Panduan Teknis Sertifikasi Halal: Urutan Langkah yang Tepat

Sertifikasi halal bukan proses sekali jadi. Ada tahapan yang harus dilalui berurutan, dari persiapan sistem di sisi pelaku usaha hingga penerbitan sertifikat oleh BPJPH. Artikel ini memandu urutan langkah teknisnya agar pelaku usaha tidak bekerja mundur.

Langkah 1: Bangun sistem jaminan produk halal

Titik awal bukan formulir, melainkan sistem. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal menjadi acuan utama penerapan SJPH di sisi pelaku usaha. Dokumen ini memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Keputusan ini telah diubah dengan Kepka 20/2023.

Dalam praktik, kelima kriteria itu diterjemahkan menjadi kebijakan halal tertulis, daftar bahan yang digunakan, alur proses produksi, spesifikasi produk akhir, dan mekanisme audit internal berkala. Perusahaan juga perlu menunjuk personel yang menjalankan fungsi penyelia halal. Tanpa sistem yang berjalan, dokumen permohonan hanya menjadi formalitas.

Langkah 2: Petakan bahan dan titik kritisnya

Kriteria bahan menuntut penelusuran, bukan sekadar pencatatan nama. Bahan yang statusnya bergantung pada sumber perlu diperiksa asalnya dan dilengkapi dokumen dari pemasok.

• Gelatin berasal dari kolagen hewan. Statusnya bergantung pada sumber dan cara penyembelihan. Alternatifnya antara lain gelatin ikan, gelatin sapi bersertifikat halal, atau agar-agar dan karagenan sebagai pengganti nabati.
• Perisa sering menggunakan pelarut berupa alkohol, dan basisnya bisa hewani. Alternatifnya adalah perisa bersertifikat halal dengan pelarut nabati dan basis nabati atau mikrobial.
• Enzim mikrobial mencakup amilase, protease, dan lipase yang dapat bersumber mikrobial, nabati, atau hewani. Alternatifnya adalah enzim hasil fermentasi bersertifikat halal, disertai dokumen sumber dari pemasok.
• Ragi umumnya halal, namun media pertumbuhannya perlu dicek. Ragi dengan media pertumbuhan nabati bersertifikat halal umumnya sudah menjadi standar industri modern.

Untuk setiap bahan kritis, siapkan dokumen pendukung: spesifikasi, asal sumber, dan sertifikat halal pemasok bila ada. Bahan yang tidak memiliki dokumen jelas sebaiknya diganti atau dicarikan alternatifnya sebelum permohonan diajukan.

Langkah 3: Pastikan proses produksi mendukung

Kriteria proses produk halal menuntut pemisahan yang jelas antara bahan halal dan yang belum terverifikasi. Perhatikan jalur produksi, peralatan, penyimpanan, dan sanitasi. Jika satu lini digunakan bergantian untuk bahan yang berbeda statusnya, prosedur pembersihan harus terdokumentasi. Bagian ini sering menjadi temuan saat pemeriksaan karena praktik di lapangan tidak sejalan dengan prosedur tertulis.

Langkah 4: Pilih lembaga pemeriksa halal

Pemeriksaan dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal. LPH harus terakreditasi, dan pedoman akreditasinya diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025. Pedoman ini memuat persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian, dengan mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012.

Pelaku usaha perlu memastikan lingkup kompetensi LPH sesuai dengan jenis produk yang diajukan. LPH yang tidak memiliki lingkup relevan tidak dapat memeriksa produk tersebut. Tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, yang juga mengatur pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.

Langkah 5: Ajukan permohonan dan ikuti pemeriksaan

Permohonan diajukan kepada BPJPH dengan dokumen yang telah disiapkan pada langkah sebelumnya. Standar pelayanan BPJPH, termasuk persyaratan, jangka waktu, dan tarif untuk berbagai jenis layanan, ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025. Keputusan ini menetapkan 27 jenis layanan, mencakup akreditasi LPH, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, serta kode fasilitasi, dan mencabut Kepka 120/2022.

Setelah permohonan diterima, LPH melakukan pemeriksaan dokumen dan audit lapangan. Auditor akan menguji apakah sistem yang tertulis benar-benar dijalankan. Siapkan bukti pelaksanaan, bukan hanya prosedur.

Langkah 6: Pahami kewenangan penetapan

Hasil pemeriksaan LPH menjadi bahan bagi penetapan kehalalan. Penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Pelaku usaha tidak dapat menyatakan produknya halal secara definitif sebelum melalui jalur ini, dan sebaiknya tidak mengklaim demikian dalam komunikasi pemasaran.

Langkah 7: Jaga sistem setelah sertifikat terbit

Sertifikat bukan akhir proses. Kriteria pemantauan dan evaluasi dalam SJPH menuntut audit internal berkala, pencatatan perubahan bahan, dan penanganan ketidaksesuaian. Perubahan pemasok atau formula harus diperbarui dalam dokumen sistem. Jika tidak, kesesuaian yang sudah diperiksa bisa luntur tanpa disadari.

Kesalahan urutan yang sering terjadi

• Mengajukan permohonan sebelum sistem dan dokumen bahan siap, sehingga proses berhenti di tengah.
• Memilih LPH sebelum memastikan lingkup kompetensinya sesuai jenis produk.
• Menelusuri bahan hanya sampai nama pemasok, tanpa dokumen sumber.
• Menganggap sertifikat sebagai tujuan akhir dan mengabaikan pemantauan.

Urutan yang tepat menghemat waktu. Mulai dari sistem, lanjut ke bahan dan proses, baru berurusan dengan pengajuan dan pemeriksaan.

Untuk mengelola seluruh kriteria SJPH dalam satu tempat, termasuk kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi BPJPH, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang dapat digunakan tim Anda secara berkelanjutan.