Memandu Langkah Teknis Sertifikasi Halal Tahap demi Tahap

Sertifikasi halal bukan sekadar melengkapi berkas. Ada urutan teknis yang perlu diikuti agar proses berjalan lancar dan tidak berulang. Artikel ini memandu tahapannya secara berurutan.

Tahap 1: Petakan bahan dan titik kritis

Langkah pertama adalah mendata seluruh bahan yang digunakan, termasuk bahan tambahan dan bahan penolong. Untuk setiap bahan, telusuri asalnya. Beberapa bahan memiliki status yang bergantung pada sumbernya.

• Pepsin. Enzim pencerna protein dari lambung babi atau sapi, dipakai pada industri keju dan farmasi. Alternatif halalnya adalah pepsin dari lambung sapi bersertifikat halal atau enzim protease mikrobial.
• L-Cysteine (E920). Pelunak adonan roti yang secara historis diekstrak dari rambut manusia atau bulu unggas. Alternatifnya adalah L-Cysteine hasil fermentasi mikrobial yang telah tersertifikasi atau enzim pelunak adonan nabati.
• Alkohol/etanol. Pelarut dan pengawet yang statusnya bergantung sumber, kadar, dan tujuan penggunaan. Alternatifnya adalah pelarut nabati non-alkohol atau etanol dengan dokumen sumber dan kadar yang telah diverifikasi LPH.
• Cangkang kapsul gelatin. Titik kritis yang sering luput. Alternatifnya adalah kapsul nabati (HPMC) atau kapsul gelatin sapi bersertifikat halal.

Kumpulkan dokumen pendukung untuk setiap bahan: sertifikat halal pemasok, spesifikasi, dan alur produksi.

Tahap 2: Bangun sistem jaminan produk halal

Acuan penerapan SJPH di sisi pelaku usaha adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021, yang memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Keputusan ini telah diubah dengan Kepka 20/2023.

Pastikan setiap kriteria memiliki bukti tertulis. Misalnya, kebijakan halal yang ditandatangani manajemen, registri bahan, prosedur produksi, dan jadwal audit internal.

Tahap 3: Tentukan jalur dan daftarkan permohonan

Pelaku usaha mikro dan kecil dengan produk berisiko rendah dapat menempuh jalur pernyataan halal (self-declare). Jalur reguler berlaku untuk produk lain. Pendaftaran dilakukan melalui sistem BPJPH.

Standar layanan BPJPH, termasuk persyaratan, jangka waktu, dan tarif, diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025. Keputusan ini menetapkan 27 jenis layanan dan mencabut Kepka 120/2022.

Tahap 4: Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal

Berkas yang lengkap akan diperiksa oleh LPH. LPH adalah lembaga yang telah terakreditasi. Pedoman akreditasi LPH diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025, yang mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012 dan mencakup persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, serta asesmen penyaksian.

Di sisi lain, PP Nomor 42 Tahun 2024 mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.

Selama pemeriksaan, siapkan akses ke fasilitas produksi dan dokumentasi bahan. Auditor akan menelusuri titik kritis yang Anda petakan pada Tahap 1.

Tahap 5: Penetapan halal dan penerbitan sertifikat

Hasil pemeriksaan LPH menjadi bahan sidang fatwa. Penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Pastikan Anda memahami pembagian kewenangan ini agar tidak salah menghubungi pihak yang tidak berwenang.

Tahap 6: Jaga sistem tetap berjalan

Setelah sertifikat terbit, kewajiban tidak berhenti. Anda perlu menjalankan pemantauan dan evaluasi sesuai kriteria SJPH. Perubahan bahan, pemasok, atau proses produksi wajib didokumentasikan dan dinilai dampaknya terhadap status halal.

Jika ada perubahan signifikan, ajukan pembaruan data kepada BPJPH. Audit internal berkala membantu memastikan sistem masih layak sebelum diperiksa pihak luar.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mendaftar sebelum bahan dan dokumen pemasok lengkap.
• Tidak menelusuri bahan penolong yang tidak tercantum di label.
• Menganggap sertifikat berlaku selamanya tanpa pemantauan.
• Menyerahkan penetapan halal kepada pihak selain yang berwenang.

Urutan tahap di atas membantu Anda mengelola proses secara bertahap. Mulailah dari pemetaan bahan, karena di situlah sebagian besar masalah teknis muncul.

Untuk mengelola seluruh kriteria SJPH dalam satu tempat, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang mencakup kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi BPJPH.