Panduan Teknis Sertifikasi Halal Tahap demi Tahap

Banyak pelaku usaha menganggap sertifikasi halal hanya soal mengumpulkan dokumen lalu menunggu hasil. Kenyataannya, ada urutan teknis yang menentukan apakah pengajuan Anda berjalan lancar atau berhenti di tengah jalan. Artikel ini memandu langkah-langkahnya secara berurutan.

Langkah 1: Pastikan produk Anda termasuk yang wajib bersertifikat

Tidak semua produk memiliki tenggat yang sama. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 menetapkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya. Regulasi ini kemudian diubah dengan KMA 944/2024. Sebelum melangkah lebih jauh, periksa kelompok produk Anda dan pada tahap mana kewajiban itu berlaku bagi usaha Anda.

Langkah 2: Bangun Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Ini bagian yang sering diremehkan. Acuan utamanya adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, yang telah diubah dengan Kepka 20/2023. Ada lima kriteria yang harus dipenuhi:

• Komitmen dan tanggung jawab
• Bahan
• Proses produk halal
• Produk
• Pemantauan dan evaluasi

Kelima kriteria ini bukan formalitas. Auditor akan menilai apakah sistem Anda benar-benar berjalan, bukan hanya terdokumentasi.

Langkah 3: Petakan bahan dan telusuri titik kritisnya

Bahan adalah sumber masalah paling umum. Beberapa bahan tergolong titik kritis karena statusnya bergantung pada sumbernya. Berikut yang perlu Anda periksa:

Gelatin

Protein pengental dari kolagen hewan. Gelatin hanya dapat diterima bila sumber dan penyembelihannya jelas. Alternatifnya antara lain gelatin ikan, gelatin sapi bersertifikat halal, atau agar-agar dan karagenan sebagai pengganti nabati. Gelatin banyak dipakai pada marshmallow, permen jeli, kapsul obat dan suplemen, es krim, yogurt, serta produk roti tertentu.

Whey dan kaseinat

Turunan susu ini pada dasarnya halal, tetapi proses pembuatan keju sumbernya bisa memakai rennet hewani. Pilih whey atau kaseinat dari produsen yang mencantumkan penggunaan rennet mikrobial atau rennet hewani bersertifikat halal. Bahan ini umum ada di susu bubuk formula, minuman protein, produk roti dan bakery, serta keju olahan.

Gliserin atau gliserol (E422)

Pelembap serbaguna yang bisa berasal dari minyak sawit maupun lemak babi. Gunakan gliserin nabati bersertifikat halal, umumnya dari minyak sawit atau kelapa. Penggunaannya luas: pasta gigi, obat sirup, kosmetik, permen, kue lembap, hingga pengawet makanan.

Parfum dan bahan pewangi

Pewangi kosmetik umumnya berpelarut alkohol tinggi dan dapat memuat musk hewani. Alternatifnya adalah parfum non-alkohol atau musk sintetis bersertifikat halal. Bahan ini muncul di parfum, deodoran semprot, dan produk perawatan tubuh beraroma.

Untuk setiap bahan, kumpulkan dokumen pendukung dari pemasok. Tanpa itu, proses verifikasi akan tersendat.

Langkah 4: Siapkan personel dan dokumen pendukung

SJPH memerlukan penanggung jawab yang memahami kriteria dan mampu menjalankannya. Dokumen yang perlu disiapkan mencakup manual SJPH, daftar bahan beserta sertifikat halal pemasok, alur proses produksi, dan catatan pemantauan. Pastikan semuanya konsisten dengan kondisi di lapangan.

Langkah 5: Ajukan permohonan dan ikuti pemeriksaan

Pengajuan dilakukan melalui BPJPH. Standar layanan, persyaratan, jangka waktu, dan tarif diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH. Regulasi ini menetapkan 27 jenis layanan dan mencabut Kepka 120/2022. Pemeriksaan kehalalan dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi. Pedoman akreditasi LPH diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025, yang mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012 dan mencakup persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, serta asesmen penyaksian.

Langkah 6: Menunggu penetapan dan penerbitan sertifikat

Di tahap akhir, ada dua hal yang perlu dipahami. Penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Keduanya adalah proses berbeda. Pelaku usaha tidak dapat menetapkan status halal produknya sendiri, dan LPH tidak menerbitkan sertifikat.

Setelah sertifikat terbit

Sertifikasi bukan garis akhir. SJPH menuntut pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Jika ada perubahan bahan, pemasok, atau proses produksi, sistem Anda harus diperbarui. Inilah alasan kriteria pemantauan dan evaluasi masuk dalam Kepka 57/2021.

Jika Anda ingin mengelola seluruh kriteria SJPH, registri bahan, titik kritis, dan kesiapan audit dalam satu tempat, platform SJPH dari IndoHalal.id dapat membantu merapikan prosesnya.