Industri Halal Indonesia dan Ekspor: Regulasi, Bahan, dan Pasar

Sertifikasi halal sering dibicarakan sebagai kewajiban administratif di dalam negeri. Padahal bagi industri yang berorientasi ekspor, sertifikat halal berfungsi sebagai dokumen pasar. Negara tujuan yang memiliki otoritas halal sendiri akan meminta bukti yang dapat ditelusuri, bukan sekadar label.

Artikel ini membahas sisi industri dan ekspor: bagaimana kerangka regulasi Indonesia membentuk kesiapan pelaku usaha, dan mengapa titik kritis bahan menjadi persoalan yang menentukan.

Kerangka Regulasi yang Membentuk Kesiapan Industri

Fondasi kewajiban sertifikat halal ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal. KMA ini menetapkan kelompok produk yang wajib bersertifikat beserta penahapannya, dan telah diubah dengan KMA 944/2024.

Perubahan terakhir atas UU 33/2014 hadir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menetapkan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Regulasi ini menyederhanakan proses sertifikasi, memperkenalkan skema pernyataan halal (self-declare) untuk UMK, dan membuka jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal.

Di tingkat pelaksanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menggantikan PP 39/2021. PP ini mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.

Untuk sisi teknis pelaku usaha, acuan utamanya adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, yang diubah dengan Kepka 20/2023. Keputusan ini memuat lima kriteria SJPH: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi.

Mengapa Bahan Menjadi Penentu di Jalur Ekspor

Bagi industri, kriteria bahan adalah bagian yang paling menuntut dokumentasi. Pembeli di pasar ekspor umumnya meminta keterlacakan bahan sampai ke produsen asal, bukan hanya pernyataan halal dari pemasok.

Beberapa bahan menuntut perhatian lebih karena statusnya bergantung pada sumber. Contohnya:

• L-Cysteine (E920). Pelunak adonan roti yang secara historis diekstrak dari rambut manusia atau bulu unggas. Alternatifnya adalah L-Cysteine hasil fermentasi mikrobial yang telah tersertifikasi, atau enzim pelunak adonan nabati. Bahan ini umum dipakai pada roti tawar produksi massal, roti burger, dan pizza dough komersial.
• Kolagen. Protein struktural dari kulit atau tulang hewan; sumbernya menentukan kehalalan sama seperti gelatin. Alternatifnya kolagen ikan (marine collagen) atau kolagen sapi bersertifikat halal. Banyak digunakan pada suplemen kecantikan, minuman kolagen, dan produk perawatan kulit.
• Alkohol atau etanol. Pelarut dan pengawet yang statusnya bergantung pada sumber, kadar, dan tujuan penggunaan. Alternatifnya pelarut nabati non-alkohol, atau etanol sintetis dengan dokumen sumber dan kadar yang telah diverifikasi LPH. Bahan ini lazim pada pelarut perisa dan pewarna, ekstrak vanili, produk fermentasi, serta obat cair.
• Karmin atau cochineal (E120). Pewarna merah alami dari serangga cochineal; ulama berbeda pandangan mengenai statusnya. Alternatifnya pewarna merah nabati seperti bit, anthocyanin, atau likopen. Dipakai pada minuman berwarna merah, permen, lipstik, yogurt buah, dan produk daging olahan.

Daftar ini bukan daftar lengkap, melainkan ilustrasi pola yang sama: status bahan tidak bisa disimpulkan dari nama bahannya, tetapi dari sumber dan dokumennya.

Dari Kepatuhan ke Kesiapan Dokumen

Konsekuensi praktisnya, industri perlu memperlakukan SJPH sebagai sistem dokumentasi yang hidup. Registri bahan, catatan pemasok, dan hasil audit internal harus konsisten satu sama lain. Ketika pasar tujuan meminta penjelasan, yang dinilai adalah kemampuan perusahaan menunjukkan jejak bahan, bukan kecepatan merespons pertanyaan.

Perlu dicatat bahwa penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, sedangkan sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Karena itu, dokumen internal perusahaan berfungsi sebagai bukti pendukung, bukan penentu status halal suatu produk.

Bagi industri yang mengekspor, dua hal ini berjalan bersama: memenuhi kewajiban domestik dan menyiapkan bukti yang dapat diterima mitra dagang. Keduanya bertumpu pada hal yang sama, yaitu keterlacakan bahan yang rapi sejak dari pemasok.

Jika perusahaan Anda perlu merapikan registri bahan, memetakan titik kritis, dan menyiapkan audit internal sebelum pemeriksaan pihak luar, platform SJPH dari IndoHalal.id membantu mengelola seluruh kriteria SJPH dalam satu aplikasi.