SNI ISO/IEC 17065 dan Akreditasi LPH: Konsekuensi bagi Pelaku Usaha

Ketika Anda mengajukan sertifikasi halal, permohonan Anda tidak langsung dinilai oleh BPJPH. Ada lembaga lain yang memeriksa dan menguji produk Anda, yaitu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus terakreditasi. Acuan akreditasinya adalah SNI ISO/IEC 17065:2012.

Apa Itu SNI ISO/IEC 17065:2012

SNI ISO/IEC 17065:2012 adalah standar yang diterbitkan BSN dan berlaku sebagai acuan dalam akreditasi LPH. Standar ini berisi persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa.

Isinya mencakup beberapa hal penting: ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan. Semua ini bukan sekadar dokumen administratif. Persyaratan tersebut menentukan bagaimana LPH bekerja saat memeriksa produk Anda.

Konsekuensi Praktis bagi Pelaku Usaha

Standar ini pada dasarnya melindungi pelaku usaha dari pemeriksaan yang tidak profesional. Berikut beberapa konsekuensi yang perlu Anda pahami.

1. Pemeriksaan harus tidak berpihak

LPH wajib menjaga ketidakberpihakan. Artinya, auditor tidak boleh memiliki kepentingan pribadi terhadap hasil pemeriksaan. Bagi pelaku usaha, ini berarti hasil audit tidak bisa dinegosiasikan. Jika ada temuan, temuan itu harus ditindaklanjuti sesuai prosedur.

2. Kerahasiaan dokumen Anda terjaga

SNI ISO/IEC 17065:2012 mengatur kerahasiaan. Resep formulasi, data pemasok, dan dokumen titik kritis bahan yang Anda serahkan kepada LPH tidak boleh disebarkan tanpa izin. Ini penting terutama bagi usaha yang menganggap formulasi sebagai aset.

3. Kompetensi personel diuji

Standar ini mensyaratkan kompetensi personel. Auditor yang memeriksa produk Anda harus memiliki kapasitas teknis yang sesuai. Bagi pelaku usaha, Anda berhak mendapatkan pemeriksaan yang dilakukan oleh orang yang memahami titik kritis bahan, bukan sekadar memeriksa kelengkapan berkas.

4. Ada jalur keluhan dan banding

Jika Anda tidak puas dengan proses atau hasil pemeriksaan, standar ini mewajibkan adanya manajemen keluhan dan banding. Anda tidak perlu diam jika merasa diperlakukan tidak adil. Prosedurnya harus tersedia dan dapat diakses.

5. Pertanggunggugatan berjalan

LPH bertanggung jawab atas pekerjaannya. Jika terjadi kesalahan dalam proses pemeriksaan, ada mekanisme pertanggunggugatan yang bisa ditempuh. Ini memberi kepastian bahwa proses sertifikasi tidak berjalan tanpa akuntabilitas.

Kaitan dengan Regulasi Lain

PP 42/2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH. Regulasi ini juga mengatur pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.

Di sisi lain, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH menetapkan 27 jenis layanan, termasuk akreditasi LPH. Layanan tersebut dilengkapi persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Keputusan ini mencabut Kepka 120/2022.

Dengan demikian, SNI ISO/IEC 17065:2012 bukan berdiri sendiri. Ia menjadi acuan teknis yang melengkapi kerangka regulasi halal yang lebih luas.

Mengapa Ini Penting bagi Anda

Banyak pelaku usaha hanya fokus pada titik kritis bahan. Mereka sibuk menelusuri apakah gelatin berasal dari sumber yang jelas, apakah asam amino hasil fermentasi mikrobial, atau apakah ragi ditumbuhkan pada media nabati. Semua itu penting.

Namun, proses pemeriksaan itu sendiri juga diatur. Memahami standar akreditasi LPH membantu Anda mengetahui hak dan kewajiban selama proses berlangsung. Anda bisa menilai apakah pemeriksaan berjalan sesuai prosedur. Anda juga tahu ke mana harus mengadu jika ada masalah.

Yang Perlu Disiapkan

Sebelum berhadapan dengan LPH, pastikan dokumen Anda siap. Beberapa hal yang umumnya diperlukan:

• Daftar bahan dan pemasoknya.
• Dokumen ketertelusuran untuk bahan yang berstatus tergantung sumber.
• Alur proses produksi.
• Kebijakan halal dan prosedur internal.

Dokumen yang rapi mempercepat pemeriksaan. Sebaliknya, dokumen yang tidak lengkap bisa memperpanjang proses dan menimbulkan temuan berulang.

Pada akhirnya, SNI ISO/IEC 17065:2012 adalah jaminan bahwa LPH bekerja dengan standar yang jelas. Bagi pelaku usaha, ini berarti proses sertifikasi halal berjalan lebih terukur. Anda tidak hanya mengandalkan kepercayaan, tetapi juga prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memastikan kesiapan dokumen dan sistem jaminan produk halal Anda sebelum diperiksa LPH, platform SJPH dari IndoHalal.id membantu mengelola kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi BPJPH dalam satu aplikasi.