Panduan Teknis Sertifikasi Halal: Langkah demi Langkah

Sertifikasi halal bukan sekadar mengurus formulir lalu menunggu sertifikat. Ada urutan langkah yang perlu dipahami pelaku usaha, dari persiapan internal hingga penetapan kehalalan dan penerbitan sertifikat. Artikel ini memandu langkah teknisnya secara ringkas.

1. Pahami kerangka regulasi dan kewenangan

Jaminan produk halal di Indonesia berpijak pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Regulasi ini mengatur kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk. Tata cara penyelenggaraannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

Penting dipahami sejak awal: penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI/Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH. LPH memeriksa dan menguji produk. Pelaku usaha menyiapkan sistem dan dokumen.

2. Siapkan sistem jaminan produk halal (SJPH)

Langkah pertama di sisi pelaku usaha adalah menerapkan SJPH. Acuan utamanya adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, yang memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Keputusan ini diubah dengan Kepka 20/2023.

Dalam praktik, Anda perlu menetapkan kebijakan halal, membentuk tim atau menunjuk penyelia halal, mendata seluruh bahan yang digunakan, memetakan titik kritis, dan menyiapkan prosedur pemantauan.

3. Petakan bahan dan titik kritis

Kriteria bahan menuntut Anda mengenali asal setiap bahan. Bahan yang tampak netral bisa menyimpan titik kritis. Beberapa contoh yang perlu perhatian:

• Shellac (E904) — pelapis mengilap dari resin serangga kutu lak; secara materi umumnya ditoleransi, prosesnya perlu dicek. Alternatifnya shellac bersertifikat halal dengan pelarut terverifikasi atau pelapis nabati seperti carnauba wax murni.
• Daging hasil pemisahan mekanis (MSM) — daging sisa tulang yang diekstraksi mesin, berisiko campuran dari berbagai jenis hewan. Perlu jaminan lini produksi khusus halal dan sertifikat dari RPH bersertifikat.
• L-Cysteine (E920) — pelunak adonan roti; secara historis diekstrak dari rambut manusia atau bulu unggas. Alternatifnya L-Cysteine hasil fermentasi mikrobial yang tersertifikasi.
• Taurin — asam amino pada minuman berenergi; kini umumnya sintetis, namun secara historis dari empedu sapi. Pilih taurin sintetis yang tersertifikasi halal.

Untuk setiap bahan, kumpulkan dokumen pendukung: spesifikasi, asal sumber, dan sertifikat halal pemasok bila ada. Dokumen inilah yang akan menopang klaim Anda di tahap pemeriksaan.

4. Ajukan permohonan sertifikasi

Setelah sistem dan dokumen siap, ajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH. Permohonan disertai data produk, daftar bahan, dan dokumen pendukung lain sesuai ketentuan. BPJPH kemudian menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan.

5. Jalani pemeriksaan oleh LPH

LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk. LPH yang terakreditasi mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012, standar yang mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan. Artinya, pemeriksaan dijalankan oleh lembaga yang kompeten dan tidak berpihak.

Pada tahap ini, auditor halal memeriksa kesesuaian sistem, bahan, dan proses dengan kriteria SJPH. Siapkan akses ke dokumen, catatan produksi, dan fasilitas bila diperlukan.

6. Tunggu penetapan kehalalan dan penerbitan sertifikat

Hasil pemeriksaan LPH menjadi bahan bagi penetapan kehalalan oleh Komisi Fatwa MUI/Komite Fatwa Produk Halal. Setelah kehalalan ditetapkan, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Ingat, sertifikat hanya diterbitkan BPJPH, bukan oleh LPH atau pihak lain.

7. Jaga sistem setelah sertifikat terbit

Sertifikasi bukan titik akhir. Kriteria pemantauan dan evaluasi dalam SJPH menuntut Anda menjaga konsistensi: memantau perubahan bahan, memperbarui dokumen pemasok, dan menjalankan audit internal. Perubahan bahan atau proses tanpa pencatatan dapat menggoyahkan kesesuaian sistem Anda.

Ringkasan urutan langkah

1. Pahami regulasi dan kewenangan tiap lembaga.
2. Terapkan SJPH sesuai lima kriteria.
3. Petakan bahan dan titik kritis, kumpulkan dokumen.
4. Ajukan permohonan ke BPJPH.
5. Jalani pemeriksaan oleh LPH.
6. Tunggu penetapan kehalalan dan penerbitan sertifikat oleh BPJPH.
7. Jaga sistem melalui pemantauan dan evaluasi.

Setiap tahap saling bergantung. Persiapan sistem dan dokumen yang rapi di awal akan memudahkan tahap pemeriksaan. Jika Anda ingin mengelola seluruh kriteria SJPH dalam satu tempat, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH untuk membantu menata kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi BPJPH.