Kepka BPJPH 243/2025: Standar Layanan dan Konsekuensinya

Mengurus sertifikasi halal sering terasa seperti berjalan di lorong yang gelap. Pelaku usaha tahu ada kewajiban, tetapi tidak selalu tahu berapa lama, berapa biaya, dan dokumen apa yang harus disiapkan. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH menjawab sebagian kegelapan itu.

Keputusan ini menetapkan 27 jenis layanan BPJPH lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Cakupannya luas, mulai dari akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, hingga kode fasilitasi. Keputusan ini juga mencabut Kepka 120/2022 yang berlaku sebelumnya.

Apa yang Sebenarnya Diatur

Inti keputusan ini adalah kepastian prosedural. Sebelumnya, pelaku usaha harus menebak-nebak berapa lama permohonan diproses atau berapa biaya yang muncul di tengah jalan. Dengan standar pelayanan yang tertulis, setiap jenis layanan punya acuan yang bisa dipegang.

Ada tiga hal yang berubah menjadi lebih jelas bagi pelaku usaha:

• Persyaratan. Dokumen apa saja yang harus dilampirkan untuk tiap jenis layanan.
• Jangka waktu. Berapa lama layanan diselesaikan setelah berkas dinyatakan lengkap.
• Tarif. Berapa biaya yang dikenakan untuk layanan tertentu.

Bagi pelaku usaha, ketiga hal ini bukan sekadar informasi administratif. Ketiganya menentukan perencanaan produksi, anggaran, dan jadwal peluncuran produk.

Konsekuensi Praktis bagi Pelaku Usaha

1. Perencanaan menjadi lebih bisa dihitung

Ketika jangka waktu layanan sudah ditetapkan, pelaku usaha bisa menyusun jadwal yang realistis. Misalnya, kapan harus mulai menyiapkan dokumen, kapan audit dilakukan, dan kapan produk boleh dipasarkan dengan klaim halal. Ini penting terutama bagi usaha yang punya tenggat pasar atau kontrak dagang.

2. Biaya bisa dianggarkan sejak awal

Tarif yang tercantum membuat anggaran sertifikasi tidak lagi berupa perkiraan. Pelaku usaha dapat memisahkan mana biaya yang masuk ke BPJPH dan mana biaya lain yang mungkin timbul, seperti pengujian laboratorium atau jasa pendamping. Anggaran yang jelas mengurangi risiko proyek sertifikasi berhenti di tengah jalan karena dana tidak siap.

3. Standar yang sama untuk semua pihak

Standar pelayanan juga mengikat penyelenggara layanan. Artinya, perlakuan terhadap pemohon seharusnya seragam. Bagi pelaku usaha, ini menjadi dasar untuk menanyakan status permohonan secara terukur, bukan berdasarkan perkiraan.

Kaitannya dengan Regulasi Induk

Keputusan ini berdiri di atas kerangka yang lebih besar. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah undang-undang induk yang mengatur kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk.

Pelaksanaannya kemudian diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan ini menggantikan PP 39/2021 dan mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, serta pencabutan persetujuan LPH, termasuk pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.

Untuk sisi pemeriksaan, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal melengkapi kerangka tersebut. Pedoman ini memuat persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian, dengan mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012.

Jadi, Kepka 243/2025 bukan aturan yang berdiri sendiri. Ia adalah lapisan layanan dari rangkaian regulasi yang mengatur bagaimana sertifikasi halal dijalankan dari hulu ke hilir.

Yang Tetap Perlu Diperhatikan

Standar pelayanan mengatur proses, bukan hasil. Sertifikat halal tetap hanya diterbitkan BPJPH, dan penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Pelaku usaha tidak bisa menyimpulkan sendiri status kehalalan produknya hanya karena dokumen sudah lengkap.

Karena itu, kesiapan internal tetap menentukan. Dokumen yang rapi tidak menutup titik kritis bahan yang belum tertelusur. Beberapa bahan yang sering luput antara lain:

• Whey dan kaseinat. Turunan susu ini sendirinya halal, tetapi proses pembuatan keju sumbernya bisa memakai rennet hewani.
• Gliserin atau gliserol (E422). Pelembap serbaguna yang bisa berasal dari minyak sawit atau lemak babi.
• Cangkang kapsul gelatin. Titik kritis yang paling sering luput dari perhatian konsumen.
• Mono- dan digliserida asam lemak (E471). Pengemulsi paling umum di industri pangan, bisa dari minyak sawit atau lemak hewani.

Semua bahan ini berstatus tergantung sumber. Artinya, kehalalannya tidak ditentukan oleh namanya, melainkan oleh asal bahan dan dokumen pendukungnya. Karena itu, pelacakan bahan menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari proses sertifikasi, seberapa pun rapi standar layanannya.

Langkah yang Bisa Diambil

Pelaku usaha dapat mulai dengan memetakan jenis layanan yang relevan dengan kebutuhannya, lalu mencocokkan persyaratan dan jangka waktunya dengan rencana bisnis. Setelah itu, periksa kesiapan internal: daftar bahan, dokumen pemasok, dan alur produksi.

Untuk memastikan seluruh kriteria SJPH tertata sebelum mengajukan permohonan, platform SJPH dari IndoHalal.id membantu mengelola kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi BPJPH dalam satu aplikasi.