Langkah Teknis Sertifikasi Halal dari Awal sampai Sertifikat

Sertifikasi halal bukan satu tindakan, melainkan rangkaian tahap yang saling bergantung. Artikel ini memandu urutannya secara teknis, dari persiapan internal sampai sertifikat diterbitkan. Rujukan utamanya adalah PP 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH.

1. Pastikan produk Anda termasuk yang wajib bersertifikat

Langkah pertama adalah memeriksa lingkup kewajiban. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 menetapkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya, dan aturan itu diubah dengan KMA 944 Tahun 2024. Kelompok produk serta tahapannya mengikuti kedua rujukan tersebut. Jika produk Anda berada di luar lingkup itu, sertifikasi bersifat sukarela.

2. Siapkan dokumen dan data teknis

Sebelum mendaftar, kumpulkan bahan yang akan diperiksa. Umumnya mencakup:

• daftar bahan yang digunakan beserta nama dagang dan produsennya;
• dokumen pendukung status kehalalan bahan, misalnya sertifikat halal bahan;
• alur proses produksi;
• daftar fasilitas produksi dan penyimpanan;
• nama dan data personel yang menangani jaminan halal.

Untuk titik kritis, perhatikan bahan yang statusnya bergantung sumber. Lemak hewani atau shortening, misalnya, dapat berasal dari lemak yang berbeda-beda, termasuk lard dari babi yang mutlak haram. Daging hasil pemisahan mekanis (MSM) juga berisiko tercampur dari berbagai jenis hewan. Ekstrak vanili umumnya memakai etanol sebagai pelarut. Sebaliknya, albumin dari putih telur umumnya halal, tetapi tetap perlu diverifikasi bebas dari campuran non-halal.

3. Bangun sistem jaminan produk halal

Dokumen saja tidak cukup. Perusahaan perlu memiliki sistem yang berjalan: kebijakan halal, prosedur pembelian bahan, penanganan produk yang tidak sesuai, audit internal, dan mekanisme perbaikan. Sistem inilah yang memastikan kehalalan produk terjaga setelah sertifikat terbit, bukan hanya pada saat pemeriksaan.

4. Daftarkan permohonan

Permohonan sertifikasi halal diajukan kepada BPJPH. Kepka BPJPH 243 Tahun 2025 menetapkan 27 jenis layanan BPJPH beserta persyaratan, jangka waktu, dan tarif, termasuk penerbitan sertifikat halal, akreditasi LPH, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, serta kode fasilitasi. Keputusan ini mencabut Kepka 120 Tahun 2022. Karena itu, syarat dan tarif sebaiknya dicek langsung pada rujukan tersebut, bukan pada salinan lama.

5. Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal

BPJPH menunjuk LPH untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. LPH adalah lembaga yang telah memperoleh akreditasi dan persetujuan. PP 42 Tahun 2024 mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.

Dalam akreditasi, LPH mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang persyaratan lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa. Standar ini mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan. Bagi pelaku usaha, implikasinya praktis: hasil pemeriksaan harus bebas dari konflik kepentingan, dan Anda berhak memahami dasar penilaiannya.

6. Penetapan kehalalan

Hasil pemeriksaan LPH menjadi bahan penetapan kehalalan. Penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, sesuai ketentuan yang berlaku. Tahap ini bukan tahap administratif, melainkan penilaian keagamaan atas bukti yang dikumpulkan.

7. Penerbitan sertifikat

Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Setelah penetapan kehalalan, BPJPH menerbitkan sertifikat untuk produk yang dimohonkan. Sertifikat berlaku untuk produk yang tercantum di dalamnya, bukan untuk seluruh lini produk perusahaan secara otomatis.

8. Menjaga sertifikat tetap berlaku

Setelah sertifikat terbit, kewajiban berlanjut. Perubahan bahan, pemasok, atau fasilitas produksi dapat memengaruhi status kehalalan produk. Karena itu, registri bahan dan audit internal perlu diperbarui secara berkala. Jika terjadi perubahan yang relevan, tindak lanjut administratif dilakukan agar kesesuaian produk dengan sertifikatnya tetap terjaga.

Ringkasan urutan

1. Cek lingkup kewajiban produk.
2. Siapkan dokumen dan data bahan.
3. Bangun dan jalankan sistem jaminan produk halal.
4. Ajukan permohonan ke BPJPH.
5. Jalani pemeriksaan oleh LPH.
6. Tunggu penetapan kehalalan oleh komisi fatwa.
7. Terima sertifikat dari BPJPH.
8. Pelihara sistem dan perbarui data.

Dari seluruh tahap itu, bagian yang paling sering menyita waktu pelaku usaha adalah perapian dokumen bahan dan penelusuran titik kritis. Platform SJPH dari IndoHalal.id membantu mengelola kriteria sistem jaminan produk halal dalam satu aplikasi, mulai dari kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, hingga kesiapan sertifikasi BPJPH.