Kepka BPJPH 243/2025: Standar Layanan dan Konsekuensinya

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH menetapkan 27 jenis layanan lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Keputusan ini mencabut Kepka 120/2022. Bagi pelaku usaha, aturan ini berfungsi sebagai rujukan resmi tentang apa yang diminta, berapa lama diproses, dan berapa biayanya.

Apa yang Diatur

Standar pelayanan mencakup layanan yang menyentuh langsung pelaku usaha maupun lembaga pendukung. Di antaranya akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), registrasi LP3H dan Pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, serta kode fasilitasi.

Karena persyaratan, jangka waktu, dan tarif disebutkan per jenis layanan, pelaku usaha tidak perlu menebak-nebak. Setiap permohonan punya dasar tertulis yang bisa dicek sebelum dokumen dikirim.

Konsekuensi Praktis bagi Pelaku Usaha

Pertama, dokumen menjadi lebih penting daripada kecepatan. Jika persyaratan tidak lengkap, permohonan tidak bisa diproses. Waktu tunggu akibat berkas kurang bukan bagian dari jangka waktu layanan.

Kedua, biaya dapat dianggarkan. Tarif yang tercantum membuat perencanaan lebih realistis, termasuk ketika pelaku usaha memakai jalur fasilitasi.

Ketiga, pelaku usaha perlu mengenali peran tiap pihak. Sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH. Penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan LPH yang terakreditasi.

Peran Akreditasi LPH

LPH yang memeriksa produk harus terakreditasi. Kepka BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 mengatur pedoman akreditasi LPH, termasuk kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian.

Pedoman itu mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012. Standar ini mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan. Artinya, hasil pemeriksaan LPH harus dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural.

Bagi pelaku usaha, ini berarti memilih LPH bukan sekadar soal jadwal. LPH harus punya lingkup kompetensi yang sesuai dengan jenis produk yang diperiksa.

Kaitan dengan Penyederhanaan Proses

UU Nomor 6 Tahun 2023 mengubah UU 33/2014. Perubahan ini menyederhanakan proses sertifikasi, memperkenalkan skema pernyataan halal (self-declare) untuk UMK, dan membuka jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal.

Standar pelayanan dalam Kepka 243/2025 melengkapi kerangka itu. Skema self-declare tetap punya jalur dan persyaratan sendiri, sementara produk berisiko lebih tinggi mengikuti pemeriksaan LPH.

Titik Kritis yang Sering Muncul

Terlepas dari jalur yang dipilih, bahan menentukan hasil. Beberapa titik kritis yang umum:

• Alkohol/etanol. Statusnya bergantung sumber, kadar, dan tujuan penggunaan. Alternatifnya pelarut nabati non-alkohol atau etanol dengan dokumen sumber dan kadar yang diverifikasi LPH.
• Lesitin (E322). Umumnya dari kedelai, tetapi sebagian dari kuning telur atau lemak hewani. Pilih lesitin kedelai atau bunga matahari yang tercantum jelas di label.
• Ekstrak vanili. Standar industrinya memakai etanol sebagai pelarut. Alternatifnya vanili bubuk, vanillin sintetis, atau ekstrak berpelarut air/gliserin bersertifikat halal.
• Rennet. Rennet hewani berasal dari lambung anak sapi yang harus disembelih syar'i. Alternatifnya rennet mikrobial atau FPC tersertifikasi halal.

Mengetahui titik kritis ini membantu pelaku usaha menyiapkan dokumen bahan sebelum mengajukan permohonan.

Yang Perlu Disiapkan

1. Petakan produk dan bahan yang digunakan.
2. Kumpulkan dokumen sumber bahan, termasuk sertifikat halal pemasok bila ada.
3. Cek persyaratan layanan yang sesuai pada standar pelayanan BPJPH.
4. Tentukan jalur: self-declare untuk UMK berisiko rendah, atau reguler melalui LPH.
5. Siapkan sistem jaminan produk halal agar konsisten, bukan hanya untuk satu kali audit.

Penutup

Kepka BPJPH 243/2025 membuat layanan halal lebih terukur dari sisi persyaratan, waktu, dan tarif. Pelaku usaha yang menata dokumen bahan dan sistem internalnya sejak awal akan lebih mudah mengikuti alur ini. Untuk mengelola kriteria SJPH secara terpadu, platform SJPH dari IndoHalal.id dapat membantu memetakan bahan, titik kritis, dan kesiapan sertifikasi dalam satu tempat.