Industri dan Ekspor Halal: Akreditasi LPH serta Kesiapan Bahan

Sertifikasi halal tidak berhenti pada kewajiban kepatuhan di pasar domestik. Bagi industri yang berorientasi ekspor, sertifikat halal berfungsi sebagai dokumen yang menyertai produk melintasi pasar negara tujuan. Dua hal menentukan kelancaran proses ini: kapasitas lembaga pemeriksa dan kesiapan bahan.

Akreditasi LPH sebagai Penentu Kapasitas

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) menjalankan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Sebelum beroperasi, LPH harus memenuhi tata cara pendirian, akreditasi, dan penetapan lingkup kegiatan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang menggantikan PP 39/2021.

Pedoman teknis akreditasi LPH diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal. Pedoman ini memuat persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian. Acuan yang dipakai adalah SNI ISO/IEC 17065:2012.

Bagi industri, kualifikasi dan lingkup kompetensi LPH menentukan jenis produk yang dapat diperiksa. Perusahaan dengan lini produk luas perlu memastikan LPH yang dipilih memiliki lingkup yang sesuai. Ini soal perencanaan, bukan sekadar administrasi.

Standar Layanan dan Kepastian Waktu

Kepastian jangka waktu layanan menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan produksi dan ekspor. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH menetapkan 27 jenis layanan lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Layanan tersebut mencakup akreditasi LPH, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, serta kode fasilitasi. Keputusan ini mencabut Kepka 120/2022.

Dengan daftar layanan yang eksplisit, pelaku usaha dapat menyusun jadwal pengurusan sertifikasi yang lebih terukur. Ketidakpastian waktu biasanya muncul ketika dokumen bahan belum lengkap, bukan semata karena antrean layanan.

Kesiapan Bahan: Titik yang Menentukan

Di sisi pelaku usaha, acuan penerapan sistem jaminan produk halal adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal. Keputusan ini memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Ketentuan ini telah diubah dengan Kepka 20/2023.

Kriteria bahan sering menjadi sumber hambatan. Beberapa bahan titik kritis yang perlu ditelusuri hingga sumbernya antara lain:

• Kapsul gelatin. Cangkang obat dan suplemen dari gelatin. Alternatifnya adalah kapsul nabati (HPMC) atau gelatin sapi bersertifikat halal. Umum dipakai pada obat, suplemen vitamin, dan minyak ikan bentuk softgel.
• Pepsin. Enzim pencerna protein dari lambung babi atau sapi, dipakai pada industri keju dan farmasi. Alternatifnya pepsin dari lambung sapi bersertifikat halal atau enzim protease mikrobial.
• Kolagen. Protein struktural dari kulit atau tulang hewan; sumbernya menentukan kehalalan sama seperti gelatin. Alternatifnya kolagen ikan atau kolagen sapi bersertifikat halal.
• Gliserin atau gliserol (E422). Pelembap serbaguna yang bisa berasal dari minyak sawit atau lemak babi. Alternatifnya gliserin nabati bersertifikat halal, umumnya dari minyak sawit atau kelapa.

Bahan-bahan ini tersebar di pasta gigi, obat sirup, kosmetik, permen, kue lembap, hingga produk perawatan kulit. Bagi industri ekspor, penelusuran tidak cukup sampai nama pemasok. Diperlukan dokumen yang menelusuri asal bahan hingga tingkat yang dapat diverifikasi.

Menyusun Kesiapan Sebelum Permohonan

Ada urutan kerja yang masuk akal bagi industri. Pertama, petakan seluruh bahan yang masuk ke dalam produk dan tandai mana yang tergolong titik kritis. Kedua, kumpulkan dokumen pendukung dari pemasok, termasuk sertifikat halal bahan bila tersedia. Ketiga, pastikan proses produksi tidak bersinggungan dengan bahan yang tidak jelas asalnya. Keempat, siapkan tim internal yang menjalankan sistem jaminan produk halal.

Langkah-langkah ini bukan pekerjaan sekali selesai. Kriteria pemantauan dan evaluasi dalam Kepka 57/2021 menuntut peninjauan berkala, terutama ketika pemasok atau formulasi berubah. Perubahan kecil pada satu bahan dapat memengaruhi kesiapan sertifikasi secara keseluruhan.

Catatan tentang Penetapan Kehalalan

Perlu ditegaskan bahwa penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Karena itu, artikel ini tidak menilai kehalalan atau keharaman produk tertentu. Yang dapat dilakukan pelaku usaha adalah menyiapkan sistem, bahan, dan dokumen agar proses pemeriksaan berjalan lancar.

Untuk industri yang mengelola banyak bahan dan pemasok, pencatatan yang rapi menjadi kunci. SJPH — Platform Sistem Jaminan Produk Halal dari IndoHalal.id membantu mengelola seluruh kriteria SJPH dalam satu aplikasi, mulai dari kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, hingga kesiapan sertifikasi BPJPH.