Industri dan Ekspor Halal: Jaminan Pasokan Bahan

Bagi industri dan eksportir, sertifikasi halal bukan sekadar kelengkapan dokumen produk akhir. Persoalannya lebih dalam: bagaimana memastikan pasokan bahan tetap konsisten memenuhi kriteria halal dari waktu ke waktu. Produk yang lolos sertifikasi hari ini bisa bermasalah jika pemasoknya berganti tanpa penelusuran ulang.

Dasar kewajiban dan perannya dalam rantai pasok

UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah undang-undang induk yang mengatur kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk. UU Nomor 6 Tahun 2023 hadir sebagai perubahan terakhir atas UU 33/2014. Regulasi ini menyederhanakan proses sertifikasi, memperkenalkan skema pernyataan halal bagi UMK, dan membuka jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal.

Perlu diingat bahwa penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH. Karena itu, industri tidak bisa menetapkan status halal produknya sendiri. Yang bisa dilakukan adalah membangun sistem yang memastikan bahan dan prosesnya tertelusur.

Titik kritis yang paling sering muncul di pasokan industri

Beberapa bahan memiliki status yang bergantung pada sumbernya. Artinya, kehalalannya tidak bisa disimpulkan dari nama bahan, melainkan dari asal-usulnya.

• Rennet (enzim penggumpal susu). Rennet hewani berasal dari lambung anak sapi yang harus disembelih syar'i. Alternatifnya adalah rennet mikrobial dari jamur atau kapang, atau rennet hasil rekayasa genetika (FPC) yang tersertifikasi halal. Bahan ini umum dipakai pada keju keras dan semi-keras seperti cheddar, mozzarella, parmesan, dan gouda.
• Cangkang kapsul gelatin. Cangkang obat dan suplemen dari gelatin termasuk titik kritis yang sering luput dari perhatian. Alternatifnya adalah kapsul nabati (vegetable capsule/HPMC) atau kapsul gelatin sapi bersertifikat halal. Penggunaannya meliputi obat resep dan bebas, suplemen vitamin, serta minyak ikan dalam bentuk softgel.
• Asam stearat dan magnesium stearat (E470, E572). Bahan anti-lengket pada tablet dan bubuk ini bisa berasal dari minyak sawit atau lemak hewani. Alternatifnya adalah asam stearat atau magnesium stearat nabati bersertifikat halal, umumnya dari minyak sawit. Pemakaiannya mencakup tablet obat dan suplemen, bubuk minuman instan, dan kosmetik bedak padat.
• Daging hasil pemisahan mekanis (MSM). Daging sisa tulang yang diekstraksi mesin ini berisiko tercampur dari berbagai jenis hewan. Alternatifnya adalah produk daging olahan dengan jaminan lini produksi khusus halal dan sertifikat dari rumah pemotongan hewan (RPH) bersertifikat. Bahan ini umum pada sosis, nugget, bakso, dan produk olahan daging harga ekonomis.

Mengapa ini penting untuk ekspor

Pada produk olahan daging, keju, suplemen, dan pangan instan, titik kritis di atas acap kali berada di lapisan pemasok, bukan di lini produksi akhir. Bagi eksportir, risiko utamanya adalah perubahan pemasok yang tidak diikuti penelusuran ulang. Satu bahan pengganti yang statusnya tidak jelas dapat menggugurkan konsistensi jaminan halal yang sudah dibangun.

Karena itu, tata kelola pasokan menjadi bagian dari sistem jaminan produk halal, bukan pekerjaan terpisah. Praktik yang lazim dibangun antara lain:

1. Mendaftar seluruh bahan dan menandai mana yang berstatus bergantung sumber.
2. Meminta dokumen pendukung dari pemasok untuk bahan bertanda titik kritis.
3. Menetapkan prosedur persetujuan ketika ada perubahan bahan atau pemasok.
4. Menjalankan audit internal secara berkala agar sistem tetap layak sebelum diperiksa pihak luar.

Regulasi pendukung juga terus dilengkapi. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 mengatur pedoman akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal, mencakup persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian, dengan mengacu SNI ISO/IEC 17065:2012. Sementara Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 menetapkan 27 jenis layanan BPJPH lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif, termasuk akreditasi LPH, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, serta kode fasilitasi. Keputusan ini mencabut Kepka 120/2022.

Menata pasokan sebagai bagian dari sistem

Bagi industri yang menargetkan pasar ekspor, keunggulan tidak hanya ditentukan oleh sertifikat produk. Yang menentukan adalah kemampuan menjaga konsistensi pasokan bahan di setiap titik kritis. Ini pekerjaan rutin: memetakan bahan, menelusuri asal, dan mendokumentasikan setiap perubahan.

Untuk mengelola seluruh kriteria SJPH dalam satu aplikasi, termasuk kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi BPJPH, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang dapat membantu industri menata sisi pasokan ini secara berkelanjutan.