Pusat Regulasi Halal
Undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan BPJPH โ tersusun dan dapat dicari.
8 hasil
Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH
Menetapkan 27 jenis layanan BPJPH lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Termasuk akreditasi LPH, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, serta kode fasilitasi. Mencabut Kepka 120/2022.
Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal
Pedoman lengkap akreditasi LPH: persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian. Mengacu SNI ISO/IEC 17065:2012.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
Pengganti PP 39/2021. Mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Perubahan terakhir atas UU 33/2014. Menyederhanakan proses sertifikasi, memperkenalkan skema pernyataan halal (self-declare) untuk UMK, dan membuka jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal.
Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
Menetapkan kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya. Diubah dengan KMA 944/2024.
Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal
Acuan utama penerapan SJPH di sisi pelaku usaha. Memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Diubah dengan Kepka 20/2023.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Undang-undang induk jaminan produk halal. Mengatur kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk.
SNI ISO/IEC 17065:2012 โ Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa
Standar yang diacu dalam akreditasi LPH. Mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan.