Persoalan Khas UMK dalam Memenuhi Kewajiban Sertifikasi Halal

Kewajiban sertifikasi halal berlaku bertahap bagi produk yang masuk lingkup jaminan produk halal. Bagi usaha mikro dan kecil, kewajibannya sama, tetapi kapasitasnya berbeda. Persoalan UMK jarang soal niat. Persoalannya ada pada dokumentasi, bahan, dan rantai pasok.

Beban administratif yang tidak proporsional

Kerangka jaminan produk halal diatur dalam UU 33/2014, dengan perubahan terakhir melalui UU 6/2023. UU 6/2023 menyederhanakan proses dan memperkenalkan skema pernyataan halal untuk UMK.

Namun sistem di sisi pelaku usaha tetap mengacu pada kriteria SJPH, yaitu Keputusan Kepala BPJPH 57/2021, yang kemudian diubah dengan Kepka 20/2023. Kriteria itu mencakup komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi.

Bagi pabrik dengan tim mutu, lima kriteria ini soal rutin. Bagi UMK yang dikelola satu sampai tiga orang, kelimanya berarti pekerjaan tambahan: menulis kebijakan, menata bukti pembelian, mencatat alur produksi, lalu mendokumentasikan evaluasi.

Masalah bahan dan asal-usulnya

Persoalan paling sering muncul bukan pada resep utama, melainkan pada bahan penolong. Beberapa titik kritis yang perlu diperiksa:

• Enzim mikrobial untuk sirup glukosa, pelunak daging, atau produksi jus dan keju. Sumbernya bisa mikrobial, nabati, atau hewani, sehingga statusnya tergantung asal.
• Gliserin (E422) pada pasta gigi, obat sirup, permen, dan kue lembap. Bisa berasal dari minyak sawit atau lemak babi.
• Karmin (E120) pada minuman merah, permen, dan yogurt buah. Pewarna ini berasal dari serangga dan statusnya dipandang berbeda oleh ulama.
• Kapsul gelatin pada obat dan suplemen, termasuk softgel minyak ikan. Alternatifnya kapsul nabati atau gelatin sapi bersertifikat halal.

Yang menyulitkan UMK adalah membuktikan asal bahan-bahan ini. Bahan penolong kerap dibeli dari toko bahan kue, distributor kecil, atau pasar, tanpa dokumen sumber. Padahal kriteria bahan menuntut kejelasan.

Rantai pasok yang tidak terdokumentasi

UMK biasanya tidak membeli langsung dari produsen. Pembelian dilakukan lewat perantara, dalam jumlah kecil, dan sering berpindah pemasok mengikuti harga. Akibatnya, ketika diminta menyerahkan daftar bahan beserta dokumen pendukung, UMK kesulitan menelusuri siapa produsen sebenarnya.

Masalah ini bertambah ketika satu produk memakai banyak bahan. Setiap bahan perlu dipastikan, dan setiap pemasok perlu diminta dokumen. Untuk usaha yang berjalan harian, mengejar dokumen dari banyak pemasok terasa seperti pekerjaan yang menyaingi produksi itu sendiri.

Peran penyelia halal yang terbatas

Kriteria SJPH menuntut adanya pemantauan dan evaluasi. Fungsi ini idealnya dijalankan oleh personel yang memahami sistem. Pada UMK, peran itu sering dirangkap oleh pemilik, yang juga mengurus penjualan, keuangan, dan produksi.

Akibatnya, pemantauan berjalan tidak teratur. Catatan dibuat saat menjelang pemeriksaan, bukan sebagai kebiasaan. Sistem pun sulit dipertahankan setelah sertifikat diterbitkan.

Perbedaan kesiapan antar-UMK

Tidak semua UMK menghadapi beban yang sama. Usaha yang menjual produk tunggal dengan sedikit bahan jauh lebih ringan daripada usaha yang membuat banyak varian dengan bahan penolong beragam. Usaha yang sudah biasa mencatat pembelian dan produksi juga lebih siap.

Karena itu, langkah awal yang masuk akal adalah memetakan sendiri titik beratnya: bahan apa yang dipakai, dari mana asalnya, dan dokumen apa yang sudah ada. Dari peta itu, UMK bisa menilai apakah cukup memakai skema pernyataan halal atau perlu jalur reguler.

Perlu dicatat, penetapan kehalalan produk merupakan kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, sedangkan sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH. Pelaku usaha menyiapkan sistem dan buktinya, bukan menetapkan status halal produknya sendiri.

Yang bisa dikerjakan lebih dulu

Persoalan UMK tidak hilang dengan menunggu. Beberapa hal bisa dimulai tanpa biaya besar:

1. Catat semua bahan, termasuk bahan penolong, untuk setiap varian produk.
2. Simpan label, kemasan, atau faktur pembelian sebagai bukti awal asal bahan.
3. Tanyakan langsung kepada pemasok siapa produsen bahan tersebut.
4. Pisahkan bahan yang sudah jelas asalnya dari yang masih perlu ditelusuri.
5. Biasakan pencatatan harian, bukan menjelang pemeriksaan.

Dengan begitu, ketika proses sertifikasi dijalankan, UMK tidak memulai dari nol.