Industri dan Ekspor Halal: Titik Kritis Bahan yang Menentukan

Ambisi ekspor produk halal Indonesia tidak hanya soal membuka pasar. Persoalan sesungguhnya ada di hulu: apakah bahan yang masuk ke lini produksi bisa ditelusuri asalnya. Di titik itulah sertifikasi halal berhenti menjadi urusan administratif dan mulai menentukan daya saing.

Kewajiban yang Berlaku, Bukan Sekadar Wacana

Kerangka hukum jaminan produk halal di Indonesia berdiri di atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini mengatur kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk.

Dua hal perlu dipisahkan dengan tegas. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH. Bagi pelaku industri, pemisahan ini penting dipahami agar tidak salah menempatkan ekspektasi pada lembaga yang keliru.

Mengapa Titik Kritis Bahan Menentukan Ekspor

Pembeli di pasar ekspor tidak berhenti pada pertanyaan apakah produk Anda bersertifikat. Mereka menelusuri apakah klaim itu berdiri di atas rantai pasok yang bisa diaudit. Di sinilah beberapa bahan dengan status kehalalan yang bergantung pada sumbernya menjadi penentu.

Whey dan kaseinat

Turunan susu ini pada dasarnya halal. Namun proses pembuatan keju sumbernya bisa memakai rennet hewani. Alternatifnya adalah whey atau kaseinat dari produsen yang mencantumkan penggunaan rennet mikrobial atau rennet hewani bersertifikat halal. Bahan ini lazim dipakai pada susu bubuk formula, minuman protein, produk roti dan bakery, serta keju olahan.

Kolagen

Kolagen adalah protein struktural dari kulit atau tulang hewan. Sumbernya menentukan kehalalan, sama seperti gelatin. Pilihan yang lebih aman adalah kolagen ikan atau kolagen sapi bersertifikat halal. Penggunaannya mencakup suplemen kecantikan, minuman kolagen, dan produk perawatan kulit.

Gliserin atau gliserol (E422)

Pelembap serbaguna ini bisa berasal dari minyak sawit yang halal, atau dari lemak babi yang haram. Alternatifnya adalah gliserin nabati bersertifikat halal, umumnya dari minyak sawit atau kelapa. Bahan ini muncul di pasta gigi, obat sirup, kosmetik, permen, kue lembap, dan pengawet makanan.

Daging hasil pemisahan mekanis (MSM)

MSM adalah daging sisa tulang yang diekstraksi mesin, dengan risiko bercampur dari berbagai jenis hewan. Jaminan halalnya mensyaratkan lini produksi khusus halal dan sertifikat dari rumah pemotongan hewan bersertifikat. Bahan ini banyak dipakai pada sosis, nugget, bakso, dan produk olahan daging harga ekonomis.

Dari Bahan ke Akreditasi Lembaga Pemeriksa

Ketertelusuran bahan hanya bermakna jika diperiksa oleh lembaga yang kompeten. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal mengatur persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian.

Pedoman tersebut mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012, standar yang mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan. Bagi industri yang mengekspor, standar ini adalah jaminan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan metode yang diakui secara internasional.

Standar Layanan dan Kepastian Waktu

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH menetapkan 27 jenis layanan lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Cakupannya meliputi akreditasi LPH, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, serta kode fasilitasi. Keputusan ini mencabut Kepka 120/2022.

Kepastian waktu dan tarif penting bagi industri. Perencanaan produksi dan jadwal ekspor bergantung pada seberapa jelas tenggat setiap tahap layanan.

Yang Perlu Disiapkan Pelaku Industri

1. Petakan seluruh bahan, termasuk bahan tambahan, dan tandai mana yang status kehalalannya bergantung pada sumber.
2. Minta dokumen pendukung dari pemasok, bukan sekadar pernyataan lisan.
3. Siapkan registri bahan yang dapat diaudit, lengkap dengan asal dan spesifikasi.
4. Pastikan personel yang menjalankan sistem jaminan produk halal memiliki kompetensi yang sesuai.
5. Lakukan audit internal sebelum pemeriksaan pihak luar.

Langkah-langkah ini bukan beban tambahan. Ia adalah bagian dari cara kerja industri yang ingin bertahan di pasar ekspor yang makin menuntut ketertelusuran.

Untuk mengelola seluruh kriteria SJPH dalam satu tempat, termasuk registri bahan dan penandaan titik kritis, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang membantu bisnis menyiapkan kesiapan sertifikasi BPJPH.