Titik Kritis Bahan dan Daya Saing Ekspor Produk Halal

Bagi industri yang berorientasi ekspor, sertifikasi halal bukan hanya soal kepatuhan. Sertifikat adalah syarat masuk pasar. Produk yang tidak dapat membuktikan kehalalan bahan dan prosesnya akan tertahan di pintu masuk negara tujuan.

Karena itu, pertanyaan pokoknya bukan seberapa cepat sertifikat terbit. Pertanyaan pokoknya adalah seberapa rapi rantai bahan dan proses yang bisa dipertanggungjawabkan.

Regulasi sebagai Kerangka, Bukan Sekadar Syarat

Kerangka hukum halal Indonesia kini bersandar pada beberapa aturan pokok. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengubah UU 33/2014, menyederhanakan proses sertifikasi, dan memperkenalkan skema pernyataan halal untuk UMK.

Penyelenggaraan operasionalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, yang menggantikan PP 39/2021. Aturan ini mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, termasuk pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.

Di sisi teknis, akreditasi LPH mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang persyaratan lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa. Standar ini mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan.

Detail pedoman akreditasi LPH diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025. Pedoman ini mencakup persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian.

Untuk pasar ekspor, kerangka ini penting karena menunjukkan bahwa sertifikat halal Indonesia diterbitkan melalui sistem yang dapat diaudit, bukan sekadar pernyataan.

Titik Kritis Bahan yang Menentukan Penerimaan Pasar

Dalam rantai pasok industri, beberapa bahan menjadi titik kritis yang paling sering menahan proses. Bahan-bahan ini tidak selalu terlihat jelas pada label akhir.

Karmin atau Cochineal (E120)

Pewarna merah alami dari serangga cochineal ini masuk kategori syubhat. Ulama berbeda pandangan mengenai statusnya. Bahan ini umum dipakai pada minuman berwarna merah, permen, lipstik, yogurt buah, dan produk daging olahan.

Untuk produk ekspor, ketidakpastian status ini menyulitkan. Alternatifnya adalah pewarna merah nabati seperti bit, anthocyanin, atau likopen.

Whey dan Kaseinat

Turunan susu ini sendirinya halal. Namun proses pembuatan keju sumbernya bisa memakai rennet hewani. Statusnya tergantung sumber.

Bahan ini lazim ditemukan pada susu bubuk formula, minuman protein, produk roti dan bakery, serta keju olahan. Produsen perlu memastikan whey atau kaseinat berasal dari pemasok yang mencantumkan penggunaan rennet mikrobial atau rennet hewani bersertifikat halal.

Isinglass

Bahan penjernih dari gelembung renang ikan ini umum dipakai pada bir dan anggur. Statusnya tergantung sumber. Untuk produk minuman non-alkohol, bahan penjernih nabati seperti bentonit atau karagenan dapat menjadi pilihan.

Propolis Berpelarut Alkohol

Propolis berasal dari lebah dan sumbernya halal. Namun proses ekstraksinya umumnya memakai etanol kadar tinggi. Bahan ini banyak dipakai pada suplemen imun, obat kumur herbal, dan produk perawatan luka tradisional.

Alternatifnya adalah propolis ekstrak air atau ekstrak berbasis gliserin, serta propolis bubuk bebas alkohol.

Mengapa Ini Soal Daya Saing

Negara tujuan ekspor menilai dua hal: dokumen dan konsistensi. Dokumen menunjukkan bahan apa yang dipakai. Konsistensi menunjukkan bahwa bahan itu tidak berubah dari batch ke batch.

Karena itu, industri perlu memiliki registri bahan yang rapi. Setiap bahan dicatat, termasuk nama pemasok, dokumen pendukung, dan status kehalalannya. Titik kritis ditandai dan dipantau secara berkala.

Tanpa sistem seperti ini, sertifikat bisa terbit sekali, tetapi sulit dipertahankan ketika ada perubahan pemasok atau formulasi.

Perlu dicatat, penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Pelaku usaha tidak menetapkan status halal sendiri.

Langkah Praktis bagi Industri

1. Petakan seluruh bahan, termasuk bahan tambahan dan bahan penolong.
2. Tandai bahan yang masuk kategori syubhat atau tergantung sumber.
3. Minta dokumen pendukung dari pemasok, bukan hanya pernyataan lisan.
4. Siapkan alternatif bahan untuk titik kritis yang paling berisiko.
5. Jalankan audit internal secara berkala sebelum pemeriksaan pihak luar.

Langkah-langkah ini tidak menjamin kelulusan, tetapi mengurangi risiko temuan saat asesmen.

Penutup

Daya saing ekspor produk halal tidak dibangun oleh sertifikat semata. Ia dibangun oleh rantai bahan yang dapat ditelusuri dan proses yang konsisten. Titik kritis bahan adalah tempat pertama yang perlu diperiksa.

Untuk mengelola seluruh kriteria SJPH dalam satu tempat, termasuk registri bahan dan pemantauan titik kritis, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang membantu menyiapkan kesiapan sertifikasi BPJPH.