Kepka BPJPH 243/2025: Standar Layanan dan Tarif Halal

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH menetapkan 27 jenis layanan lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Regulasi ini mencabut Kepka 120/2022 dan menjadi acuan baru bagi pelaku usaha yang mengurus sertifikasi halal.

Apa yang Diatur

Kepka 243/2025 mencakup layanan seperti akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), registrasi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan Pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, serta kode fasilitasi. Setiap layanan dilengkapi persyaratan dokumen, estimasi waktu penyelesaian, dan tarif yang berlaku.

Regulasi ini bukan panduan teknis bahan atau sistem jaminan produk halal. Fokusnya adalah standar pelayanan di BPJPH sebagai penyelenggara layanan publik. Bagi pelaku usaha, dokumen ini menjadi rujukan untuk mengetahui apa saja yang harus disiapkan, berapa lama prosesnya, dan berapa biaya yang timbul.

Konsekuensi bagi Pelaku Usaha

1. Persyaratan dokumen menjadi lebih jelas

Dengan adanya standar pelayanan, pelaku usaha dapat merujuk langsung pada Kepka 243/2025 untuk mengetahui dokumen apa yang diperlukan pada setiap jenis layanan. Ini mengurangi ketidakpastian dan potensi bolak-balik akibat dokumen kurang lengkap. Namun, pelaku usaha tetap harus memastikan dokumen internal seperti manual SJPH dan catatan produksi sudah tertata.

2. Jangka waktu dan tarif lebih terukur

Penetapan jangka waktu dan tarif membantu pelaku usaha merencanakan anggaran dan jadwal. Untuk usaha mikro dan kecil, kode fasilitasi dapat menjadi acuan apakah suatu layanan memperoleh fasilitasi biaya. Pelaku usaha perlu memeriksa ketentuan tarif dan kode fasilitasi yang tercantum dalam lampiran Kepka 243/2025 agar tidak salah asumsi.

3. Ketergantungan pada LPH dan pendamping

Layanan akreditasi LPH dan registrasi pendamping PPH memengaruhi ketersediaan lembaga yang akan memeriksa dan mendampingi pelaku usaha. Proses akreditasi yang mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012 menuntut LPH memenuhi persyaratan ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, serta manajemen keluhan dan banding. Bagi pelaku usaha, ini berarti kualitas pemeriksaan dan pendampingan seharusnya lebih terstandar.

4. Keterkaitan dengan SJPH

Meskipun Kepka 243/2025 mengatur layanan, implementasi di sisi pelaku usaha tetap mengacu pada kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebagaimana diatur dalam Kepka BPJPH 57/2021 yang telah diubah dengan Kepka 20/2023. Lima kriteria SJPH—komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi—menjadi acuan utama dalam penerapan SJPH. Pelaku usaha perlu memastikan kesiapan sistem ini sebelum mengajukan layanan sertifikasi.

Langkah Praktis

• Identifikasi jenis layanan yang akan diajukan dan cocokkan dengan daftar 27 layanan dalam Kepka 243/2025.
• Periksa persyaratan dokumen, jangka waktu, dan tarif yang tercantum untuk layanan tersebut.
• Pastikan dokumen SJPH dan catatan produksi sudah sesuai dengan kriteria dalam Kepka 57/2021 sebagaimana diubah.
• Jika menggunakan jasa LPH atau pendamping, pastikan lembaga tersebut terakreditasi atau terdaftar sesuai ketentuan.
• Simpan bukti pengajuan dan pantau proses sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

Catatan tentang Penetapan Kehalalan

Perlu ditegaskan bahwa penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Kepka 243/2025 mengatur standar pelayanan, bukan menetapkan status halal suatu produk. Pelaku usaha tidak dapat menganggap bahwa pemenuhan persyaratan layanan otomatis menjamin status halal tanpa melalui proses pemeriksaan dan penetapan yang berlaku.

Kesimpulan

Kepka BPJPH 243/2025 memberikan kerangka layanan yang lebih transparan bagi pelaku usaha. Dengan memahami persyaratan, jangka waktu, dan tarif, pelaku usaha dapat mempersiapkan diri lebih baik. Namun, kesiapan sistem jaminan produk halal dan penelusuran bahan tetap menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Regulasi ini sebaiknya dibaca sebagai panduan layanan, bukan sebagai jaminan hasil.

Untuk membantu pengelolaan kriteria SJPH dan kesiapan sertifikasi, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang dapat digunakan untuk mengelola kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, dan audit internal.