Alur Sertifikasi Halal: Tahap demi Tahap bagi Pelaku Usaha

Sertifikasi halal adalah proses berjenjang yang melibatkan pelaku usaha, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan BPJPH. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi dasar utamanya, sementara Komisi Fatwa MUI berwenang menetapkan kehalalan produk. Sertifikat halal sendiri hanya diterbitkan oleh BPJPH.

Artikel ini memandu urutan langkah teknis yang perlu dilalui pelaku usaha, dari persiapan sistem hingga sertifikat terbit. Setiap tahap memiliki keluaran yang menjadi masukan bagi tahap berikutnya, sehingga urutannya sebaiknya diikuti secara disiplin.

Tahap 1: Terapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Sebelum mendaftar, pelaku usaha perlu memiliki SJPH yang berjalan. Acuan utamanya adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, yang telah diubah dengan Kepka 20/2023. Dokumen ini memuat lima kriteria yang harus dipenuhi:

• Komitmen dan tanggung jawab — kebijakan halal tertulis dan personel yang bertanggung jawab.
• Bahan — daftar bahan yang digunakan beserta status kehalalannya.
• Proses produk halal — alur produksi yang memastikan tidak ada kontaminasi bahan tidak halal.
• Produk — kesesuaian produk dengan kriteria yang ditetapkan.
• Pemantauan dan evaluasi — audit internal dan tindakan perbaikan.

Penerapan SJPH bukan sekadar dokumen. Pelaku usaha perlu memastikan bahwa kebijakan halal dijalankan di lantai produksi, termasuk pemisahan bahan dan peralatan.

Tahap 2: Siapkan Data Bahan dan Titik Kritis

Kriteria bahan menuntut ketelusuran yang jelas. Beberapa bahan memiliki status yang bergantung pada sumbernya, sehingga pelaku usaha perlu menelusuri asalnya. Contoh yang umum ditemui:

• Mono- dan Digliserida Asam Lemak (E471) — pengemulsi yang bisa berasal dari minyak sawit atau lemak hewani. Alternatifnya adalah E471 bersertifikat halal dengan sumber asam lemak nabati yang tercantum dalam sertifikat bahan dari pemasok.
• Cangkang kapsul gelatin — sering luput dari perhatian pada obat dan suplemen. Alternatifnya kapsul nabati (HPMC) atau gelatin sapi bersertifikat halal.
• Rennet — enzim penggumpal susu pada keju. Rennet hewani berasal dari lambung anak sapi yang harus disembelih secara syar'i. Alternatifnya rennet mikrobial atau rennet hasil rekayasa genetika (FPC) yang tersertifikasi halal.
• Parfum dan bahan pewangi — umumnya berpelarut alkohol tinggi dan dapat memuat musk hewani. Alternatifnya parfum non-alkohol atau musk sintetis bersertifikat halal.

Untuk setiap bahan kritis, simpan sertifikat halal dari pemasok dan catat sumbernya. Dokumen ini akan diminta pada tahap pemeriksaan.

Tahap 3: Daftar ke BPJPH

Pendaftaran sertifikasi halal diajukan kepada BPJPH. Standar pelayanan BPJPH, termasuk persyaratan, jangka waktu, dan tarif untuk berbagai jenis layanan, diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH. Keputusan ini mencabut Kepka 120/2022 dan mencakup antara lain layanan penerbitan sertifikat halal serta kode fasilitasi.

Pada tahap ini, pelaku usaha menyerahkan dokumen pendaftaran sesuai jenis layanan yang dipilih. Pastikan data bahan dan dokumen SJPH sudah konsisten sebelum diajukan.

Tahap 4: Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Setelah pendaftaran, LPH melakukan pemeriksaan terhadap produk dan sistem yang diajukan. LPH adalah lembaga yang diakreditasi untuk menjalankan fungsi pemeriksaan. Pedoman akreditasi LPH diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal, yang mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012 dan memuat persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, serta asesmen penyaksian.

Bagi pelaku usaha, tahap ini berarti menyiapkan akses ke fasilitas produksi dan menunjukkan bukti penerapan SJPH. Temuan pemeriksaan perlu ditindaklanjuti sebelum proses berlanjut.

Tahap 5: Penetapan Kehalalan dan Penerbitan Sertifikat

Hasil pemeriksaan LPH menjadi dasar penetapan kehalalan. Penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI/Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH setelah penetapan tersebut. Pelaku usaha tidak dapat menyatakan produknya halal secara definitif sebelum melalui tahap ini.

Tahap 6: Jaga Konsistensi Setelah Sertifikat Terbit

Sertifikat bukan titik akhir. Kriteria pemantauan dan evaluasi dalam SJPH menuntut pelaku usaha memelihara sistem yang sudah berjalan. Perubahan pemasok bahan, formulasi, atau lini produksi perlu dikelola agar kesesuaian dengan sertifikat tetap terjaga.

Untuk membantu mengelola seluruh kriteria SJPH dalam satu aplikasi — mulai dari kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, hingga audit internal — IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang dapat digunakan pelaku usaha sebagai bekal sebelum memasuki tahap pendaftaran.