UU 33/2014: Kewajiban Sertifikasi Halal dan Konsekuensinya

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah dasar hukum utama kebijakan halal di Indonesia. Regulasi ini mengatur kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, serta kewenangan MUI dalam menetapkan kehalalan produk. Statusnya telah diubah, sehingga pelaksanaannya kini merujuk juga pada aturan turunan yang lebih baru.

Apa yang Diatur

UU 33/2014 menempatkan sertifikasi halal sebagai kewajiban, bukan pilihan sukarela semata. Tiga hal pokok yang perlu dipahami pelaku usaha:

• Kewajiban sertifikasi. Produk yang masuk dalam kelompok yang diwajibkan harus memiliki sertifikat halal.
• Kelembagaan. BPJPH dibentuk sebagai penyelenggara jaminan produk halal, dengan Lembaga Pemeriksa Halal sebagai pelaksana pemeriksaan.
• Kewenangan penetapan. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI. Sertifikat hanya diterbitkan BPJPH.

Pemisahan peran ini penting. Pelaku usaha tidak berurusan dengan satu pintu tunggal, melainkan melalui rangkaian: pendaftaran, pemeriksaan oleh LPH, penetapan kehalalan, lalu penerbitan sertifikat.

Produk yang Wajib Bersertifikat

Kelompok produk yang wajib bersertifikat halal ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal. KMA ini menetapkan kelompok produk beserta penahapannya, dan telah diubah dengan KMA 944/2024.

Konsekuensi praktisnya: kewajiban tidak datang serentak untuk semua jenis produk. Ada tahapan. Pelaku usaha perlu memastikan produknya masuk tahap mana, karena tenggat dan prioritas penanganannya berbeda.

Titik Kritis yang Menentukan

Yang paling menyita waktu dalam proses sertifikasi biasanya bukan berkas, melainkan penelusuran bahan. Beberapa bahan titik kritis yang sering muncul:

Lesitin (E322)

Pengemulsi ini umumnya berasal dari kedelai dan halal, namun sebagian diproduksi dari kuning telur atau lemak hewani. Statusnya tergantung sumber. Lesitin kedelai atau lesitin bunga matahari yang tercantum jelas pada label lebih mudah ditelusuri. Bahan ini lazim ada di cokelat, margarin, roti, produk susu bubuk, dan makanan bayi.

Gelatin

Protein pengental dari kolagen hewan. Halal hanya bila sumber dan penyembelihannya jelas. Alternatifnya antara lain gelatin ikan, gelatin sapi bersertifikat halal, atau agar-agar dan karagenan sebagai pengganti nabati. Gelatin banyak dipakai di marshmallow, permen jeli, kapsul obat dan suplemen, es krim, yogurt, serta produk roti tertentu.

Albumin

Protein dari putih telur. Umumnya halal, tetapi tetap perlu diverifikasi bebas campuran non-halal. Pastikan label menyebutkan "egg albumin" atau "albumen" secara eksplisit. Bahan ini dipakai pada produk bakery seperti meringue dan macaron, daging olahan, serta produk farmasi tertentu.

Ekstrak Vanili

Perisa vanila alami yang standar industrinya memakai etanol sebagai pelarut ekstraksi. Statusnya tergantung sumber dan proses. Vanili bubuk, vanillin sintetis, atau ekstrak vanili berpelarut air atau gliserin bersertifikat halal menjadi pilihan yang lebih mudah didokumentasikan. Bahan ini muncul di kue, puding, es krim, dan minuman kopi atau cokelat premium.

Konsekuensi bagi Pelaku Usaha

Dari kerangka di atas, ada beberapa hal yang praktis berubah dalam cara usaha dijalankan.

1. Bahan harus dapat dilacak. Klaim halal menuntut dokumen pendukung dari pemasok, bukan sekadar asumsi berdasarkan jenis bahan.
2. Produk yang berisiko tinggi butuh pembuktian lebih. Bahan dengan status tergantung sumber menuntut verifikasi sumber dan proses produksi.
3. Rantai pasok ikut terdampak. Jika pemasok tidak dapat menyediakan dokumen, pelaku usaha perlu mencari alternatif bahan.
4. Kewajiban mengikuti tahapan. Penahapan kelompok produk menentukan kapan sebuah usaha harus sudah bersertifikat.

Aturan Turunan yang Perlu Diperhatikan

Karena UU 33/2014 berstatus diubah, pelaksanaannya bersandar pada aturan turunan yang lebih baru. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menggantikan PP 39/2021. PP ini mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.

Bagi pelaku usaha, perubahan ini terutama berdampak pada sisi pelaksana: siapa yang memeriksa, dengan kompetensi apa, dan dalam lingkup apa. Kapasitas dan kualifikasi LPH berpengaruh pada jadwal pemeriksaan.

Selain itu, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal mengatur persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian, dengan mengacu SNI ISO/IEC 17065:2012. Ini bukan dokumen yang harus dibaca pelaku usaha sehari-hari, tetapi berguna untuk memahami mengapa proses pemeriksaan memiliki urutan dan tenggat tertentu.

Yang Bisa Disiapkan Lebih Awal

Kewajiban sertifikasi paling ringan dijalankan bila kesiapan internal dibangun sebelum tenggat menekan. Langkah yang masuk akal:

• Petakan seluruh bahan yang dipakai dan tandai yang berstatus titik kritis.
• Kumpulkan dokumen pemasok untuk bahan-bahan tersebut.
• Pastikan label dan spesifikasi bahan tercatat sesuai nama dagangnya.
• Kenali tahapan kelompok produk agar prioritas kerja jelas.

Untuk mengelola kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, dan kesiapan sertifikasi BPJPH dalam satu tempat, IndoHalal.id menyediakan SJPH, platform Sistem Jaminan Produk Halal yang membantu usaha Anda merapikan seluruh kriteria itu sebelum diperiksa pihak luar.