Industri dan Ekspor Halal: Dokumen Bahan Kritis yang Wajib Disiapkan

Bagi industri yang menargetkan pasar ekspor, sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban regulasi domestik. Sertifikat halal menjadi syarat masuk di sejumlah negara tujuan. Namun di balik sertifikat, ada pekerjaan rumah yang lebih berat: memastikan setiap bahan yang dipakai memiliki dokumen pendukung yang jelas. Artikel ini membahas sisi industri dan ekspor, khususnya dokumen bahan kritis yang perlu disiapkan.

Mengapa dokumen bahan menjadi penentu

Kerangka hukum jaminan produk halal di Indonesia diatur dalam UU 33/2014 yang telah diubah oleh UU 6/2023. Perubahan terakhir menyederhanakan proses sertifikasi dan memperkenalkan skema pernyataan halal (self-declare) untuk UMK. Bagi industri besar, jalur yang ditempuh tetap sertifikasi reguler dengan pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Dalam pemeriksaan itu, auditor akan menelusuri asal-usul bahan. Titik kritis bahan menjadi fokus. Bahan yang statusnya bergantung pada sumber, atau yang secara default syubhat, menuntut dokumen tambahan. Tanpa dokumen yang memadai, proses sertifikasi bisa tersendat.

Empat bahan kritis dan dokumen yang menyertainya

Berikut beberapa contoh bahan yang sering muncul dalam produk olahan dan suplemen, beserta jenis dokumen yang perlu disiapkan.

1. Taurin

Taurin adalah asam amino yang umum dipakai pada minuman berenergi dan suplemen kebugaran. Secara historis berasal dari empedu sapi, namun kini umumnya sintetis. Statusnya tergantung sumber. Dokumen yang perlu disiapkan: sertifikat halal bahan dari lembaga sertifikasi yang diakui, lembar data keselamatan (MSDS), serta keterangan tertulis dari pemasok mengenai asal bahan (sintetis atau hewani). Jika hewani, perlu bukti penyembelihan syar'i.

2. Karmin / Cochineal (E120)

Pewarna merah alami dari serangga cochineal ini berstatus syubhat karena ulama berbeda pandangan. Bahan ini lazim ditemukan pada minuman berwarna merah, permen, yogurt buah, dan produk daging olahan. Dokumen yang perlu disiapkan: sertifikat halal bahan, keterangan asal serangga, dan proses produksinya. Jika tidak tersedia, pertimbangkan alternatif nabati seperti bit, anthocyanin, atau likopen yang telah tersertifikasi halal.

3. Alkohol / Etanol

Pelarut dan pengawet ini statusnya bergantung sumber, kadar, dan tujuan penggunaan. Banyak dipakai pada pelarut perisa dan pewarna, ekstrak vanili, produk fermentasi, dan obat cair. Dokumen yang perlu disiapkan: sertifikat halal bahan, keterangan sumber (nabati atau sintetis), kadar etanol, dan tujuan penggunaan. Untuk etanol sintetis/industri, pastikan ada dokumen sumber dan kadar yang telah diverifikasi LPH.

4. Rennet (Enzim Penggumpal Susu)

Rennet hewani berasal dari lambung anak sapi yang harus disembelih syar'i. Bahan ini dipakai pada keju keras dan semi-keras seperti cheddar, mozzarella, parmesan, dan gouda. Dokumen yang perlu disiapkan: sertifikat halal bahan, keterangan asal rennet (hewani, mikrobial, atau FPC), dan bukti penyembelihan syar'i bila hewani. Alternatifnya adalah rennet mikrobial dari jamur/kapang atau rennet hasil rekayasa genetika (FPC) yang tersertifikasi halal.

Menyusun dokumen dalam kerangka SJPH

Dokumen bahan bukan kumpulan kertas lepas. Ia harus terintegrasi dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Acuan utama penerapan SJPH di sisi pelaku usaha adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, yang diubah dengan Kepka 20/2023. Keputusan ini memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi.

Kriteria bahan menuntut perusahaan memiliki registri bahan yang lengkap, termasuk dokumen pendukung untuk bahan kritis. Kriteria proses produk halal menuntut prosedur yang mencegah kontaminasi. Kriteria pemantauan dan evaluasi menuntut audit internal berkala. Dengan SJPH yang rapi, dokumen bahan kritis tidak disusun mendadak saat audit, melainkan terpelihara sebagai bagian dari sistem.

Peran LPH dan batas kewenangan

Perlu dipahami bahwa penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI/Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH. LPH bertugas memeriksa dan menguji produk. Karena itu, dokumen yang disiapkan industri berfungsi sebagai bahan pemeriksaan, bukan penentu status halal. Perusahaan tidak dapat menyatakan produknya halal secara definitif tanpa melalui proses ini.

PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal. Regulasi ini menjadi rujukan bagi industri dalam memilih LPH yang tepat untuk pemeriksaan.

Langkah praktis bagi industri

• Petakan seluruh bahan yang dipakai, tandai mana yang termasuk titik kritis.
• Kumpulkan sertifikat halal bahan dari pemasok, pastikan masa berlakunya.
• Minta keterangan tertulis asal bahan untuk bahan yang statusnya tergantung sumber.
• Simpan dokumen dalam registri bahan yang terhubung dengan prosedur SJPH.
• Lakukan audit internal berkala untuk memastikan dokumen tetap mutakhir.

Bagi industri yang mengekspor, dokumen yang rapi juga memudahkan komunikasi dengan pembeli di negara tujuan. Keterlacakan bahan menjadi nilai tambah, bukan sekadar beban administrasi.

Penutup

Menyiapkan dokumen bahan kritis adalah pekerjaan yang menuntut ketelitian, tetapi dapat dikelola jika perusahaan memiliki sistem yang berjalan. IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang membantu mengelola kriteria SJPH, registri bahan, titik kritis, dan audit internal dalam satu aplikasi, sehingga kesiapan sertifikasi BPJPH lebih terukur.