Membaca Titik Kritis Bahan: dari Sumber hingga Dokumen

Banyak pelaku usaha mengira titik kritis kehalalan hanya soal bahan yang jelas-jelas hewani. Kenyataannya, bahan yang terlihat netral pun bisa menyimpan persoalan. Nama di label jarang bercerita. Yang menentukan adalah asal bahan, proses pembuatannya, dan bukti yang bisa ditelusuri.

Artikel ini membedah empat contoh bahan yang sering muncul dalam diskusi sertifikasi halal. Tujuannya bukan menghakimi produk, melainkan menunjukkan cara berpikir yang bisa dipakai untuk bahan lain.

Mengapa nama bahan tidak cukup

Status kehalalan sebuah bahan tidak ditentukan oleh namanya. Dua bahan dengan nama sama bisa berasal dari sumber berbeda. Pepsin, misalnya, adalah enzim pencerna protein yang lazim dipakai di industri keju dan farmasi. Bahan ini bisa berasal dari lambung babi atau lambung sapi. Tanpa keterangan sumber, statusnya tergantung sumber.

Hal serupa berlaku pada ekstrak vanili. Ini perisa vanila alami yang standar industrinya memakai etanol sebagai pelarut ekstraksi. Pelarut alkohol inilah yang membuatnya masuk kategori turunan alkohol, bukan vanilinya sendiri.

Karena itu, pertanyaan pertama dalam menelusuri bahan bukanlah “bahan apa ini”, melainkan “dari mana bahan ini berasal dan bagaimana ia diolah”.

Empat bahan, empat pola persoalan

1. Pepsin: sumber hewani yang tak terlihat

Pepsin dipakai dalam produksi keju, suplemen enzim pencernaan, dan sebagian produk farmasi. Persoalannya murni pada asal enzim. Alternatifnya tersedia: pepsin dari lambung sapi bersertifikat halal, atau enzim protease mikrobial sebagai pengganti. Menelusurinya berarti meminta keterangan tertulis dari pemasok tentang spesies asal enzim, bukan sekadar nama dagang.

2. Ekstrak vanili: pelarut yang menentukan

Ekstrak vanili digunakan pada kue, puding, es krim, dan minuman kopi atau cokelat premium. Titik kritisnya ada pada etanol yang dipakai mengekstraksi vanila. Alternatif yang tersedia antara lain vanili bubuk, vanillin sintetis, atau ekstrak vanili berpelarut air/gliserin yang bersertifikat halal. Penelusuran di sini menuntut informasi tentang jenis pelarut, bukan hanya asal vanilanya.

3. Daging hasil pemisahan mekanis (MSM): risiko campuran

MSM adalah daging sisa tulang yang diekstraksi dengan mesin. Bahan ini dipakai pada sosis, nugget, bakso, dan produk olahan daging harga ekonomis. Risikonya bukan pada proses mekanis, melainkan pada kemungkinan bercampurnya daging dari berbagai jenis hewan. Alternatifnya adalah produk daging olahan dengan jaminan lini produksi khusus halal dan sertifikat dari rumah potong hewan (RPH) bersertifikat. Menelusurinya berarti menanyakan asal karkas dan keterpisahan lini produksi.

4. Parfum dan bahan pewangi: alkohol dan musk

Pewangi kosmetik umumnya berpelarut alkohol tinggi dan dapat memuat musk hewani. Bahan ini muncul pada parfum, deodoran semprot, dan produk perawatan tubuh beraroma. Alternatifnya adalah parfum non-alkohol (alcohol-free fragrance) atau musk sintetis bersertifikat halal. Penelusuran menuntut keterangan tentang jenis pelarut dan asal musk.

Cara menelusuri: empat langkah yang bisa diulang

Dari empat contoh di atas, ada pola yang sama. Berikut langkah yang bisa diterapkan pada bahan apa pun.

1. Identifikasi kategori risiko. Tentukan apakah bahan termasuk kelompok hewani, turunan alkohol, atau kategori lain. Kategori ini memandu pertanyaan yang perlu diajukan.
2. Minta keterangan sumber. Untuk bahan hewani, tanyakan spesies asal. Untuk turunan alkohol, tanyakan jenis pelarut. Jangan berhenti pada nama dagang.
3. Periksa dokumen pendukung. Sertifikat halal dari pemasok, keterangan tertulis produsen, atau dokumen asal bahan. Dokumen ini menjadi dasar registri bahan dalam sistem jaminan produk halal.
4. Catat dan simpan. Hasil penelusuran sebaiknya tercatat rapi. Ketika audit atau pemeriksaan dilakukan, catatan inilah yang menunjukkan bahwa penelusuran benar-benar dijalankan.

Peran regulasi dan lembaga

Kerangka hukum jaminan produk halal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Undang-undang ini mengatur kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang menggantikan PP 39/2021.

Jenis produk yang wajib bersertifikat halal ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021, yang kemudian diubah dengan KMA 944/2024. Sementara itu, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012, yang mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, serta manajemen keluhan dan banding.

Perlu ditegaskan: penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Karena itu, hasil penelusuran bahan bukan pengganti penetapan kehalalan. Ia adalah bahan mentah bagi proses pemeriksaan.

Penutup

Menelusuri titik kritis bahan bukan pekerjaan sekali jadi. Ia menuntut kebiasaan: bertanya sampai ke sumber, meminta dokumen, dan mencatat. Untuk memudahkan pencatatan dan pengelolaan kriteria SJPH—termasuk registri bahan dan titik kritis—IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang bisa dipakai pelaku usaha.