Industri dan Ekspor Halal Indonesia: Regulasi, Bahan, dan Pasar

Bagi industri yang berorientasi ekspor, sertifikasi halal bukan hanya soal memenuhi kewajiban di dalam negeri. Sertifikat halal menjadi bagian dari kesiapan dokumen yang diminta pembeli di negara tujuan. Karena itu, pelaku usaha perlu memahami tiga hal yang saling terkait: kerangka regulasi, titik kritis bahan, dan konsekuensi praktisnya bagi rantai pasok.

Kerangka regulasi yang perlu dipahami

Landasan utama jaminan produk halal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini mengatur kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, serta kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk.

Pelaksanaannya diatur lebih teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. PP ini menggantikan PP 39/2021 dan mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, serta pencabutan persetujuan LPH, termasuk pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.

Di sisi layanan, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH menetapkan 27 jenis layanan lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Layanan tersebut mencakup akreditasi LPH, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, serta kode fasilitasi. Keputusan ini mencabut Kepka 120/2022.

Sementara itu, jenis produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021, yang kemudian diubah dengan KMA 944/2024.

Perlu dicatat, penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Pelaku usaha tidak menetapkan status halal produknya sendiri.

Mengapa titik kritis bahan menentukan kesiapan ekspor

Dalam praktik, hambatan sertifikasi bagi industri jarang berasal dari ketiadaan niat. Hambatan lebih sering muncul dari bahan yang statusnya belum jelas dan dokumen pemasok yang tidak lengkap. Beberapa bahan perlu perhatian khusus.

Alkohol dan etanol

Alkohol atau etanol adalah pelarut dan pengawet yang statusnya bergantung pada sumber, kadar, dan tujuan penggunaan. Bahan ini lazim dipakai sebagai pelarut perisa dan pewarna, ekstrak vanili, produk fermentasi seperti kecap, tapai, dan tempoyak, serta obat cair. Alternatifnya adalah pelarut nabati non-alkohol, atau etanol sintetis/industri dengan dokumen sumber dan kadar yang telah diverifikasi LPH.

Ragi

Ragi atau yeast umumnya halal, tetapi media pertumbuhannya perlu dicek. Penggunaannya mencakup roti, bir non-alkohol, produk fermentasi, dan ragi instan kemasan rumah tangga. Ragi dengan media pertumbuhan nabati bersertifikat halal umumnya sudah menjadi standar industri modern.

Shellac

Shellac dengan kode E904 adalah pelapis mengilap dari resin serangga kutu lak. Secara materi umumnya ditoleransi, tetapi prosesnya perlu dicek. Bahan ini dipakai untuk pelapis kilap permen, pil obat atau suplemen, dan pelapis buah segar. Alternatifnya adalah shellac bersertifikat halal dengan pelarut terverifikasi, atau pelapis nabati seperti carnauba wax murni.

Cangkang kapsul gelatin

Cangkang kapsul gelatin menjadi titik kritis yang paling sering luput dari perhatian konsumen. Bahan ini digunakan pada obat resep dan bebas, suplemen vitamin, serta minyak ikan dalam bentuk softgel. Alternatifnya adalah kapsul nabati berbahan HPMC (hydroxypropyl methylcellulose) atau kapsul gelatin sapi bersertifikat halal.

Konsekuensi bagi rantai pasok industri

Daftar bahan di atas menunjukkan satu pola: status bahan tidak bisa dinilai dari namanya saja. Yang menentukan adalah sumber, proses, dan dokumen yang menyertainya. Bagi industri, konsekuensinya ada pada tiga hal.

• Keterlacakan pemasok. Setiap bahan kritis memerlukan dokumen sumber yang dapat diverifikasi LPH. Tanpa itu, proses sertifikasi berhenti di titik yang sama.
• Konsistensi formulasi. Perubahan pemasok atau bahan dapat mengubah status titik kritis. Sistem jaminan produk halal perlu menangkap perubahan ini sebelum menjadi masalah.
• Kesiapan audit. Auditor Halal memeriksa apakah sistem berjalan, bukan hanya ada di dokumen. Rekaman produksi dan registri bahan menjadi bukti utamanya.

Dengan demikian, kesiapan ekspor tidak dibangun menjelang pemeriksaan. Ia dibangun dari kebiasaan mendokumentasikan bahan dan memasoknya secara konsisten.

Langkah praktis yang bisa dimulai

1. Petakan seluruh bahan yang masuk ke produk, termasuk bahan pembantu dan pelapis.
2. Tandai bahan yang statusnya syubhat atau tergantung sumber, seperti etanol, shellac, dan gelatin.
3. Minta dokumen sumber dari pemasok untuk setiap bahan bertanda tersebut.
4. Catat perubahan pemasok atau formulasi sebagai bagian dari pengendalian internal.
5. Pastikan personel yang menjalankan sistem memahami perannya, bukan hanya tim sertifikasi.

Pendekatan ini tidak menjamin hasil apa pun. Namun ia membuat proses sertifikasi berjalan dengan bahan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan itu yang diperiksa.

Untuk mengelola kriteria sistem jaminan produk halal secara menyeluruh, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang membantu memetakan registri bahan, titik kritis, dan kesiapan audit dalam satu tempat.