PP 42/2024: Isi Regulasi dan Konsekuensinya bagi Pelaku Usaha

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal adalah pengganti PP 39/2021. Regulasi ini mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.

Bagi pelaku usaha, perubahan ini bukan sekadar pergantian nomor regulasi. Ada konsekuensi praktis yang perlu dipahami, terutama karena LPH dan auditor halal adalah pihak yang memeriksa produk Anda.

Apa yang Diatur PP 42/2024

Secara garis besar, PP 42/2024 menyentuh dua hal besar. Pertama, soal LPH: bagaimana lembaga ini didirikan, bagaimana akreditasinya, apa lingkup kegiatannya, dan dalam kondisi apa persetujuannya dicabut. Kedua, soal Auditor Halal: bagaimana mereka diangkat dan diberhentikan.

Dua hal ini saling terkait. LPH tidak bisa bekerja tanpa auditor halal yang kompeten. Sebaliknya, auditor halal menjalankan tugasnya dalam kerangka LPH yang terakreditasi.

Akreditasi LPH dan Standar yang Dipakai

Akreditasi LPH mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012, standar untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa. Standar ini mengatur soal ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan.

Untuk menjalankan pedoman akreditasi tersebut, BPJPH menerbitkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal. Pedoman ini memuat persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian.

Konsekuensinya bagi pelaku usaha: LPH yang memeriksa produk Anda terikat pada standar yang cukup ketat. Ketidakberpihakan dan kerahasiaan bukan sekadar klaim, melainkan bagian dari persyaratan akreditasi.

Standar Layanan BPJPH

Dari sisi layanan, BPJPH menetapkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH. Keputusan ini menetapkan 27 jenis layanan lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif, dan mencabut Kepka 120/2022.

Layanan yang tercakup antara lain akreditasi LPH, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, serta kode fasilitasi. Bagi pelaku usaha, daftar ini penting karena menjelaskan apa yang bisa diajukan, syaratnya apa, dan berapa lama prosesnya.

Konsekuensi Praktis bagi Pelaku Usaha

Ada beberapa hal yang berubah atau setidaknya perlu diperhatikan ulang.

1. Pilihan LPH perlu dilihat lingkup kompetensinya. Pedoman akreditasi membedakan kualifikasi Pratama dan Utama serta menetapkan lingkup kompetensi. Pastikan LPH yang Anda pilih memang berkompeten untuk jenis produk Anda.
2. Dokumen sumber bahan tetap menjadi penentu. LPH bekerja dengan prinsip ketidakberpihakan dan pertanggunggugatan. Artinya, klaim sumber bahan harus didukung dokumen, bukan sekadar pernyataan lisan.
3. Jangka waktu dan tarif layanan kini lebih jelas. Dengan adanya standar pelayanan, pelaku usaha punya acuan untuk merencanakan anggaran dan jadwal.
4. Keluhan dan banding punya jalur. Standar akreditasi mengatur manajemen keluhan dan banding, sehingga ada mekanisme bila terjadi perbedaan penilaian.

Titik Kritis Bahan yang Sering Diperiksa

Dalam praktik, pemeriksaan sering menyentuh bahan yang statusnya tergantung sumber. Beberapa di antaranya:

• Gliserin/gliserol (E422). Bisa berasal dari minyak sawit atau lemak babi. Alternatifnya adalah gliserin nabati bersertifikat halal, umumnya dari minyak sawit atau kelapa. Bahan ini banyak dipakai di pasta gigi, obat sirup, kosmetik, permen, kue lembap, dan pengawet makanan.
• Enzim mikrobial pengolahan pangan. Kategori luas enzim seperti amilase, protease, dan lipase yang bisa bersumber mikrobial, nabati, atau hewani. Alternatifnya adalah enzim mikrobial hasil fermentasi bersertifikat halal dengan dokumen sumber dari pemasok. Penggunaannya luas, dari sirup glukosa dan fruktosa sampai produksi jus dan keju.
• Lemak hewani/shortening. Lemak padat dari hewan untuk menggoreng dan memanggang; lard dari babi mutlak haram. Alternatifnya adalah minyak sawit, minyak kelapa, margarin nabati, atau shortening dari lemak sapi bersertifikat halal. Banyak dipakai di kue kering, pastry, donat, dan mi instan.
• Alkohol/etanol. Statusnya bergantung sumber, kadar, dan tujuan penggunaan. Alternatifnya adalah pelarut nabati non-alkohol, atau etanol sintetis/industri dengan dokumen sumber dan kadar yang telah diverifikasi LPH. Sering muncul di pelarut perisa dan pewarna, ekstrak vanili, produk fermentasi, dan obat cair.

Perlu diingat, penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI/Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Karena itu, dokumen sumber bahan yang rapi bukan formalitas, melainkan bahan kerja bagi pihak yang menilai.

Langkah yang Bisa Disiapkan

Pelaku usaha dapat memulai dari hal yang paling mendasar: memetakan bahan yang statusnya tergantung sumber, lalu mengumpulkan dokumen sumber dari pemasok. Setelah itu, periksa apakah LPH yang dituju memiliki lingkup kompetensi yang sesuai. Terakhir, sesuaikan jadwal dan anggaran dengan standar layanan BPJPH yang berlaku.

Untuk membantu menata kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, dan kesiapan sertifikasi dalam satu tempat, platform SJPH dari IndoHalal.id dapat digunakan sebagai alat kerja internal sebelum pemeriksaan pihak luar.