KMA 748/2021 dan Konsekuensi Praktisnya bagi Pelaku Usaha

Kewajiban sertifikasi halal di Indonesia tidak berlaku serentak untuk semua produk. Ada aturan yang menentukan kelompok produk mana yang masuk kewajiban, dan bagaimana kewajiban itu diberlakukan bertahap. Aturan itu adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal.

Bagi pelaku usaha, memahami aturan ini penting bukan hanya untuk tahu apakah produknya termasuk yang wajib bersertifikat. Yang sama penting adalah memahami konsekuensi praktisnya: apa yang harus disiapkan, dokumen apa yang perlu ditelusuri, dan bagian mana dari rantai produksi yang harus dibenahi lebih dulu.

Kedudukan KMA 748/2021 dalam kerangka jaminan produk halal

KMA 748/2021 adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang induk itu mengatur kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk.

KMA 748/2021 kemudian menetapkan kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya. Aturan ini telah diubah dengan KMA 944/2024. Karena itu, pelaku usaha perlu memastikan bahwa rujukan yang dipakai adalah versi yang berlaku, bukan versi lama.

Perlu dicatat satu hal mendasar. Penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI/Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH. KMA 748/2021 tidak mengubah kewenangan itu; ia mengatur sisi kewajiban dan pentahapan bagi pelaku usaha.

Konsekuensi pertama: kewajiban mengikuti tahapan, bukan menunggu

Karena kewajiban diberlakukan bertahap, pelaku usaha perlu tahu di tahap mana produknya berada. Kesalahan membaca tahapan bisa berakibat pada dua hal: menyiapkan terlalu dini untuk produk yang belum masuk kewajiban, atau terlambat menyiapkan untuk produk yang sudah masuk.

Yang paling aman adalah memetakan portofolio produk berdasarkan kelompok yang diatur, lalu menyiapkan sistemnya lebih awal. Persiapan sistem tidak bergantung pada kapan kewajiban mulai berlaku. Sistem yang sudah tertata akan tetap berguna, bahkan ketika produk belum wajib bersertifikat.

Konsekuensi kedua: sistem jaminan produk halal harus benar-benar berjalan

Kewajiban bersertifikat halal tidak berhenti pada pengajuan dokumen. Di sisi pelaku usaha, ada acuan penerapan sistem yang harus dipenuhi, yaitu Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021. Aturan itu memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Keputusan tersebut telah diubah dengan Kepka 20/2023.

Lima kriteria itu punya konsekuensi praktis yang berbeda-beda. Komitmen dan tanggung jawab menuntut adanya kebijakan tertulis dan personel yang menjalankan sistem. Kriteria bahan menuntut penelusuran asal usul setiap bahan. Kriteria proses menuntut pemisahan dan pengendalian agar tidak terjadi kontaminasi. Kriteria produk menuntut konsistensi hasil. Kriteria pemantauan dan evaluasi menuntut adanya audit internal dan tindak lanjut.

Artinya, pelaku usaha yang hanya menyiapkan dokumen bahan tanpa membenahi proses akan menghadapi persoalan pada kriteria lain.

Konsekuensi ketiga: titik kritis bahan harus ditelusuri satu per satu

Di dalam praktik, bagian yang paling menyita waktu adalah penelusuran bahan. Beberapa bahan memiliki status yang bergantung pada sumbernya, sehingga tidak bisa dinilai hanya dari nama bahannya.

• Whey dan kaseinat. Turunan susu ini sendirinya halal, tetapi proses pembuatan keju sumbernya bisa memakai rennet hewani. Alternatifnya adalah whey atau kaseinat dari produsen yang mencantumkan penggunaan rennet mikrobial atau rennet hewani bersertifikat halal. Bahan ini umum dipakai pada susu bubuk formula, minuman protein, produk roti dan bakery, serta keju olahan.
• Enzim mikrobial pengolahan pangan. Kategori luas enzim seperti amilase, protease, dan lipase yang bisa bersumber mikrobial, nabati, atau hewani. Alternatifnya adalah enzim mikrobial hasil fermentasi bersertifikat halal, disertai dokumen sumber dari pemasok. Penggunaannya mencakup sirup glukosa dan fruktosa, pelunak daging, produksi jus dan keju.
• Propolis berpelarut alkohol. Sumbernya halal, namun proses ekstraksinya umumnya memakai etanol kadar tinggi. Alternatifnya adalah propolis ekstrak air atau propolis bubuk bebas alkohol. Bahan ini muncul pada suplemen imun dan produk terkait.
• Parfum dan bahan pewangi. Pewangi kosmetik umumnya berpelarut alkohol tinggi dan dapat memuat musk hewani. Alternatifnya adalah parfum non-alkohol atau musk sintetis bersertifikat halal.

Pola yang sama berlaku untuk bahan lain. Yang dibutuhkan bukan penilaian cepat, melainkan dokumen dari pemasok yang menjelaskan sumber bahan secara jelas.

Konsekuensi keempat: perubahan aturan harus dipantau

Beberapa regulasi dalam kerangka ini berstatus diubah. KMA 748/2021 diubah dengan KMA 944/2024. Kepka BPJPH 57/2021 diubah dengan Kepka 20/2023. UU 33/2014 berstatus diubah. Sementara PP 42/2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal berlaku sebagai pengganti PP 39/2021 dan mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.

Konsekuensi praktisnya sederhana: dokumen acuan yang dipakai tim internal harus diperiksa versinya secara berkala. Bekerja dengan rujukan yang sudah diubah berisiko menghasilkan persiapan yang tidak sesuai.

Apa yang bisa disiapkan lebih dahulu

Ada beberapa langkah yang tidak bergantung pada status pentahapan produk. Pertama, memetakan seluruh produk dan bahan yang dipakai. Kedua, mengumpulkan dokumen sumber bahan dari pemasok, khususnya untuk bahan yang statusnya bergantung pada sumber. Ketiga, menetapkan kebijakan halal tertulis dan personel yang bertanggung jawab. Keempat, menyiapkan mekanisme audit internal.

Langkah-langkah itu merupakan bagian dari lima kriteria SJPH. Mengerjakannya lebih awal membuat proses sertifikasi berjalan lebih tenang ketika tahapan kewajiban tiba.

Untuk mengelola seluruh kriteria SJPH dalam satu tempat, mulai dari kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, hingga audit internal dan kesiapan sertifikasi BPJPH, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang dapat dipakai tim Anda secara berkelanjutan.