaran dan jadwal sertifikasi dapat disusun berdasarkan ketentuan tersebut, bukan berdasarkan perkiraan.

5. Pilihan jalur layanan perlu dipahami

Pelaku usaha mikro dan kecil memiliki jalur pernyataan halal (self-declare) untuk produk berisiko rendah. Sementara itu, pelaku usaha yang lebih besar atau produknya berisiko lebih tinggi mengikuti jalur reguler. Pemahaman atas jalur ini membantu pelaku usaha memilih langkah yang tepat sejak awal.

Langkah yang Dapat Disiapkan

1. Petakan produk Anda dan periksa apakah termasuk kelompok yang diwajibkan bersertifikat halal menurut KMA 748/2021 sebagaimana diubah dengan KMA 944/2024.
2. Inventarisasi bahan, terutama yang statusnya bergantung pada sumber, dan kumpulkan dokumen pendukung dari pemasok.
3. Bangun SJPH sesuai lima kriteria dalam Kepka BPJPH 57/2021.
4. Perkirakan biaya dan waktu berdasarkan standar layanan dalam Kepka BPJPH 243/2025.
5. Tentukan jalur sertifikasi yang sesuai dengan skala usaha dan risiko produk.

Kewajiban sertifikasi halal adalah persoalan kepatuhan, tetapi juga persoalan kesiapan. Pelaku usaha yang menyiapkan sistem dan dokumen lebih awal memiliki ruang lebih besar untuk memperbaiki kekurangan sebelum proses berjalan.

Untuk mengelola seluruh kriteria SJPH dalam satu tempat, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang mencakup kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi BPJPH.