IndoHalal.id Ekosistem Halal Digital Indonesia
Masuk Mulai Konsultasi
Beranda Layanan Semua Layanan Galeri Aplikasi Konsultasi Mulai Konsultasi Konsultan Alat Sertifikasi Cek Sertifikat Titik Kritis Simulasi Sertifikasi Direktori Wawasan Regulasi Berita Pelatihan FAQ Tentang Cari
Mulai Konsultasi Masuk Daftar
UU 33/2014 Diubah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Penerbit
Pemerintah Republik Indonesia
Terbit
17 Oktober 2014

Ringkasan

Undang-undang induk jaminan produk halal. Mengatur kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk.

Poin Penting

  • Kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia
  • Pembentukan BPJPH di bawah Kementerian Agama
  • LPH melakukan pemeriksaan, MUI menetapkan kehalalan, BPJPH menerbitkan sertifikat
  • Kewajiban Penyelia Halal bagi pelaku usaha
Sumber resmi
Ringkasan disusun redaksi IndoHalal.id. Rujukan resmi tetap pada naskah asli.

Artikel Terkait

KEPKABPJPH 243/2025 Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH KEPKABPJPH 78/2025 Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal PP 42/2024 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal UU 6/2023 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Konsultasi Halal

Tanpa biaya untuk konsultasi awal. Respons rata-rata di bawah 15 menit pada jam kerja.

Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.

Konsultasi Baru

Jawaban konsultan bersifat panduan teknis. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH.