KMA 748/2021 dan Perubahannya: Produk yang Wajib Halal

Kewajiban sertifikasi halal tidak berlaku serentak untuk semua produk. Pemerintah menetapkannya secara bertahap melalui daftar jenis produk. Daftar itu dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal.

Regulasi ini kemudian diubah melalui KMA 944/2024. Artinya, pelaku usaha perlu membaca dua dokumen sekaligus: ketentuan awal beserta perubahannya. Berikut isi regulasi tersebut dan konsekuensi praktisnya.

Apa yang Diatur

KMA 748/2021 menetapkan dua hal pokok. Pertama, kelompok produk yang masuk dalam kewajiban bersertifikat halal. Kedua, penahapan kewajiban tersebut, sehingga tidak semua kelompok produk harus bersertifikat pada waktu yang sama.

Penahapan ini penting bagi pelaku usaha. Ia memberi urutan prioritas: kelompok produk mana yang lebih dahulu terikat kewajiban, dan mana yang menyusul. Karena regulasi ini telah diubah, pelaku usaha sebaiknya memastikan daftar dan tahapan yang dipakai adalah versi terbaru, yaitu setelah KMA 944/2024.

Konsekuensi Praktis bagi Pelaku Usaha

Begitu sebuah produk termasuk dalam kelompok yang wajib bersertifikat halal, konsekuensinya bukan sekadar mengurus berkas. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan.

1. Menyiapkan sistem jaminan produk halal

Kewajiban sertifikat menuntut adanya sistem yang berjalan, bukan hanya dokumen sekali jadi. Acuan penerapannya ada pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, yang memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi.

Keputusan tersebut juga telah diubah melalui Kepka 20/2023. Jadi, sama seperti KMA 748/2021, pelaku usaha perlu merujuk versi terbaru.

2. Menelusuri bahan sampai ke pemasok

Kriteria bahan menuntut ketertelusuran. Beberapa bahan bersifat titik kritis karena statusnya tergantung pada sumbernya. Contohnya:

• Rennet — enzim penggumpal keju. Rennet hewani berasal dari lambung anak sapi yang harus disembelih secara syar'i. Alternatifnya adalah rennet mikrobial dari jamur atau kapang, atau rennet hasil rekayasa genetika yang tersertifikasi halal.
• Lemak hewani dan shortening — lemak padat untuk menggoreng dan memanggang. Lard dari babi haram. Alternatifnya minyak sawit, minyak kelapa, margarin nabati, atau shortening dari lemak sapi bersertifikat halal.
• L-Arginine dan asam amino lain — bisa hasil fermentasi mikrobial atau ekstraksi dari sumber hewani. Yang aman adalah hasil fermentasi mikrobial bersertifikat halal, dengan dokumen ketertelusuran dari pemasok.
• Mono- dan Digliserida Asam Lemak (E471) — pengemulsi paling umum di industri pangan. Sumbernya bisa minyak sawit atau lemak hewani. Yang diperlukan adalah E471 bersertifikat halal dengan sumber asam lemak nabati yang tercantum dalam sertifikat bahan dari pemasok.

Bahan-bahan ini lazim dipakai pada keju keras dan semi-keras, kue kering, pastry, donat, mi instan, produk gorengan kemasan, roti, margarin, es krim, cokelat, hingga suplemen kebugaran. Artinya, titik kritis bahan menyentuh banyak lini produk, termasuk produk yang tampak sederhana.

3. Menyiapkan pembuktian yang bisa diperiksa

Klaim "bahan kami halal" tidak cukup. Yang diminta adalah dokumen yang dapat diperiksa: sertifikat bahan dari pemasok dan catatan ketertelusuran. Bagi pelaku usaha, ini berarti pekerjaan administratif yang berulang, bukan sekali selesai.

Peran Lembaga Pemeriksa dan Akreditasi

Pemeriksaan dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Kinerja LPH diikat oleh akreditasi yang mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012, standar yang mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan.

Pedoman akreditasi LPH diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025. Pedoman ini memuat persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian.

Bagi pelaku usaha, konsekuensinya bersifat tidak langsung tetapi nyata: hasil pemeriksaan harus dapat dipertanggungjawabkan, dan proses banding atau keluhan memiliki jalurnya. Ini melindungi pelaku usaha dari pemeriksaan yang tidak berdasar.

Yang Tetap Menjadi Kewenangan Lembaga Lain

Perlu dipahami bahwa sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Penetapan kehalalan suatu produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Pelaku usaha tidak dapat menyatakan produknya halal atas dasar penilaian sendiri, dan sebaliknya, tidak ada pihak di luar kewenangan tersebut yang dapat menetapkan status kehalalan sebuah produk.

Langkah Praktis

1. Periksa apakah produk Anda termasuk kelompok yang wajib bersertifikat halal menurut KMA 748/2021 sebagaimana diubah dengan KMA 944/2024.
2. Petakan penahapan yang berlaku untuk kelompok produk Anda.
3. Susun sistem jaminan produk halal sesuai lima kriteria dalam Kepka BPJPH 57/2021 sebagaimana diubah dengan Kepka 20/2023.
4. Daftar seluruh bahan, tandai yang berstatus titik kritis, dan kumpulkan sertifikat bahan serta catatan ketertelusuran dari pemasok.
5. Siapkan diri untuk pemeriksaan oleh LPH yang terakreditasi.

Kewajiban sertifikasi halal pada akhirnya adalah soal kesiapan sistem dan dokumen. Pelaku usaha yang memetakan bahan titik kritis sejak awal akan lebih mudah melewati tahapan berikutnya. Untuk mengelola kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, dan audit internal dalam satu tempat, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang membantu menyiapkan kesiapan sertifikasi BPJPH.