Kepka BPJPH 57/2021: Kriteria SJPH dan Konsekuensinya bagi Pelaku Usaha

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal menjadi acuan utama penerapan SJPH di sisi pelaku usaha. Regulasi ini memuat lima kriteria yang harus dipenuhi. Kepka 57/2021 kemudian diubah dengan Kepka 20/2023. Bagi pelaku usaha, perubahan ini bukan sekadar urusan administratif. Ada konsekuensi praktis yang perlu dipahami sejak awal.

Lima Kriteria yang Harus Dipenuhi

Kepka 57/2021 menetapkan lima kriteria SJPH. Pertama, komitmen dan tanggung jawab. Kedua, bahan. Ketiga, proses produk halal. Keempat, produk. Kelima, pemantauan dan evaluasi. Kelima kriteria ini saling terkait. Kelemahan pada satu kriteria akan memengaruhi penilaian keseluruhan.

Kriteria komitmen dan tanggung jawab menuntut adanya kebijakan halal yang tertulis dan dijalankan. Ini bukan dokumen yang disimpan di lemari. Kebijakan harus terlihat dalam praktik sehari-hari, misalnya dalam penetapan personel penanggung jawab dan alokasi sumber daya.

Kriteria bahan mengharuskan pelaku usaha menelusuri asal setiap bahan yang digunakan. Bahan yang tergolong titik kritis memerlukan perhatian lebih. Contohnya L-Cysteine (E920) yang secara historis diekstrak dari rambut manusia atau bulu unggas. Ada pula taurin yang secara historis berasal dari empedu sapi, meski kini umumnya sintetis. Lemak hewani atau shortening juga perlu dipastikan sumbernya, karena lard dari babi mutlak haram. Untuk bahan seperti ini, pelaku usaha perlu menyiapkan alternatif yang tersertifikasi halal, misalnya L-Cysteine hasil fermentasi mikrobial atau shortening dari lemak sapi bersertifikat halal.

Kriteria proses produk halal mencakup lini produksi, fasilitas, dan prosedur. Jika satu lini digunakan untuk produk yang berbeda status bahannya, pelaku usaha harus mampu menunjukkan pengendalian yang mencegah kontaminasi silang.

Kriteria produk menuntut konsistensi antara formula yang didaftarkan dan produk yang benar-benar dihasilkan. Sedangkan kriteria pemantauan dan evaluasi menuntut adanya audit internal dan tindak lanjut atas temuan.

Konsekuensi Praktis di Lapangan

Pertama, pelaku usaha tidak bisa lagi mengandalkan pernyataan lisan pemasok. Setiap bahan titik kritis memerlukan dokumen pendukung yang dapat ditelusuri. Ini berarti pekerjaan tambahan di bagian pengadaan dan jaminan mutu.

Kedua, kriteria pemantauan dan evaluasi menuntut siklus audit internal yang berjalan. Audit internal bukan kegiatan sekali jalan menjelang sertifikasi. Ia harus menjadi bagian dari rutinitas.

Ketiga, perubahan Kepka 57/2021 dengan Kepka 20/2023 menandakan bahwa kerangka kriteria ini tidak statis. Pelaku usaha perlu memastikan dokumen dan prosedurnya mengikuti versi yang berlaku.

Keempat, ada titik kritis yang sering luput, misalnya cangkang kapsul gelatin pada obat dan suplemen. Untuk produk semacam ini, pelaku usaha perlu mempertimbangkan kapsul nabati (HPMC) atau kapsul gelatin sapi bersertifikat halal.

Batas yang Perlu Dipahami

Pemenuhan kriteria SJPH adalah bagian dari upaya pelaku usaha. Namun penetapan kehalalan suatu produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Karena itu, pelaku usaha sebaiknya tidak menyimpulkan sendiri status kehalalan produknya, meski seluruh kriteria telah dipenuhi.

Kerangka akreditasi lembaga pemeriksa halal juga memiliki standar tersendiri, yakni SNI ISO/IEC 17065:2012 yang mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, serta manajemen keluhan dan banding. Standar ini menjadi acuan dalam akreditasi LPH, termasuk melalui Kepka BPJPH 78/2025 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal. Bagi pelaku usaha, ini berarti pemeriksaan dilakukan oleh lembaga yang terikat pada persyaratan kompetensi dan ketidakberpihakan.

Langkah Awal yang Realistis

Pelaku usaha dapat memulai dengan memetakan bahan yang digunakan dan menandai mana yang tergolong titik kritis. Setelah itu, susun daftar dokumen pendukung yang tersedia dan yang masih kurang. Langkah berikutnya adalah memeriksa apakah kebijakan halal sudah tertulis dan dijalankan, serta apakah audit internal sudah berjalan.

Pendekatan bertahap ini membantu pelaku usaha melihat di mana posisinya sebelum menghadapi pemeriksaan. Pemenuhan lima kriteria SJPH bukan pekerjaan satu kali, melainkan bagian dari cara mengelola usaha.

Untuk membantu memetakan kesiapan, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang memungkinkan pelaku usaha mengelola kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi BPJPH dalam satu aplikasi.