Panduan Teknis Sertifikasi Halal: Urutan Tahapan yang Tepat

Sertifikasi halal adalah proses bertahap yang melibatkan beberapa pihak. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi dasar utama. Regulasi ini mengatur kewajiban sertifikasi, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan kewenangan MUI dalam menetapkan kehalalan produk.

Bagi pelaku usaha, memahami urutan tahapan teknis membantu menyiapkan dokumen dan sistem yang dibutuhkan. Artikel ini memandu langkah demi langkah, dari persiapan internal hingga sertifikat terbit.

1. Pastikan Produk Termasuk yang Wajib Bersertifikat

Langkah pertama adalah memeriksa apakah produk Anda termasuk dalam kelompok yang wajib bersertifikat halal. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal menetapkan kelompok produk beserta penahapannya. Regulasi ini telah diubah dengan KMA 944/2024. Pastikan Anda merujuk versi terbaru untuk mengetahui kewajiban yang berlaku pada produk Anda.

2. Siapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

SJPH adalah fondasi teknis. Sistem ini mencakup kebijakan halal, prosedur, dan dokumentasi yang memastikan seluruh proses produksi konsisten memenuhi kriteria halal. Beberapa komponen yang perlu disiapkan:

• Kebijakan halal yang ditetapkan manajemen.
• Daftar bahan yang digunakan beserta asal-usulnya.
• Identifikasi titik kritis bahan dan proses.
• Prosedur audit internal dan tindakan perbaikan.

Untuk bahan yang tergolong titik kritis, telusuri sumbernya secara rinci. Contohnya gelatin: protein pengental dari kolagen hewan ini halal hanya bila sumber dan penyembelihannya jelas. Alternatifnya antara lain gelatin ikan, gelatin sapi bersertifikat halal, atau agar-agar dan karagenan sebagai pengganti nabati. Contoh lain adalah cangkang kapsul gelatin pada obat dan suplemen. Cangkang ini sering luput dari perhatian. Alternatifnya adalah kapsul nabati (HPMC) atau gelatin sapi bersertifikat halal. Albumin dari putih telur umumnya halal, tetapi tetap perlu diverifikasi bebas campuran non-halal. Pastikan label menyebutkan "egg albumin" secara eksplisit. Parfum dan bahan pewangi juga perlu ditelusuri karena umumnya berpelarut alkohol tinggi dan dapat memuat musk hewani. Alternatifnya adalah parfum non-alkohol atau musk sintetis bersertifikat halal.

3. Pilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Pemeriksaan produk dilakukan oleh LPH. LPH yang kredibel telah diakreditasi sesuai SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa. Standar ini mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan. Pedoman akreditasi LPH diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025. Pedoman ini mencakup persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian. Pastikan LPH yang Anda pilih memiliki lingkup kompetensi yang sesuai dengan produk Anda.

4. Ajukan Permohonan Sertifikasi

Permohonan diajukan kepada BPJPH. Dokumen yang perlu disiapkan umumnya meliputi data perusahaan, daftar produk, dan bukti penerapan SJPH. BPJPH kemudian menugaskan LPH untuk melakukan pemeriksaan.

5. Pemeriksaan oleh LPH

LPH melakukan audit dokumen dan verifikasi lapangan. Auditor memeriksa kesesuaian bahan, proses produksi, dan penerapan SJPH. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pelaku usaha diberi kesempatan melakukan perbaikan. Proses ini memastikan bahwa produk benar-benar memenuhi kriteria halal, bukan sekadar dokumen di atas kertas.

6. Penetapan Kehalalan oleh MUI

Hasil pemeriksaan LPH disampaikan kepada BPJPH. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH setelah ada penetapan kehalalan. Pelaku usaha tidak dapat mengklaim produknya halal secara definitif sebelum melalui tahap ini.

7. Penerbitan Sertifikat dan Pemeliharaan

Setelah penetapan kehalalan, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Namun, sertifikasi bukan titik akhir. Pelaku usaha wajib menjaga konsistensi SJPH, termasuk memperbarui dokumen jika ada perubahan bahan atau proses. LPH dapat melakukan survailen sesuai ketentuan. Kelalaian dalam pemeliharaan sistem dapat berdampak pada status sertifikasi.

Kesimpulan

Urutan tahapan teknis sertifikasi halal membantu pelaku usaha bekerja lebih terarah. Mulai dari identifikasi kewajiban, penyiapan SJPH, pemilihan LPH, pengajuan permohonan, pemeriksaan, penetapan kehalalan, hingga pemeliharaan sertifikat. Setiap tahap membutuhkan kesiapan dokumentasi dan ketelitian, terutama pada bahan titik kritis. Dengan pemahaman ini, proses sertifikasi dapat berjalan lebih lancar dan sesuai regulasi.

Untuk mempermudah pengelolaan kriteria SJPH, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang membantu Anda mengelola kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi BPJPH dalam satu aplikasi.