Kepka BPJPH 78/2025: Akreditasi LPH dan Dampaknya bagi Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha yang mengurus sertifikasi halal, keberadaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah bagian dari alur yang akan dilalui. LPH melakukan pemeriksaan dan pengujian produk sebelum penetapan kehalalan oleh Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat diterbitkan oleh BPJPH. Kualitas kinerja LPH menjadi penentu seberapa lancar proses itu berjalan.

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal mengatur bagaimana LPH diakreditasi. Pedoman ini menjadi acuan bagi LPH dalam memenuhi persyaratan, dan bagi pelaku usaha dalam memahami apa yang bisa diharapkan dari proses pemeriksaan.

Apa yang Diatur dalam Kepka 78/2025

Kepka 78/2025 memuat pedoman lengkap akreditasi LPH. Cakupannya meliputi persyaratan akreditasi, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, serta asesmen penyaksian. Pedoman ini mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012, standar yang juga menjadi acuan dalam akreditasi LPH.

SNI ISO/IEC 17065:2012 sendiri mengatur persyaratan bagi lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa. Beberapa hal yang ditekankan adalah ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan. Standar ini memastikan LPH bekerja dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Konsekuensi Praktis bagi Pelaku Usaha

Meskipun regulasi ini secara langsung menyasar LPH, dampaknya terasa pada pelaku usaha yang menjalani sertifikasi. Berikut beberapa hal yang perlu dipahami.

1. Kepastian Mutu Pemeriksaan

Dengan pedoman akreditasi yang jelas, LPH dituntut memenuhi standar kompetensi dan ketidakberpihakan. Bagi pelaku usaha, ini berarti pemeriksaan dilakukan oleh lembaga yang personelnya memenuhi kualifikasi dan bekerja dengan prosedur yang terukur. Hasil pemeriksaan menjadi lebih dapat diandalkan sebagai dasar penetapan kehalalan.

2. Alur dan Biaya yang Lebih Transparan

Pedoman ini mencantumkan alur permohonan akreditasi dan biaya. Keterbukaan ini membantu pelaku usaha memahami tahapan yang dilalui LPH, termasuk survailen dan asesmen penyaksian. Dengan begitu, pelaku usaha dapat memperkirakan waktu dan sumber daya yang diperlukan dalam proses sertifikasi.

3. Pentingnya Memilih LPH yang Terakreditasi

Pelaku usaha sebaiknya memastikan LPH yang digunakan telah terakreditasi sesuai pedoman. LPH yang terakreditasi memiliki lingkup kompetensi yang jelas, sehingga pemeriksaan dilakukan oleh lembaga yang kapasitasnya sesuai dengan jenis produk yang diajukan.

4. Kesiapan Menghadapi Pemeriksaan

Karena LPH bekerja dengan standar yang ketat, pelaku usaha perlu menyiapkan dokumen dan sistem internal dengan baik. Misalnya, dokumen bahan dan titik kritis harus tersedia dan dapat ditelusuri. Untuk produk yang mengandung bahan seperti enzim mikrobial, gliserin, daging hasil pemisahan mekanis, atau isinglass, kejelasan sumber bahan menjadi kunci. Bahan-bahan ini statusnya tergantung sumber, sehingga dokumen dari pemasok sangat membantu proses pemeriksaan.

Kaitan dengan Kriteria SJPH

Pelaku usaha juga perlu mengingat bahwa penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di sisi pelaku usaha mengacu pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal. Kepka 57/2021 memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Regulasi ini telah diubah dengan Kepka 20/2023.

Kriteria bahan dalam SJPH sejalan dengan apa yang diperiksa LPH. Oleh karena itu, pelaku usaha yang telah membangun sistem internal dengan baik akan lebih siap menghadapi pemeriksaan LPH. Sebaliknya, kelemahan dalam dokumentasi bahan dapat memperlambat proses.

Langkah yang Dapat Diambil

• Pastikan LPH yang dipilih telah terakreditasi dan lingkup kompetensinya sesuai dengan produk yang diajukan.
• Siapkan dokumen bahan secara lengkap, termasuk sumber bahan untuk titik kritis seperti enzim, gliserin, MSM, dan isinglass.
• Terapkan SJPH sesuai lima kriteria dalam Kepka 57/2021 dan perubahannya.
• Lakukan audit internal secara berkala untuk memastikan sistem tetap berjalan.

Pedoman akreditasi LPH bukan sekadar urusan administratif lembaga pemeriksa. Regulasi ini membentuk cara LPH bekerja, yang pada akhirnya memengaruhi pengalaman pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal. Memahami isinya membantu pelaku usaha mempersiapkan diri dengan lebih baik.

Jika Anda memerlukan bantuan untuk memastikan kesiapan sistem dan dokumen, layanan Audit Internal SJPH dari IndoHalal.id dapat membantu memeriksa kelayakan sistem Anda sebelum diperiksa pihak luar.