Menelusuri Titik Kritis Bahan pada Produk Olahan dan Suplemen

Dalam sertifikasi halal, bahan adalah salah satu kriteria yang diperiksa. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal menempatkan bahan sebagai kriteria tersendiri, di samping komitmen dan tanggung jawab, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Artinya, pelaku usaha perlu mengetahui tidak hanya bahan apa yang dipakai, tetapi juga dari mana bahan itu berasal dan bagaimana ia diolah.

Titik kritis adalah bagian dari rantai bahan yang berpotensi mengubah status kehalalan. Titik ini sering tidak terlihat pada nama bahan di label. Berikut empat contoh yang kerap muncul pada produk olahan dan suplemen, beserta cara menelusurinya.

Propolis berpelarut alkohol

Propolis berasal dari lebah, dan sumbernya halal. Persoalan muncul pada proses ekstraksi. Menurut data rujukan, ekstraksi propolis umumnya memakai etanol kadar tinggi. Karena itu statusnya tergantung sumber dan proses, bukan tergantung bahan mentahnya.

Cara menelusurinya: mintalah keterangan pelarut yang dipakai pada ekstraksi. Jika pelarutnya alkohol, telusuri kadar dan alasannya. Alternatif yang tercatat adalah propolis ekstrak air (water-based atau glycerin-based) atau propolis bubuk bebas alkohol. Bahan ini lazim dipakai pada suplemen imun, obat kumur herbal, dan produk perawatan luka tradisional.

Karmin atau cochineal (E120)

Karmin adalah pewarna merah alami dari serangga cochineal. Statusnya tercatat sebagai syubhat karena ulama berbeda pandangan. Pelaku usaha sebaiknya tidak memutuskan sendiri, tetapi menempatkan bahan ini sebagai bahan yang perlu pembahasan.

Cara menelusurinya: periksa apakah pewarna yang dipakai benar-benar karmin, lalu catat nomor E120 pada daftar bahan. Alternatif nabati yang tercatat adalah bit (beetroot red), anthocyanin, atau likopen. Karmin lazim ditemukan pada minuman berwarna merah, permen, lipstik, yogurt buah, dan produk daging olahan.

Daging hasil pemisahan mekanis (MSM)

MSM adalah daging sisa tulang yang diekstraksi dengan mesin. Risikonya bukan pada mesinnya, melainkan pada asal hewan. Data rujukan mencatat risiko campuran dari berbagai jenis hewan. Karena itu statusnya tergantung sumber.

Cara menelusurinya: telusuri asal daging sampai ke rumah potong hewan (RPH) yang bersertifikat, dan pastikan lini produksi khusus halal. Alternatif yang tercatat adalah produk daging olahan dengan jaminan lini produksi khusus halal dan sertifikat dari pabrik penyembelihan bersertifikat. MSM lazim dipakai pada sosis, nugget, bakso, dan produk olahan daging harga ekonomis.

L-cysteine (E920)

L-cysteine adalah pelunak adonan roti. Data rujukan mencatat bahwa secara historis bahan ini diekstrak dari rambut manusia atau bulu unggas. Karena itu statusnya tergantung sumber.

Cara menelusurinya: tanyakan metode produksi kepada pemasok. Alternatif yang tercatat adalah L-cysteine hasil fermentasi mikrobial (non-hewani) yang telah tersertifikasi, atau enzim pelunak adonan nabati. Bahan ini lazim dipakai pada roti tawar produksi massal, roti burger, dan pizza dough komersial.

Menelusuri secara sistematis

Empat kasus di atas menunjukkan pola yang sama. Titik kritis jarang berada pada nama bahan, tetapi pada asal dan prosesnya. Ada beberapa langkah yang bisa dijalankan pelaku usaha.

1. Susun registri bahan. Catat nama bahan, nomor E jika ada, fungsi, dan pemasok.
2. Kumpulkan dokumen pendukung dari pemasok, termasuk keterangan asal bahan dan proses produksi.
3. Tandai bahan yang statusnya tergantung sumber atau syubhat, lalu beri prioritas penelusuran.
4. Catat alternatif bahan yang tersedia sebagai rencana penggantian bila diperlukan.
5. Simpan hasil penelusuran sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi.

Perlu diingat bahwa penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH. Pelaku usaha menyiapkan bukti dan sistem, bukan menetapkan status halal produknya sendiri.

Kerangka pemeriksaan bahan juga bersandar pada regulasi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur kewajiban sertifikasi, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyederhanakan proses sertifikasi, memperkenalkan skema pernyataan halal untuk UMK, dan membuka jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal. Di sisi lembaga, SNI ISO/IEC 17065:2012 menjadi acuan akreditasi LPH, termasuk soal ketidakberpihakan dan kompetensi personel.

Dengan registri bahan yang rapi dan dokumen pemasok yang lengkap, penelusuran titik kritis menjadi pekerjaan yang terukur. Temuan dapat ditindaklanjuti sebelum pemeriksaan, bukan setelahnya.

Untuk mengelola registri bahan, menandai titik kritis, dan menyiapkan bukti penelusuran dalam satu tempat, platform SJPH IndoHalal.id dapat dipakai sebagai alat kerja harian tim Anda.