Panduan Teknis Sertifikasi Halal: Urutan Langkah yang Benar

Sertifikasi halal adalah proses yang diatur undang-undang. Pelaku usaha perlu memahami urutan langkahnya agar tidak tersendat di tengah jalan. Artikel ini memandu tahap demi tahap berdasarkan regulasi yang berlaku.

1. Pahami kewajiban dan jalur yang tersedia

Dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Perubahan terakhir menyederhanakan proses sertifikasi dan memperkenalkan skema pernyataan halal (self-declare) bagi usaha mikro dan kecil. Pilih jalur yang sesuai: reguler atau self-declare.

2. Siapkan sistem jaminan produk halal (SJPH)

Sebelum mendaftar, pastikan perusahaan memiliki SJPH yang berjalan. Ini mencakup kebijakan halal, tim manajemen, prosedur tertulis, dan dokumentasi bahan. SJPH bukan dokumen sekali jadi, melainkan sistem yang harus dijalankan sehari-hari.

3. Petakan titik kritis bahan

Identifikasi bahan yang berisiko. Beberapa contoh yang perlu perhatian:

• Albumin (putih telur): umumnya halal, tetapi perlu dipastikan tidak ada campuran non-halal.
• Daging hasil pemisahan mekanis (MSM): berisiko campuran dari berbagai jenis hewan; pastikan berasal dari rumah potong hewan bersertifikat halal.
• Whey dan kaseinat: turunan susu yang halal, tetapi proses pembuatan keju sumbernya bisa memakai rennet hewani. Cari produsen yang mencantumkan rennet mikrobial atau rennet hewani bersertifikat halal.
• Enzim mikrobial: bisa bersumber mikrobial, nabati, atau hewani. Minta dokumen sumber dari pemasok.

Untuk setiap bahan kritis, kumpulkan sertifikat halal bahan atau dokumen pendukung dari pemasok.

4. Daftar ke BPJPH

Pendaftaran dilakukan melalui sistem BPJPH. Lampirkan dokumen yang diminta, termasuk identitas produk, daftar bahan, dan dokumen SJPH. Untuk jalur self-declare, ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan.

5. Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

BPJPH menunjuk LPH untuk melakukan pemeriksaan. LPH adalah lembaga yang telah terakreditasi sesuai pedoman akreditasi LPH, seperti yang diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025. Pemeriksaan mencakup audit dokumen dan verifikasi lapangan. Pastikan tim Anda siap menunjukkan bukti penerapan SJPH.

6. Penetapan kehalalan oleh Komisi Fatwa

Hasil pemeriksaan LPH disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Penetapan kehalalan adalah kewenangan lembaga fatwa, bukan LPH atau BPJPH. Pelaku usaha tidak dapat menyatakan produknya halal secara definitif sebelum ada penetapan.

7. Penerbitan sertifikat oleh BPJPH

Setelah penetapan kehalalan, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Sertifikat ini berlaku selama produk dan prosesnya tidak berubah. Jika ada perubahan bahan atau lini produksi, pelaku usaha wajib memperbarui informasi.

8. Jaga konsistensi setelah sertifikat terbit

Sertifikat bukan akhir proses. Lakukan audit internal secara berkala, perbarui dokumen bahan, dan pastikan pemasok tetap mempertahankan sertifikat halal mereka. Perubahan kecil pada rantai pasok bisa memengaruhi status halal produk.

Setiap tahap membutuhkan kesiapan dokumen dan komitmen operasional. Memahami urutan ini membantu pelaku usaha menghindari kesalahan yang menyebabkan penundaan. Jika Anda memerlukan bantuan menyiapkan SJPH dan menata dokumen bahan, layanan SJPH — Platform Sistem Jaminan Produk Halal dari IndoHalal.id dapat membantu mengelola seluruh kriteria dalam satu aplikasi.