Kepka BPJPH 243/2025: Standar Layanan dan Konsekuensinya bagi Pelaku Usaha

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 mengatur standar pelayanan di BPJPH. Regulasi ini menetapkan 27 jenis layanan lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Cakupannya meliputi akreditasi LPH, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, serta kode fasilitasi. Kepka ini mencabut Kepka 120/2022.

Bagi pelaku usaha, regulasi ini bukan sekadar dokumen internal lembaga. Isinya menentukan berapa lama proses berjalan, apa yang harus disiapkan, dan berapa biaya yang melekat pada setiap tahap.

Apa yang Diatur

Standar pelayanan menetapkan tiga hal untuk setiap jenis layanan. Pertama, persyaratan yang harus dipenuhi pemohon. Kedua, jangka waktu penyelesaian. Ketiga, tarif yang berlaku.

Dengan ketiga unsur itu tertulis, pelaku usaha memiliki acuan untuk merencanakan pengurusan sertifikasi halal. Ketidakpastian soal lama proses dan biaya menjadi lebih terukur, meski tetap bergantung pada kelengkapan berkas dan kondisi lapangan.

Konsekuensi bagi Pelaku Usaha

1. Perencanaan waktu lebih tegas

Jangka waktu yang ditetapkan per layanan membuat pelaku usaha dapat menyusun jadwal. Jika target pasar mensyaratkan sertifikat halal pada periode tertentu, jadwal pengurusan bisa disusun mundur dari tenggat itu. Keterlambatan lebih mudah diidentifikasi: apakah berasal dari sisi pemohon atau dari tahap layanan.

2. Biaya lebih transparan

Tarif yang tercantum membantu pelaku usaha menyiapkan anggaran. Biaya akreditasi LPH, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, serta penerbitan sertifikat halal menjadi pos-pos yang bisa dihitung sejak awal. Ini penting terutama bagi usaha yang menganggarkan sertifikasi sebagai bagian dari biaya kepatuhan.

3. Peran LPH dan pendamping makin terang

Layanan akreditasi LPH diatur dalam regulasi ini. Akreditasi mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012, standar yang mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan lembaga sertifikasi.

Bagi pelaku usaha, ini berarti LPH yang terakreditasi bekerja dengan kerangka mutu yang jelas. Pemeriksaan dilakukan oleh lembaga yang kompetensinya dinilai, dan keberatan atas hasil pemeriksaan memiliki saluran yang terdefinisi.

Hal serupa berlaku untuk LP3H dan Pendamping PPH. Registrasi mereka diatur dalam standar pelayanan, sehingga pelaku usaha dapat memverifikasi apakah pendamping yang mendampinginya terdaftar.

4. Kode fasilitasi dan jalur biaya

Standar pelayanan juga mencakup kode fasilitasi. Bagi UMK, ini relevan karena jalur fasilitasi berkaitan dengan pembiayaan sertifikasi. Pelaku usaha perlu memastikan jalur mana yang ditempuh sejak awal agar tidak terjadi kekeliruan administrasi di tengah proses.

Kaitan dengan Kewajiban Halal

Kewajiban bersertifikat halal diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal. Regulasi itu menetapkan kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya, dan telah diubah dengan KMA 944/2024.

Kepka BPJPH 243/2025 melengkapi sisi layanannya. Jika KMA menentukan produk apa yang wajib halal, standar pelayanan menentukan bagaimana permohonannya diproses, dalam waktu berapa lama, dan dengan biaya berapa.

Perlu dicatat, penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH. Standar pelayanan tidak mengubah pembagian kewenangan ini.

Yang Perlu Disiapkan

• Pastikan jenis layanan yang dibutuhkan sesuai dengan status usaha dan jenis produk.
• Siapkan dokumen persyaratan sesuai daftar pada standar pelayanan.
• Verifikasi status pendamping atau LP3H yang akan membantu proses.
• Catat jangka waktu tiap tahap sebagai dasar pemantauan.
• Hitung tarif sejak awal dan tentukan sumber pembiayaannya.

Dengan memahami isi standar pelayanan, pelaku usaha dapat mengurangi risiko berkas dikembalikan, salah jalur, atau keterlambatan yang tidak terduga.

Penutup

Kepka BPJPH 243/2025 menempatkan persyaratan, jangka waktu, dan tarif sebagai informasi yang terbuka. Konsekuensi praktisnya: pelaku usaha dituntut lebih tertib dalam menyiapkan dokumen dan lebih cermat dalam merencanakan waktu serta biaya. Untuk memetakan kesiapan dokumen dan titik kritis bahan sebelum mengajukan, layanan Konsultasi Halal IndoHalal.id dapat membantu Anda memeriksa kelengkapan awal.