Panduan Teknis Sertifikasi Halal: Langkah demi Langkah Menuju Sertifikat

Sertifikasi halal bukan sekadar mengurus dokumen. Prosesnya menuntut kesiapan sistem di sisi pelaku usaha, mulai dari kebijakan halal hingga pemantauan rutin. Artikel ini memandu langkah teknisnya secara berurutan, mengacu pada regulasi yang berlaku.

1. Pahami kerangka regulasi dan peran lembaga

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi induk pengaturan. UU ini mengatur kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk.

Dalam praktik, penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Pelaku usaha tidak menetapkan status halal produknya sendiri.

2. Terapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Acuan utama penerapan SJPH di sisi pelaku usaha adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, yang diubah dengan Kepka 20/2023. Dokumen ini memuat lima kriteria yang harus dipenuhi:

• Komitmen dan tanggung jawab — kebijakan halal tertulis dan personel yang bertanggung jawab.
• Bahan — registri bahan dan penelusuran asal bahan, termasuk bahan kritis.
• Proses produk halal — alur produksi yang mencegah kontaminasi silang.
• Produk — kesesuaian produk dengan bahan dan proses yang telah diverifikasi.
• Pemantauan dan evaluasi — audit internal dan tindak lanjut perbaikan.

Kelima kriteria ini menjadi dasar penilaian pada tahap audit. Kesiapan sistem menentukan kelancaran proses berikutnya.

3. Petakan titik kritis bahan

Langkah teknis yang sering menentukan hasil audit adalah identifikasi bahan titik kritis. Beberapa contoh yang perlu perhatian khusus:

• Lemak hewani dan shortening — statusnya tergantung sumber. Lard dari babi mutlak haram. Alternatifnya minyak sawit, minyak kelapa, margarin nabati, atau shortening dari lemak sapi bersertifikat halal.
• Cangkang kapsul gelatin — titik kritis pada obat dan suplemen, termasuk softgel minyak ikan. Alternatifnya kapsul nabati (HPMC) atau gelatin sapi bersertifikat halal.
• Rennet — enzim penggumpal susu pada keju keras dan semi-keras. Rennet hewani berasal dari lambung anak sapi yang harus disembelih syar'i. Alternatifnya rennet mikrobial atau FPC bersertifikat halal.
• Asam stearat dan magnesium stearat (E470, E572) — bahan anti-lengket pada tablet, bubuk minuman instan, dan kosmetik. Bisa dari minyak sawit atau lemak hewani. Alternatifnya versi nabati bersertifikat halal.

Setiap bahan kritis sebaiknya dilengkapi dokumen asal-usul dan sertifikat halal pemasok bila tersedia. Ketiadaan dokumen menjadi temuan yang harus diselesaikan.

4. Siapkan dokumen dan daftar produk

Setelah sistem dan bahan tertata, siapkan dokumen pendukung: manual SJPH, daftar produk yang diajukan, daftar bahan beserta asalnya, alur proses produksi, serta bukti pemantauan internal. Pastikan dokumen konsisten dengan praktik di lapangan.

5. Daftar melalui BPJPH

Pendaftaran sertifikasi halal diajukan kepada BPJPH. Jenis layanan, persyaratan, jangka waktu, dan tarif mengacu pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH. Keputusan ini menetapkan 27 jenis layanan, termasuk penerbitan sertifikat halal, serta mencabut Kepka 120/2022. Pastikan berkas yang diunggah sesuai persyaratan layanan yang dipilih.

6. Pemeriksaan oleh LPH

LPH melakukan pemeriksaan kehalalan produk. LPH yang terakreditasi mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012, yang mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan. Pemeriksaan mencakup kesesuaian dokumen, verifikasi bahan, dan peninjauan proses produksi.

7. Penetapan kehalalan dan penerbitan sertifikat

Hasil pemeriksaan LPH menjadi bahan penetapan kehalalan oleh Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Setelah kehalalan ditetapkan, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Sertifikat ini yang menjadi bukti resmi, bukan pernyataan sepihak pelaku usaha.

8. Jaga sistem setelah sertifikat terbit

Sertifikasi bukan titik akhir. Kriteria pemantauan dan evaluasi dalam SJPH menuntut audit internal berkala, pembaruan registri bahan ketika ada perubahan pemasok, dan penanganan temuan. Perubahan bahan atau proses tanpa pembaruan dokumen dapat memengaruhi kesesuaian produk.

Bagi yang ingin menata seluruh kriteria SJPH dalam satu tempat, platform SJPH IndoHalal.id membantu mengelola kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi BPJPH.