Beranda Layanan Semua Layanan Galeri Aplikasi Konsultasi Mulai Konsultasi Konsultan Alat Sertifikasi Cek Sertifikat Titik Kritis Simulasi Sertifikasi Direktori Wawasan Regulasi Berita Pelatihan FAQ Tentang Cari

Mulai Konsultasi Masuk Daftar

UU 6/2023 Berlaku

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Penerbit

Pemerintah Republik Indonesia

Terbit

31 Maret 2023

Ringkasan

Perubahan terakhir atas UU 33/2014. Menyederhanakan proses sertifikasi, memperkenalkan skema pernyataan halal (self-declare) untuk UMK, dan membuka jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal.

Poin Penting

Skema pernyataan halal untuk UMK berisiko rendah
Percepatan jangka waktu layanan sertifikasi
Dasar pembentukan Komite Fatwa Produk Halal

Sumber resmi

Ringkasan disusun redaksi IndoHalal.id. Rujukan resmi tetap pada naskah asli.

Artikel Terkait

KEPKABPJPH 243/2025 Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH KEPKABPJPH 78/2025 Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal PP 42/2024 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal KMA 748/2021 Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal

Konsultasi Halal

Tanpa biaya untuk konsultasi awal. Respons rata-rata di bawah 15 menit pada jam kerja.

Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.

Konsultasi Baru

Jawaban konsultan bersifat panduan teknis. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH.