UMK dan Sertifikasi Halal: Persoalan Komitmen dan Sistem
Kewajiban sertifikasi halal menuntut UMK membangun sistem, bukan sekadar melengkapi dokumen. Komitmen dan pemantauan menjadi titik paling rapuh.
UMKM
SEHATI 2026: 1,35 Juta Kuota Sertifikasi Halal Gratis untuk UMK
Program fasilitasi terbesar sejauh ini. Ini kriteria dan cara memanfaatkannya.
R
Redaksi IndoHalal
26 Agustus 2026 · 1 menit baca
979
BPJPH membuka 1,35 juta kuota Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada 2026 bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Program ini menanggung biaya fasilitasi sebesar Rp230.000 per sertifikat, sehingga pelaku usaha membayar Rp0.
Siapa yang bisa ikut
Pelaku usaha mikro dan kecil dengan produk yang memenuhi kriteria jalur pernyataan halal: bahan sudah pasti halal, proses produksi sederhana dan higienis, serta tidak menggunakan bahan berisiko.
Yang perlu disiapkan
- NIB yang masih aktif
- Daftar bahan yang dipakai
- Foto produk dan tempat produksi
- Nomor WhatsApp aktif untuk komunikasi dengan Pendamping PPH
Alur singkat
Daftar melalui SIHALAL atau melalui Pendamping Proses Produk Halal (P3H) terdaftar. P3H akan melakukan verifikasi dan validasi, LP3H melakukan supervisi, lalu Komite Fatwa Produk Halal menetapkan kehalalan sebelum BPJPH menerbitkan sertifikat.
Catatan penting
Kuota terbatas dan diperebutkan secara nasional. Jangan menunda sampai mendekati 17 Oktober 2026, karena antrean pendampingan akan menumpuk. Berkas yang lengkap sejak awal jauh lebih cepat diproses.
Artikel Terkait
UMKM
UMKM
UMK dan Sertifikasi Halal: Persoalan Dokumen Pemasok
Kewajiban sertifikasi halal sudah diatur. Bagi UMK, hambatan yang paling sering muncul justru sederhana: dokumen bahan dari pemasok yang sulit dilacak.
UMKM
UMK dan Sertifikasi Halal: Persoalan Biaya dan Kapasitas
Kewajiban sertifikasi halal menuntut UMK menyiapkan bahan, dokumen, dan personel. Skema pernyataan halal membantu, tetapi tidak menghapus semua beban.