UU 6/2023 dan Perubahan Regulasi Halal: Apa Dampaknya bagi Pelaku Usaha
UU 6/2023 mengubah cara sertifikasi halal dijalankan: proses lebih sederhana, ada jalur self-declare untuk UMK, dan Komite Fatwa Produk Halal. Ini konsekuensi praktisnya.
Tenggat tinggal hitungan minggu. Ini urutan kerja paling efisien bila Anda baru memulai hari ini.
Per 17 Oktober 2026, produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan milik usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal. Pada tanggal yang sama, kewajiban juga jatuh tempo untuk obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan.
Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, sampai penarikan barang dari peredaran.
Dari pengalaman pendampingan, tiga hal ini paling sering menahan berkas: pemasok yang tidak punya sertifikat halal untuk bahannya, diagram alir proses yang belum pernah dibuat, dan tidak adanya bukti pencucian fasilitas bila lini produksi dipakai bergantian.
Mulai dari daftar bahan. Sisanya bisa disusul.
UU 6/2023 mengubah cara sertifikasi halal dijalankan: proses lebih sederhana, ada jalur self-declare untuk UMK, dan Komite Fatwa Produk Halal. Ini konsekuensi praktisnya.
KMA 748/2021 menetapkan kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya. Apa artinya bagi pelaku usaha yang menyiapkan sertifikasi?
Keputusan Kepala BPJPH 243/2025 menetapkan 27 jenis layanan halal beserta persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Pelaku usaha perlu memahami dampaknya.
Tanpa biaya untuk konsultasi awal. Respons rata-rata di bawah 15 menit pada jam kerja.
Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.
Jawaban konsultan bersifat panduan teknis. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH.