Panduan Teknis Sertifikasi Halal: Menyiapkan Dokumen Bahan

Sertifikasi halal bukan proses sekali jalan. Ada tahapan teknis yang saling bergantung, mulai dari pemetaan bahan hingga pemantauan setelah sertifikat terbit. Artikel ini memandu urutan langkahnya agar persiapan Anda lebih terarah.

1. Mulai dari dasar hukum dan kewajiban produk

Kerangka utama sertifikasi halal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini mengatur kewajiban sertifikasi, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk.

Pelaksanaannya diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang menggantikan PP 39/2021. PP ini mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.

Untuk mengetahui apakah produk Anda termasuk yang wajib bersertifikat, rujukannya adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal. Keputusan ini menetapkan kelompok produk wajib beserta penahapannya, dan telah diubah dengan KMA 944/2024.

2. Petakan bahan dan telusuri titik kritis

Langkah teknis pertama di sisi pelaku usaha adalah mendaftar seluruh bahan yang digunakan, lalu menandai mana yang berisiko. Beberapa bahan perlu perhatian khusus karena statusnya bergantung pada sumber.

• Whey dan kaseinat. Turunan susu ini sendirinya halal, tetapi proses pembuatan keju sumbernya bisa memakai rennet hewani. Pilih pemasok yang mencantumkan penggunaan rennet mikrobial atau rennet hewani bersertifikat halal. Bahan ini umum ada di susu bubuk formula, minuman protein, produk roti, dan keju olahan.
• Vitamin D3 dari lanolin. Vitamin D3 komersial sering diekstrak dari lanolin, yaitu lemak bulu domba, bukan dari hewan sembelihan. Alternatifnya adalah vitamin D3 dari lanolin bersertifikat halal atau vitamin D2 berbasis jamur/ragi. Bahan ini lazim di susu terfortifikasi, suplemen multivitamin, dan susu formula bayi.
• Alkohol atau etanol. Statusnya syubhat dan bergantung pada sumber, kadar, serta tujuan penggunaan. Alternatifnya adalah pelarut nabati non-alkohol, atau etanol sintetis/industri dengan dokumen sumber dan kadar yang telah diverifikasi LPH. Bahan ini muncul di pelarut perisa dan pewarna, ekstrak vanili, produk fermentasi, dan obat cair.
• Gliserin atau gliserol (E422). Pelembap serbaguna yang bisa berasal dari minyak sawit atau lemak babi. Pilih gliserin nabati bersertifikat halal, umumnya dari minyak sawit atau kelapa. Penggunaannya luas: pasta gigi, obat sirup, kosmetik, permen, kue lembap, dan pengawet makanan.

Untuk setiap bahan bertanda titik kritis, kumpulkan dokumen pendukung dari pemasok. Sertifikat halal bahan, keterangan sumber, dan spesifikasi produk menjadi bukti yang akan diminta pada tahap pemeriksaan.

3. Bangun sistem jaminan produk halal

Acuan utama penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di sisi pelaku usaha adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, yang diubah dengan Kepka 20/2023. Ada lima kriteria yang perlu dipenuhi:

1. Komitmen dan tanggung jawab.
2. Bahan.
3. Proses produk halal.
4. Produk.
5. Pemantauan dan evaluasi.

Kriteria bahan berkaitan langsung dengan langkah kedua. Kriteria proses menuntut Anda memastikan alur produksi tidak bersinggungan dengan bahan tidak halal. Kriteria pemantauan memastikan sistem tetap berjalan setelah sertifikat diperoleh, bukan hanya saat audit.

4. Siapkan personel dan dokumentasi

Sistem tidak berjalan tanpa orang yang menjalankan. Pastikan ada personel yang memahami kriteria SJPH dan mampu merawat dokumen secara rutin. Dokumentasi yang rapi memudahkan proses pemeriksaan dan memperkecil kemungkinan temuan saat audit.

Perlu diingat, penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Karena itu, seluruh persiapan teknis di atas diarahkan pada satu tujuan: memberikan bukti yang lengkap dan konsisten kepada pihak yang berwenang menilai.

5. Jalankan pemantauan setelah sertifikat terbit

Sertifikat bukan akhir proses. Perubahan pemasok, pergantian formula, atau penambahan bahan baru dapat mengubah status titik kritis. Kriteria pemantauan dan evaluasi dalam SJPH mengharuskan Anda mencatat perubahan itu dan menyesuaikan dokumen pendukungnya.

Audit internal berkala membantu memastikan sistem masih sesuai sebelum diperiksa pihak luar. Dengan begitu, kesiapan sertifikasi tidak bergantung pada persiapan mendadak menjelang pemeriksaan.

Ringkasan urutan langkah

1. Pahami dasar hukum dan cek apakah produk Anda termasuk wajib bersertifikat.
2. Petakan seluruh bahan, tandai titik kritis, dan kumpulkan dokumen pemasok.
3. Terapkan lima kriteria SJPH sesuai Kepka BPJPH 57/2021.
4. Siapkan personel dan dokumentasi yang konsisten.
5. Jalankan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Jika Anda ingin mengelola seluruh kriteria SJPH bisnis dalam satu aplikasi, mulai dari kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, hingga kesiapan sertifikasi BPJPH, platform SJPH dari IndoHalal.id dapat menjadi tempat memulainya.