Apa Isi Aturan Halal dan Konsekuensinya bagi Pelaku Usaha

Kewajiban sertifikasi halal berlandaskan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mengatur kewajiban sertifikasi, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, serta kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk.

Bagi pelaku usaha, pertanyaannya bukan hanya "apakah saya wajib punya sertifikat". Pertanyaan yang lebih berguna: apa yang harus berubah di dalam usaha saya agar kewajiban itu terpenuhi dan bertahan.

Kelompok produk yang wajib bersertifikat

Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 menetapkan kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya. Regulasi ini kemudian diubah dengan KMA 944/2024.

Konsekuensi praktisnya: kewajiban tidak menimpa semua usaha pada waktu yang sama. Pelaku usaha perlu memastikan produknya masuk kelompok mana dan berada di tahap penahapan yang mana. Kesalahan membaca tahapan bisa membuat usaha menyiapkan diri terlalu dini atau justru terlambat.

Lima kriteria sistem jaminan produk halal

Acuan utama penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di sisi pelaku usaha adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal. Regulasi ini diubah dengan Kepka 20/2023.

Ada lima kriteria yang harus dipenuhi:

1. Komitmen dan tanggung jawab.
2. Bahan.
3. Proses produk halal.
4. Produk.
5. Pemantauan dan evaluasi.

Lima kriteria ini bukan daftar dokumen semata. Ini rangkaian yang saling mengunci. Komitmen tanpa pencatatan bahan tidak jalan. Bahan yang sudah aman tanpa proses yang terjaga tetap menyisakan risiko. Semua itu perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala.

Konsekuensi pada bahan dan proses

Kriteria bahan menuntut pelaku usaha tahu asal setiap bahan. Beberapa bahan tergolong titik kritis karena statusnya bergantung pada sumbernya.

• Gelatin. Protein pengental dari kolagen hewan. Halal hanya bila sumber dan penyembelihannya jelas. Alternatifnya antara lain gelatin ikan, gelatin sapi bersertifikat halal, atau agar-agar dan karagenan. Bahan ini umum dipakai pada marshmallow, permen jeli, kapsul obat dan suplemen, es krim, yogurt, serta produk roti tertentu.
• Whey dan kaseinat. Turunan susu yang sendirinya halal, tetapi proses pembuatan keju sumbernya bisa memakai rennet hewani. Pilih whey atau kaseinat dari produsen yang mencantumkan penggunaan rennet mikrobial atau rennet hewani bersertifikat halal. Bahan ini banyak dipakai pada susu bubuk formula, minuman protein, produk roti dan bakery, serta keju olahan.
• Lemak hewani dan shortening. Lemak padat dari hewan untuk menggoreng dan memanggang. Lard dari babi mutlak haram. Alternatifnya minyak sawit, minyak kelapa, margarin nabati, atau shortening dari lemak sapi bersertifikat halal. Umum dipakai pada kue kering, pastry, donat, mi instan, dan produk gorengan kemasan.
• Gliserin atau gliserol (E422). Pelembap serbaguna yang bisa berasal dari minyak sawit atau lemak babi. Pilih gliserin nabati bersertifikat halal, umumnya dari minyak sawit atau kelapa. Bahan ini dipakai pada pasta gigi, obat sirup, kosmetik, permen, kue lembap, dan pengawet makanan.

Konsekuensi praktisnya jelas. Setiap bahan pada daftar di atas menuntut dokumen pendukung dari pemasok. Tanpa itu, kriteria bahan sulit dipenuhi, dan kriteria proses ikut goyah.

Konsekuensi pada layanan dan biaya

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH menetapkan 27 jenis layanan BPJPH lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Regulasi ini mencabut Kepka 120/2022.

Bagi pelaku usaha, artinya ada acuan resmi soal apa yang diminta, berapa lama prosesnya, dan berapa biayanya. Ini mengurangi ketidakpastian saat merencanakan anggaran dan jadwal. Pelaku usaha juga bisa melihat layanan di sekitarnya, seperti akreditasi LPH, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, serta kode fasilitasi.

Batas yang perlu dipahami

Penting dibedakan antara memenuhi sistem dan menetapkan status halal. Pelaku usaha menjalankan SJPH dan menyiapkan dokumen. Pemeriksaan dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat hanya diterbitkan BPJPH.

Artinya, menjalankan SJPH dengan rapi tidak sama dengan menjamin suatu produk halal. Yang bisa dilakukan pelaku usaha adalah memastikan sistem, bahan, dan prosesnya tertelusur serta terdokumentasi.

Yang bisa disiapkan mulai sekarang

• Petakan produk Anda dan tentukan apakah masuk kelompok yang wajib bersertifikat halal.
• Susun daftar bahan lengkap dengan pemasok dan dokumen pendukungnya.
• Periksa bahan yang statusnya bergantung pada sumber, terutama gelatin, whey dan kaseinat, lemak hewani, serta gliserin.
• Bangun pencatatan proses dan jadwal pemantauan, bukan hanya berkas sekali jadi.

Regulasi halal pada akhirnya menuntut perubahan cara kerja. Usaha yang menata bahan dan prosesnya sejak awal akan lebih siap menghadapi pemeriksaan, sekaligus lebih mudah menelusuri masalah bila muncul.

Untuk menata kelima kriteria SJPH secara terukur, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang membantu mengelola kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi BPJPH dalam satu aplikasi.