Beban Administrasi UMK dalam Sertifikasi Halal

Kewajiban sertifikasi halal berlaku bagi produk yang masuk lingkup jaminan produk halal. Bagi usaha mikro dan kecil, persoalannya jarang terletak pada niat atau kesediaan. Yang sering menjadi hambatan adalah beban administrasi yang harus dipikul bersamaan dengan operasional harian.

Artikel ini membahas sumber-sumber persoalan tersebut, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar UMK bisa menyiapkan diri secara bertahap.

Kerangka hukum yang berlaku

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah undang-undang induk yang mengatur kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk.

Regulasi ini telah mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyederhanakan proses sertifikasi, memperkenalkan skema pernyataan halal untuk UMK, dan membuka jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal. Pada tingkat pelaksanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.

Dari sisi pelaku usaha, acuan penerapan sistem jaminan produk halal ada pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021, yang memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Keputusan ini telah diubah dengan Kepka 20/2023.

Lima kriteria, satu beban pencatatan

Kelima kriteria tersebut menuntut dokumentasi. Komitmen perlu dituangkan dalam kebijakan tertulis. Bahan perlu tercatat asalnya. Proses perlu dipetakan. Produk perlu diidentifikasi. Pemantauan perlu dijalankan dan dibuktikan.

Di perusahaan besar, pekerjaan ini biasanya dipegang personel khusus. Di UMK, semuanya bertumpu pada pemilik usaha yang sekaligus mengurus produksi, penjualan, dan keuangan. Inilah persoalan khas yang jarang terlihat dari luar: bukan penolakan terhadap kewajiban, melainkan keterbatasan kapasitas untuk mendokumentasikannya.

Titik kritis bahan yang sulit ditelusuri

Kriteria bahan menjadi bagian yang paling menuntut ketelitian, karena banyak bahan bersifat tergantung sumber. Beberapa contoh yang lazim ditemui:

• L-Cysteine (E920) — pelunak adonan roti. Secara historis bahan ini diekstrak dari rambut manusia atau bulu unggas. Alternatifnya adalah L-Cysteine hasil fermentasi mikrobial yang telah tersertifikasi, atau enzim pelunak adonan nabati. Penggunaannya umum pada roti tawar produksi massal, roti burger, dan pizza dough komersial.
• Gliserin / Gliserol (E422) — pelembap serbaguna yang bisa berasal dari minyak sawit atau lemak babi. Alternatifnya adalah gliserin nabati bersertifikat halal, umumnya dari minyak sawit atau kelapa. Bahan ini muncul di pasta gigi, obat sirup, kosmetik, permen, kue lembap, dan pengawet makanan.
• Perisa (flavoring) — cita rasa tambahan yang pelarutnya sering berupa alkohol dan basisnya bisa hewani. Alternatifnya adalah perisa bersertifikat halal dengan pelarut nabati dan basis nabati atau mikrobial. Bahan ini banyak dipakai pada minuman ringan, snack, permen, produk susu rasa, dan mi instan.

Ada juga bahan yang secara umum halal, tetapi tetap perlu diverifikasi. Albumin dari putih telur umumnya tidak memerlukan pengganti, namun label sebaiknya menyebutkan "egg albumin/albumen" secara eksplisit agar tidak tercampur bahan non-halal. Penggunaannya meliputi produk bakery seperti meringue dan macaron, pengolahan daging olahan, serta produk farmasi tertentu.

Bagi UMK, kesulitan muncul ketika pemasok tidak dapat memberikan keterangan asal bahan. Menelusuri dokumen pemasok memerlukan waktu dan tenaga, sementara hubungan dagang dengan pemasok kecil sering tidak disertai dokumen yang rapi.

Penyederhanaan dan batasnya

Skema pernyataan halal yang diperkenalkan melalui UU 6/2023 memang ditujukan untuk meringankan UMK. Namun penyederhanaan proses tidak menghapus kebutuhan dasar: pengetahuan tentang bahan yang dipakai, dan kemampuan menjelaskan proses produksinya.

Pemisahan tugas perlu diperhatikan. Penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, sedangkan sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Karena itu, kesiapan UMK tidak berarti menetapkan status halal sendiri, melainkan menyiapkan bukti dan keterangan yang bisa diperiksa.

Langkah yang bisa disiapkan

1. Buat daftar seluruh bahan yang dipakai, termasuk bahan pembantu dan bahan yang tidak tampak pada produk akhir.
2. Tandai bahan yang statusnya tergantung sumber, lalu minta keterangan tertulis dari pemasok.
3. Simpan dokumen pemasok secara teratur, sekecil apa pun usaha Anda.
4. Petakan alur produksi sederhana, cukup menjelaskan urutan dan alat yang bersinggungan dengan bahan.
5. Tunjuk satu orang yang bertanggung jawab menjaga catatan tersebut, meski merangkap tugas lain.

Persoalan UMK dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal pada dasarnya adalah persoalan kerapian. Semakin awal pencatatan dibiasakan, semakin ringan proses yang harus dijalani.

Jika Anda memerlukan bantuan menata catatan bahan dan alur produksi, layanan Pendampingan Self-Declare UMK dari IndoHalal.id dapat membantu menyiapkan berkas untuk jalur pernyataan halal bagi usaha mikro dan kecil berisiko rendah.