Industri dan Ekspor Halal: Uji Ketahanan Rantai Pasok Bahan

Bagi industri berorientasi ekspor, sertifikasi halal bukan hanya urusan administrasi. Ia menjadi uji ketahanan rantai pasok. Sebab, satu bahan titik kritis yang gagal ditelusuri dapat menahan seluruh batch produksi.

Mengapa Rantai Pasok Menjadi Penentu

UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk. UU 6/2023 menyederhanakan proses sertifikasi, memperkenalkan skema pernyataan halal bagi UMK, dan membuka jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal.

Penyederhanaan itu menyentuh sisi prosedural. Namun substansi bahan tetap sama. Produk akhir hanya sekuat bahan paling lemah dalam rantainya.

Acuan penerapan sistem jaminan produk halal di sisi pelaku usaha adalah Kepka BPJPH 57/2021. Regulasi ini memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Regulasi tersebut telah diubah dengan Kepka 20/2023.

Kriteria bahan berada di tengah lima kriteria itu. Posisinya strategis. Di sinilah industri bertemu pemasok, dan di sinilah ekspor sering tersandung.

Titik Kritis yang Berulang di Lini Produksi

Beberapa bahan titik kritis muncul berulang lintas kategori produk. Pola ini penting dikenali agar pengendalian tidak dilakukan satu per satu secara reaktif.

• Gelatin. Protein pengental dari kolagen hewan. Statusnya tergantung sumber. Halal hanya bila sumber dan penyembelihannya jelas. Alternatifnya antara lain gelatin ikan, gelatin sapi bersertifikat halal, atau agar-agar dan karagenan sebagai pengganti nabati. Bahan ini lazim di marshmallow, permen jeli, kapsul obat dan suplemen, es krim, yogurt, serta produk roti tertentu.
• Perisa (flavoring). Cita rasa tambahan yang pelarutnya sering berupa alkohol, dan basisnya bisa hewani. Statusnya tergantung sumber. Alternatifnya adalah perisa bersertifikat halal dengan pelarut nabati dan basis nabati atau mikrobial. Bahan ini jamak di minuman ringan, snack, permen, produk susu rasa, dan mi instan.
• L-Cysteine (E920). Pelunak adonan roti. Secara historis diekstrak dari rambut manusia atau bulu unggas. Alternatifnya adalah L-Cysteine hasil fermentasi mikrobial yang telah tersertifikasi, atau enzim pelunak adonan nabati. Bahan ini dipakai pada roti tawar produksi massal, roti burger, dan pizza dough komersial.
• Taurin. Asam amino pada minuman berenergi. Kini umumnya sintetis, namun secara historis berasal dari empedu sapi. Alternatifnya adalah taurin sintetis yang telah tersertifikasi halal. Bahan ini juga muncul di suplemen kebugaran dan sebagian pakan hewan peliharaan.

Empat bahan ini menunjukkan satu pola: status kehalalan tidak melekat pada nama bahan, melainkan pada asal-usul dan prosesnya. Karena itu, dokumen pemasok menjadi bukti yang tidak bisa digantikan oleh asumsi.

Implikasi bagi Kesiapan Ekspor

Negara tujuan ekspor dengan persyaratan halal umumnya meminta jejak yang dapat diverifikasi. Pertanyaannya jarang berhenti pada sertifikat produk jadi. Pertanyaan lanjutannya menyangkut asal bahan, fasilitas produksi, dan pemisahan lini.

Di titik ini, tiga hal menjadi penentu.

1. Ketersediaan dokumen pemasok. Setiap bahan titik kritis idealnya memiliki keterangan asal yang dapat ditelusuri, bukan sekadar pernyataan lisan.
2. Konsistensi pasokan. Pergantian pemasok atau perubahan spesifikasi bahan perlu tercatat, karena dapat mengubah status bahan.
3. Kapasitas pemantauan internal. Kriteria kelima dalam Kepka 57/2021 menuntut pemantauan dan evaluasi. Tanpa itu, sistem hanya kuat di atas kertas.

Kepka BPJPH 243/2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH menetapkan 27 jenis layanan lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Cakupannya meliputi akreditasi LPH, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, serta kode fasilitasi. Regulasi ini mencabut Kepka 120/2022.

Bagi industri, daftar layanan itu menegaskan satu hal. Jalur sertifikasi bersifat terstruktur, dan setiap tahap memerlukan kesiapan dokumen dari sisi pelaku usaha.

Menempatkan Halal sebagai Soal Rantai Pasok

Pendekatan yang bertahan lama biasanya tidak berhenti pada pengurusan sertifikat. Ia membangun kebiasaan internal. Registri bahan dipelihara. Titik kritis dipetakan sejak tahap pengembangan produk. Pemasok baru dinilai dengan kriteria yang sama seperti pemasok lama.

Pendekatan ini membantu ketika terjadi perubahan. Perubahan formula, perubahan pemasok, atau perluasan lini produk. Semuanya lebih mudah dikelola jika data bahan sudah rapi sejak awal.

Perlu ditegaskan, penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Karena itu, tugas industri adalah menyiapkan sistem dan bukti, bukan menetapkan status kehalalan produknya sendiri.

Dengan begitu, sertifikasi halal berhenti menjadi beban proyek sesaat. Ia menjadi bagian dari cara perusahaan mengelola rantai pasoknya. Untuk kebutuhan itu, platform SJPH dari IndoHalal.id membantu pelaku usaha mengelola seluruh kriteria SJPH dalam satu aplikasi, mulai dari kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, hingga kesiapan sertifikasi BPJPH.