KMA 748/2021: Kelompok Produk yang Wajib Bersertifikat Halal

Kewajiban sertifikat halal tidak berlaku serentak untuk semua produk. Pemerintah menetapkannya secara bertahap melalui kelompok produk tertentu. Acuan utamanya adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal.

Bagi pelaku usaha, regulasi ini penting karena menjawab satu pertanyaan mendasar: apakah produk saya termasuk yang sudah wajib bersertifikat halal, atau belum? Jawabannya menentukan prioritas dan tenggat yang harus Anda kejar.

Apa Isi KMA 748/2021

KMA 748/2021 menetapkan kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya. Artinya, ada daftar jenis produk, dan ada urutan waktu kapan kewajiban itu mulai berlaku untuk masing-masing kelompok.

Regulasi ini telah diubah dengan KMA 944/2024. Perubahan tersebut menandakan bahwa cakupan dan penahapan kewajiban dapat bergerak seiring waktu. Karena itu, pelaku usaha perlu memastikan rujukan yang dipakai adalah versi terbaru, bukan salinan lama yang beredar di grup percakapan.

Perlu dicatat, penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH. KMA 748/2021 mengatur soal kewajiban administratif, bukan menetapkan status halal suatu produk.

Konsekuensi Praktis bagi Pelaku Usaha

Begitu produk Anda masuk kelompok yang wajib bersertifikat halal, ada beberapa konsekuensi yang tidak bisa ditawar.

1. Sertifikat menjadi syarat peredaran

Produk yang wajib bersertifikat halal perlu memenuhi kewajiban itu untuk tetap beredar. Bagi pelaku usaha, ini bukan lagi soal pilihan promosi, melainkan soal kepatuhan.

2. Kesiapan sistem harus dibangun lebih awal

Sertifikasi bukan proses sehari. Ada tahapan yang harus dilalui, dan semuanya bertumpu pada sistem jaminan produk halal (SJPH) di sisi pelaku usaha. Acuan penerapan SJPH adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021, yang memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Keputusan ini diubah dengan Kepka 20/2023.

Jika kewajiban sudah dekat sementara sistem belum dibangun, pelaku usaha akan mengejar banyak hal sekaligus di akhir. Ini sumber utama keterlambatan.

3. Titik kritis bahan harus ditelusuri

Kriteria bahan menuntut kejelasan asal-usul. Beberapa bahan perlu perhatian khusus karena statusnya bergantung pada sumber.

• Gelatin. Protein pengental dari kolagen hewan. Halal hanya bila sumber dan penyembelihannya jelas. Alternatifnya antara lain gelatin ikan, gelatin sapi bersertifikat halal, atau agar-agar dan karagenan sebagai pengganti nabati. Bahan ini umum dipakai pada marshmallow, permen jeli, kapsul obat dan suplemen, es krim, yogurt, serta produk roti tertentu.
• Alkohol atau etanol. Pelarut dan pengawet yang statusnya bergantung pada sumber, kadar, dan tujuan penggunaan. Alternatif yang bisa ditelusuri antara lain pelarut nabati non-alkohol, atau etanol sintetis dan industri dengan dokumen sumber serta kadar yang telah diverifikasi LPH. Penggunaannya luas: pelarut perisa dan pewarna, ekstrak vanili, produk fermentasi seperti kecap, tapai, dan tempoyak, hingga obat cair.
• Vitamin D3 dari lanolin. Vitamin D3 komersial sering diekstrak dari lanolin, yaitu lemak bulu domba, bukan dari hewan sembelihan. Alternatifnya adalah vitamin D3 dari lanolin bersertifikat halal, atau vitamin D2 berbasis jamur dan ragi. Bahan ini muncul pada susu dan produk susu terfortifikasi, suplemen multivitamin, serta susu formula bayi.
• Enzim mikrobial. Kategori luas enzim seperti amilase, protease, dan lipase, yang bisa bersumber mikrobial, nabati, atau hewani. Alternatifnya adalah enzim mikrobial hasil fermentasi bersertifikat halal, dengan dokumen sumber dari pemasok. Enzim dipakai pada sirup glukosa dan fruktosa, pelunak daging, produksi jus dan keju, bahkan deterjen pencuci piring untuk kontak tidak langsung.

Empat contoh di atas menunjukkan satu pola: status kehalalan bahan tidak bisa ditebak dari namanya. Yang menentukan adalah dokumen sumber dan prosesnya.

4. Prosedur dan biaya layanan perlu dipahami

Pelaku usaha juga perlu memahami alur layanan BPJPH. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH menetapkan 27 jenis layanan lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Cakupannya meliputi akreditasi LPH, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, serta kode fasilitasi. Keputusan ini mencabut Kepka 120/2022.

Dengan membaca standar layanan itu, Anda bisa memperkirakan dokumen apa yang perlu disiapkan, berapa lama proses berjalan, dan berapa tarif yang berlaku. Perencanaan menjadi lebih realistis.

Yang Berubah dan Yang Tetap

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang membawa perubahan terakhir atas UU 33/2014. Regulasi ini menyederhanakan proses sertifikasi, memperkenalkan skema pernyataan halal atau self-declare untuk UMK, dan membuka jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal.

Bagi pelaku usaha, penyederhanaan itu tidak menghapus kewajiban. Yang berubah adalah cara menempuhnya, terutama bagi UMK berisiko rendah yang bisa memakai jalur pernyataan halal. Sementara bagi usaha menengah dan besar, jalur reguler dengan penerapan SJPH tetap menjadi acuan.

Langkah yang Bisa Diambil Sekarang

1. Pastikan produk Anda termasuk kelompok yang diatur dalam KMA 748/2021 dan perubahannya, KMA 944/2024.
2. Petakan bahan yang dipakai dan tandai mana yang statusnya bergantung sumber.
3. Kumpulkan dokumen sumber dari pemasok untuk bahan bertanda titik kritis.
4. Bangun atau rapikan SJPH sesuai lima kriteria dalam Kepka BPJPH 57/2021 dan perubahannya.
5. Pelajari persyaratan, jangka waktu, dan tarif layanan pada Kepka BPJPH 243/2025 sebelum mengajukan.

Kewajiban sertifikasi halal bersifat bertahap, tetapi konsekuensinya nyata. Semakin awal sistem dan dokumen disiapkan, semakin tenang proses yang dijalani.

Jika Anda memerlukan pengelolaan kriteria SJPH secara terstruktur, platform SJPH IndoHalal.id membantu menata kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi BPJPH dalam satu aplikasi.