UMK dan Sertifikasi Halal: Persoalan Komitmen dan Tanggung Jawab

Bagi usaha mikro dan kecil, sertifikasi halal sering dipahami sebagai urusan akhir: mendaftar, diperiksa, lalu menerima sertifikat. Padahal beban terbesar justru ada di hulu, pada kesiapan sistem yang harus dibangun lebih dahulu. Kriteria pertama dalam SJPH menurut Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 adalah komitmen dan tanggung jawab. Bagi UMK, kriteria ini adalah persoalan khas yang jarang dibahas.

Apa yang Dituntut Kriteria Pertama

Kepka BPJPH 57/2021 memuat lima kriteria SJPH: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Keputusan ini menjadi acuan utama penerapan SJPH di sisi pelaku usaha dan telah diubah dengan Kepka 20/2023.

Kriteria komitmen dan tanggung jawab pada praktiknya menuntut tiga hal. Pertama, kebijakan halal yang tertulis dan diketahui seluruh pekerja. Kedua, penunjukan personel yang menjalankan sistem, umumnya penyelia halal. Ketiga, mekanisme yang membuat komitmen itu tetap hidup, bukan sekadar dokumen yang disimpan.

Untuk usaha besar, ketiga hal ini dapat dipecah ke beberapa bagian. Untuk UMK yang dikelola pemilik bersama beberapa pekerja, semuanya bertumpu pada orang yang sama.

Empat Persoalan Khas UMK

1. Peran Rangkap Pemilik

Pada UMK, pemilik biasanya sekaligus pemegang keputusan bahan, pengawas produksi, dan penanggung jawab administrasi. Ketika SJPH menuntut penunjukan penyelia halal, tidak selalu ada orang lain yang bisa ditunjuk. Bila pemilik menunjuk dirinya sendiri, pertanyaannya bukan pada legalitas penunjukan, melainkan pada kemampuan menjalankan fungsi itu secara konsisten di tengah pekerjaan harian.

2. Dokumentasi yang Tidak Sebanding dengan Skala

Kebijakan halal perlu tertulis. Catatan bahan perlu terpelihara. Namun UMK kerap bekerja dengan catatan sederhana, bahkan tanpa pencatatan formal. Membangun dokumentasi dari nol menuntut waktu yang bersaing dengan produksi dan penjualan harian.

3. Personel yang Terbatas dan Berganti

Ketika pekerja berganti, pengetahuan tentang bahan dan proses ikut hilang. Komitmen yang hanya melekat pada satu orang rentan runtuh saat orang itu tidak lagi bekerja. UMK perlu cara agar kebijakan halal tidak bergantung pada ingatan perorangan.

4. Rantai Pasok yang Tidak Selalu Terdokumentasi

Kriteria bahan menuntut kejelasan asal usul. Pada titik ini UMK menghadapi bahan titik kritis yang sumbernya menentukan statusnya. Beberapa contoh yang umum dijumpai:

• Kolagen — protein struktural dari kulit atau tulang hewan. Sumbernya menentukan kehalalan, sama seperti gelatin. Alternatifnya kolagen ikan atau kolagen sapi bersertifikat halal.
• Whey dan kaseinat — turunan susu yang sendirinya halal, tetapi proses pembuatan keju sumbernya bisa memakai rennet hewani. Perlu dipastikan produsen mencantumkan penggunaan rennet mikrobial atau rennet hewani bersertifikat halal.
• Shellac (E904) — pelapis mengilap dari resin serangga kutu lak. Secara materi umumnya ditoleransi, tetapi prosesnya perlu dicek. Alternatifnya shellac bersertifikat halal dengan pelarut terverifikasi atau pelapis nabati seperti carnauba wax murni.
• L-Arginine dan asam amino lain — bisa hasil fermentasi mikrobial atau ekstraksi dari sumber hewani. Diperlukan dokumen ketertelusuran dari pemasok.

Untuk UMK, meminta dokumen dari pemasok kecil atau pedagang perantara bukan hal mudah. Informasi sering berhenti di tangan penjual, bukan produsen.

Mengapa Ini soal Tanggung Jawab, Bukan Sekadar Berkas

Komitmen dan tanggung jawab pada akhirnya menentukan apakah empat kriteria berikutnya dapat dijalankan. Tanpa penunjukan yang jelas, tidak ada yang memverifikasi bahan. Tanpa kebijakan tertulis, tidak ada dasar menolak bahan yang tidak jelas asalnya. Tanpa pemantauan, sistem berhenti setelah sertifikat terbit.

Perlu dicatat, penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, sedangkan sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Karena itu, yang bisa disiapkan pelaku usaha adalah sistem dan buktinya, bukan klaim halal atas produknya sendiri.

Langkah Praktis yang Realistis

1. Tetapkan kebijakan halal secara tertulis, singkat, dan ditempel di tempat kerja.
2. Tunjuk penyelia halal, dan pastikan orang tersebut memahami titik kritis bahan yang digunakan.
3. Buat daftar bahan beserta pemasoknya, tandai mana yang termasuk titik kritis.
4. Simpan dokumen pemasok untuk bahan bertanda titik kritis, sekecil apa pun usaha Anda.
5. Jadwalkan pemeriksaan internal sederhana secara berkala, misalnya setiap beberapa bulan.

Poin-poin ini bukan pekerjaan sekali jadi. Justru di situ letak persoalannya bagi UMK: komitmen harus dirawat, bukan disimpan.

Penutup

Persoalan UMK dalam sertifikasi halal tidak berhenti pada biaya atau berkas. Ada beban yang lebih dalam, yaitu membangun komitmen dan tanggung jawab yang bertahan meski sumber daya terbatas. Untuk membantu merapikan kebijakan halal, registri bahan, penandaan titik kritis, dan audit internal dalam satu tempat, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang dapat disesuaikan dengan skala usaha kecil.