Panduan Teknis Sertifikasi Halal: Langkah demi Langkah

Sertifikasi halal adalah proses berjenjang. Setiap tahap punya keluaran yang menentukan tahap berikutnya. Artikel ini memandu urutan teknisnya agar pelaku usaha tahu apa yang harus disiapkan di tiap langkah.

1. Pastikan produk termasuk yang wajib bersertifikat

Langkah pertama adalah memastikan posisi produk Anda. KMA 748 Tahun 2021 menetapkan kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya, dan aturan itu diubah dengan KMA 944/2024. Bila produk Anda masuk kelompok tersebut, siapkan diri untuk mengikuti tahapan yang berlaku.

2. Bangun Sistem Jaminan Produk Halal

Sertifikasi bukan sekadar mengurus berkas. Ada sistem yang harus berdiri di belakangnya. Dalam praktik, sistem ini mencakup kebijakan halal, daftar bahan yang dipakai, alur produksi, dan penunjukan personel yang bertanggung jawab.

Titik kritis bahan biasanya menjadi pekerjaan terberat di tahap ini. Contohnya:

• Rennet pada keju. Rennet hewani berasal dari lambung anak sapi dan harus disembelih syar'i. Alternatifnya adalah rennet mikrobial atau rennet hasil rekayasa genetika (FPC) yang tersertifikasi halal.
• L-Cysteine (E920) pada roti produksi massal. Secara historis bahan ini diekstrak dari rambut manusia atau bulu unggas. Alternatifnya adalah L-Cysteine hasil fermentasi mikrobial yang tersertifikasi, atau enzim pelunak adonan nabati.
• Daging hasil pemisahan mekanis (MSM) pada sosis, nugget, dan bakso. Bahan ini berisiko bercampur dari berbagai jenis hewan. Yang dibutuhkan adalah jaminan lini produksi khusus halal dan sertifikat dari rumah potong hewan bersertifikat.
• Albumin dari putih telur. Umumnya halal, tetapi tetap perlu diverifikasi bebas campuran non-halal dan labelnya menyebutkan "egg albumin/albumen" secara eksplisit.

Setiap bahan perlu punya dokumen pendukung. Untuk bahan hewani, dokumen itu biasanya berupa sertifikat halal dari pemasok. Untuk bahan mikrobial dan aditif, perlu keterangan sumber dan proses produksinya.

3. Daftarkan permohonan

Permohonan sertifikasi halal diajukan kepada BPJPH. Standar layanan BPJPH, termasuk persyaratan, jangka waktu, dan tarif, diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH. Keputusan ini mencakup 27 jenis layanan, antara lain penerbitan sertifikat halal, registrasi LP3H dan pendamping PPH, serta kode fasilitasi, dan mencabut Kepka 120/2022.

Periksa kelengkapan dokumen sebelum mengajukan. Kekurangan dokumen adalah penyebab paling umum permohonan tertahan.

4. Pemeriksaan dokumen dan penetapan LPH

Setelah berkas dinyatakan lengkap, proses berlanjut ke pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal. LPH adalah lembaga yang harus terakreditasi. Pedoman akreditasi LPH diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025, yang memuat persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian, dengan mengacu SNI ISO/IEC 17065:2012.

Tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH diatur dalam PP 42 Tahun 2024, pengganti PP 39/2021. Peraturan yang sama juga mengatur pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.

5. Audit dan pengambilan sampel

Auditor Halal melakukan pemeriksaan ke fasilitas produksi. Yang diperiksa antara lain kesesuaian bahan dengan dokumen, alur produksi, kebersihan, dan pemisahan lini untuk bahan yang berisiko. Sampel dapat diambil untuk pengujian laboratorium bila diperlukan.

Hasil audit dituangkan dalam laporan. Laporan ini menjadi bahan utama pada tahap berikutnya.

6. Sidang fatwa

Laporan hasil pemeriksaan dibahas dalam sidang fatwa. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Pada tahap ini, kehalalan belum bisa dianggap final sebelum ada penetapan.

7. Penerbitan sertifikat halal

Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Setelah penetapan kehalalan, BPJPH menerbitkan sertifikat. Sejak titik ini, produk boleh mencantumkan label halal sesuai ketentuan yang berlaku.

Yang perlu dijaga setelah sertifikat terbit

Sertifikat bukan akhir proses. Sistem yang sudah dibangun harus tetap berjalan. Perubahan pemasok, perubahan formula, atau perubahan lini produksi dapat memengaruhi status produk. Karena itu, audit internal berkala dan pembaruan dokumen bahan perlu menjadi kebiasaan, bukan kegiatan sekali jalan.

Untuk mengelola kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, dan kesiapan sertifikasi dalam satu tempat, IndoHalal.id menyediakan SJPH — platform Sistem Jaminan Produk Halal yang membantu pelaku usaha merapikan seluruh kriteria SJPH secara terukur.