Isi Kepka BPJPH 57/2021: Lima Kriteria SJPH dan Konsekuensinya

Kewajiban sertifikasi halal tidak berhenti pada pengurusan dokumen. Ada sistem yang harus dijalankan perusahaan sehari-hari. Acuan utamanya di sisi pelaku usaha adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, yang kemudian diubah dengan Kepka 20/2023.

Regulasi ini penting karena menjelaskan apa yang sebenarnya dinilai saat perusahaan mengajukan sertifikasi halal.

Dasar hukum dan posisinya

Kewajiban sertifikasi halal berakar pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mengatur kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk.

Aturan itu kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Perubahan ini menyederhanakan proses sertifikasi, memperkenalkan skema pernyataan halal atau self-declare untuk UMK, dan membuka jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal.

Kepka 57/2021 berada di lapisan teknis. Ia menerjemahkan kewajiban tadi menjadi kriteria yang konkret dan dapat diperiksa.

Lima kriteria SJPH

Sistem Jaminan Produk Halal dinilai melalui lima kriteria. Kelimanya saling terkait.

1. Komitmen dan tanggung jawab. Perusahaan menetapkan kebijakan halal dan menunjuk personel yang menjalankannya.
2. Bahan. Perusahaan memastikan seluruh bahan yang dipakai memiliki status yang jelas dan terdokumentasi.
3. Proses produk halal. Tahapan produksi dijaga agar tidak terkontaminasi bahan yang tidak halal.
4. Produk. Produk akhir yang dihasilkan konsisten dengan sistem yang dijalankan.
5. Pemantauan dan evaluasi. Sistem diperiksa secara berkala agar tidak hanya berjalan di atas kertas.

Konsekuensi praktis di sisi bahan

Kriteria bahan sering menjadi titik paling berat. Banyak bahan berstatus tergantung sumber, sehingga pelaku usaha perlu menelusuri asalnya, bukan sekadar mencocokkan nama di label.

Contohnya L-Cysteine (E920), pelunak adonan roti yang secara historis diekstrak dari rambut manusia atau bulu unggas. Bahan ini dipakai pada roti tawar produksi massal, roti burger, dan pizza dough komersial. Alternatifnya adalah L-Cysteine hasil fermentasi mikrobial non-hewani yang telah tersertifikasi, atau enzim pelunak adonan nabati.

Contoh lain rennet, enzim penggumpal keju. Rennet hewani berasal dari lambung anak sapi yang harus disembelih secara syar'i. Bahan ini umum pada keju keras dan semi-keras seperti cheddar, mozzarella, parmesan, dan gouda. Alternatifnya rennet mikrobial dari jamur atau kapang, atau rennet hasil rekayasa genetika (FPC) yang tersertifikasi halal.

Ada pula shellac (E904), pelapis mengilap dari resin serangga kutu lak. Secara materi umumnya ditoleransi, tetapi prosesnya perlu dicek. Shellac dipakai pada pelapis kilap permen, pil obat atau suplemen, dan pelapis buah segar. Alternatifnya shellac bersertifikat halal dengan pelarut terverifikasi, atau pelapis nabati seperti carnauba wax murni.

Untuk produk kosmetik, bahan pewangi atau parfum umumnya berpelarut alkohol tinggi dan dapat memuat musk hewani. Bahan ini dipakai pada parfum, deodoran semprot, dan produk perawatan tubuh beraroma. Alternatifnya parfum non-alkohol atau musk sintetis bersertifikat halal.

Pola ini menunjukkan satu hal: nama bahan generik tidak cukup. Dokumen asal bahan, spesifikasi, dan sertifikat pemasok menjadi bagian dari pemenuhan kriteria.

Konsekuensi pada proses dan pemantauan

Kriteria proses menuntut perusahaan memastikan tidak ada pencampuran atau kontaminasi silang antara bahan halal dan tidak halal. Ini menyangkut alur produksi, penyimpanan, dan peralatan.

Kriteria pemantauan dan evaluasi menuntut sistem diperiksa berkala. Artinya sertifikat bukan akhir dari pekerjaan. Setelah terbit, perusahaan tetap harus menjaga sistemnya berjalan.

Peran lembaga di luar perusahaan

Pemeriksaan di lapangan dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Akreditasi LPH mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012, standar untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa. Standar ini mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan.

Perlu dicatat, penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH. Pemeriksa dan pendamping tidak menetapkan status halal sebuah produk.

Apa artinya bagi pelaku usaha

Kepka 57/2021 membuat kewajiban halal menjadi terukur. Perusahaan dapat menilai dirinya sendiri terhadap lima kriteria tersebut sebelum diperiksa.

Bagi UMK dengan produk berisiko rendah, UU 6/2023 membuka jalur pernyataan halal. Namun prinsipnya tetap sama: bahan harus jelas, proses harus terjaga, dan sistem harus dipantau.

Bagi industri, kelima kriteria ini biasanya menuntut dokumentasi yang rapi dan konsisten antar-lini produksi. Titik kritis bahan yang tidak tertelusuri kerap menjadi penyebab utama proses tertahan.

Jika perusahaan Anda perlu merapikan kelima kriteria tersebut dalam satu tempat, platform SJPH dari IndoHalal.id membantu mengelola kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi BPJPH.