UMK dan Sertifikasi Halal: Persoalan Komitmen dan Sistem

Kewajiban sertifikasi halal berlaku bertahap untuk kelompok produk yang ditetapkan dalam KMA 748/2021, yang kemudian diubah dengan KMA 944/2024. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, pertanyaan yang sering muncul bukan hanya soal biaya atau dokumen pemasok, tetapi soal bagaimana memenuhi kewajiban itu dengan sumber daya terbatas. Artikel ini membahas persoalan khas UMK dari sisi komitmen dan sistem, bukan dari sisi administrasi semata.

Kerangka yang harus dipenuhi

Acuan utama penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di sisi pelaku usaha adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021, yang diubah dengan Kepka 20/2023. Acuan ini memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi.

Kelima kriteria itu saling terkait. UMK yang hanya fokus pada satu kriteria, misalnya bahan, akan tetap menghadapi persoalan ketika harus membuktikan bahwa sistemnya berjalan. Pemeriksaan tidak berhenti pada daftar bahan, tetapi pada bukti bahwa ada kebijakan, ada pelaksanaan, dan ada evaluasi.

Komitmen yang berhenti di atas kertas

Kriteria pertama menuntut komitmen dan tanggung jawab. Dalam praktik di UMK, komitmen sering berbentuk pernyataan tertulis yang dibuat untuk memenuhi formulir. Persoalannya, komitmen itu tidak selalu diterjemahkan menjadi kebijakan yang dipahami oleh orang-orang di lapangan.

Pada usaha kecil, keputusan tentang bahan dan proses biasanya dipegang oleh pemilik atau satu orang kepercayaan. Ketika orang itu tidak hadir, praktik di lapangan dapat menyimpang tanpa tercatat. Inilah bentuk persoalan komitmen yang khas: bukan ketiadaan niat, melainkan ketiadaan mekanisme yang menjaga niat itu tetap berjalan.

Bahan dan titik kritis yang menuntut ketelitian

Kriteria bahan menuntut kejelasan asal dan status setiap bahan yang digunakan. Sejumlah bahan tergolong titik kritis karena statusnya bergantung pada sumber. Gliserin atau gliserol (E422), misalnya, dapat berasal dari minyak sawit atau dari lemak babi. Pepsin dapat berasal dari lambung babi atau sapi. Taurin secara historis berasal dari empedu sapi, meski kini umumnya sintetis. Shellac (E904) berasal dari resin serangga kutu lak, dan prosesnya perlu dicek.

Bagi UMK, persoalan bukan hanya mengetahui bahwa bahan itu titik kritis, tetapi memiliki dokumen yang menjelaskan sumbernya. Alternatif halal tersedia, seperti gliserin nabati bersertifikat halal, pepsin dari lambung sapi bersertifikat halal atau enzim protease mikrobial, taurin sintetis tersertifikasi, dan shellac bersertifikat halal atau pelapis nabati. Namun beralih pemasok bukan perkara sederhana bagi usaha dengan volume kecil dan hubungan dagang yang sudah lama.

Proses dan produk: konsistensi yang sulit dijaga

Kriteria proses produk halal menuntut pemisahan yang jelas dari bahan atau proses yang tidak memenuhi ketentuan. Pada UMK, keterbatasan ruang dan peralatan membuat pemisahan menjadi tantangan tersendiri. Praktik pencucian, penyimpanan, dan penjadwalan produksi perlu diatur agar tidak tercampur.

Kriteria produk menuntut kejelasan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan yang dinyatakan. Di sini, konsistensi antara formula, label, dan kenyataan produksi menjadi penting. Perubahan bahan yang tidak tercatat dapat membuat sistem kehilangan jejak.

Pemantauan dan evaluasi: kriteria yang paling sering terlewat

Kriteria pemantauan dan evaluasi menuntut adanya pemeriksaan berkala dan tindak lanjut. Inilah bagian yang paling rapuh di UMK. Tanpa personel khusus, pemantauan mudah tertunda. Tanpa catatan, evaluasi kehilangan dasar.

Padahal, kriteria inilah yang membuktikan bahwa sistem berjalan, bukan hanya dirancang. Audit internal dan pencatatan sederhana menjadi alat yang membuat sistem tetap hidup. Tanpa itu, sistem hanya menjadi tumpukan dokumen yang tidak mencerminkan praktik sehari-hari.

Peran penyelia halal dan penguatan sistem

Kompetensi personel yang menjalankan SJPH menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Penyelia halal berperan menjaga agar kelima kriteria tetap berjalan, termasuk ketika pemilik usaha tidak berada di tempat. Pelatihan dan pendampingan menjadi jalan untuk membangun kompetensi itu.

PP Nomor 42 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, termasuk tata cara pendirian, akreditasi, dan lingkup kegiatan Lembaga Pemeriksa Halal, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 menjadi pedoman akreditasi LPH. Kerangka ini menunjukkan bahwa ekosistem pemeriksaan dibangun secara bertahap, dan pelaku usaha perlu menyesuaikan kesiapan sistemnya.

Perlu ditegaskan, penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Karena itu, yang dapat dilakukan UMK adalah membangun sistem yang dapat diperiksa, bukan memastikan hasil penetapan.

Langkah yang masuk akal untuk UMK

• Terjemahkan komitmen menjadi kebijakan tertulis yang singkat dan dipahami semua orang di usaha.
• Catat setiap bahan, termasuk yang tergolong titik kritis, beserta sumber dan dokumen pendukungnya.
• Atur pemisahan dan penjadwalan proses agar tidak tercampur.
• Jadwalkan pemantauan berkala dan simpan catatannya.
• Siapkan personel yang memahami SJPH dan mampu menjaga sistem tetap berjalan.

Persoalan UMK dalam sertifikasi halal tidak berhenti pada biaya atau dokumen. Persoalan yang lebih mendasar adalah membangun komitmen yang berjalan dan sistem yang dapat dibuktikan. Untuk membantu pengelolaan kelima kriteria SJPH secara lebih teratur, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang mencakup kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi BPJPH.