UMK dan Sertifikasi Halal: Persoalan Keterlacakan Bahan

Persoalan sertifikasi halal di UMK tidak selalu soal biaya atau berkas. Sering kali akarnya lebih dalam: pelaku usaha tidak memiliki catatan yang jelas tentang asal bahan yang dipakai. Produk sudah berjalan bertahun-tahun, tetapi dokumen pembelian bahan tidak lengkap. Inilah persoalan keterlacakan bahan.

Apa yang dimaksud keterlacakan bahan

Keterlacakan bahan berarti kemampuan menunjukkan dari mana suatu bahan berasal, siapa pemasoknya, dan apakah bahan itu memiliki sertifikat halal. Dalam konteks sertifikasi halal, keterlacakan menjadi dasar untuk menilai apakah suatu bahan tergolong halal, haram, atau perlu ditelusuri lebih lanjut.

UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur kewajiban sertifikasi halal dan peran Lembaga Pemeriksa Halal. UU 6/2023 yang menetapkan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang menyederhanakan proses sertifikasi, termasuk memperkenalkan skema pernyataan halal (self-declare) untuk UMK. Namun penyederhanaan itu tidak menghapus kebutuhan mengetahui asal bahan.

Mengapa UMK lebih rentan

Industri besar umumnya memiliki bagian pembelian yang mencatat setiap bahan, menyimpan spesifikasi, dan meminta sertifikat halal dari pemasok. UMK sering membeli bahan secara lisan, dari pasar, atau dari pengecer tanpa dokumen. Ketika harus mengisi formulir sertifikasi halal, informasi itu tidak tersedia.

Ada beberapa hal yang membuat persoalan ini khas UMK:

• Pemasok berganti-ganti tanpa pencatatan.
• Bahan dibeli dalam kemasan tanpa label yang jelas.
• Tidak ada pemisahan catatan antara bahan baku dan bahan tambahan.
• Pemilik usaha merangkap semua fungsi, sehingga administrasi mudah terlewat.

Akibatnya, ketika diminta menjelaskan asal bahan, UMK tidak dapat memberikan jawaban yang dapat diverifikasi.

Contoh bahan yang menuntut penelusuran

Beberapa bahan tidak dapat dipastikan statusnya hanya dari namanya. Bahan-bahan ini memerlukan penelusuran sampai ke sumbernya.

Gliserin atau gliserol (E422)

Gliserin adalah pelembap serbaguna yang bisa berasal dari minyak sawit (halal) atau lemak babi. Bahan ini dipakai pada pasta gigi, obat sirup, kosmetik, permen, kue lembap, dan pengawet makanan. Tanpa keterangan pemasok, statusnya tidak dapat dipastikan. Alternatifnya adalah gliserin nabati bersertifikat halal, umumnya dari minyak sawit atau kelapa.

Pepsin

Pepsin adalah enzim pencerna protein dari lambung babi atau sapi, dipakai pada industri keju dan farmasi. Statusnya tergantung sumber. Alternatif halal tersedia, yaitu pepsin dari lambung sapi bersertifikat halal atau enzim protease mikrobial.

Ekstrak vanili

Ekstrak vanili adalah perisa vanila alami yang standar industrinya memakai etanol sebagai pelarut ekstraksi. Bahan ini dipakai pada kue, puding, es krim, dan minuman kopi atau cokelat premium. Alternatifnya adalah vanili bubuk, vanillin sintetis, atau ekstrak vanili berpelarut air atau gliserin bersertifikat halal.

Propolis berpelarut alkohol

Propolis berasal dari lebah dan sumbernya halal, tetapi proses ekstraksinya umumnya memakai etanol kadar tinggi. Bahan ini dipakai pada suplemen imun, obat kumur herbal, dan produk perawatan luka tradisional. Alternatifnya adalah propolis ekstrak air (water-based atau glycerin-based) atau propolis bubuk bebas alkohol.

Keempat contoh di atas menunjukkan satu pola: nama bahan tidak cukup. Yang menentukan adalah sumber dan prosesnya. Karena itu, keterlacakan bahan menjadi kunci.

Langkah praktis membenahi keterlacakan

UMK dapat mulai dari hal-hal sederhana tanpa harus menunggu sistem yang rumit.

1. Buat daftar seluruh bahan yang dipakai, termasuk bahan tambahan dan perisa.
2. Untuk setiap bahan, catat nama pemasok dan tanggal pembelian.
3. Minta salinan sertifikat halal bahan dari pemasok bila tersedia.
4. Untuk bahan yang tidak memiliki sertifikat, catat pertanyaan yang perlu diajukan ke pemasok: berasal dari hewan atau tumbuhan, dan melalui proses apa.
5. Simpan label kemasan bahan sebagai bukti pendukung.

Langkah ini tidak memerlukan biaya besar. Yang dibutuhkan adalah kebiasaan mencatat dan keberanian bertanya kepada pemasok. Dalam jangka panjang, catatan ini juga membantu ketika ada perubahan pemasok atau perubahan formula produk.

Batas yang perlu dipahami

Keterlacakan bahan adalah alat bantu, bukan penentu status halal. Penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Pelaku usaha menyiapkan bukti dan sistem; penetapan dan penerbitan berada di lembaga berwenang.

Dengan memahami batas ini, UMK dapat memusatkan energinya pada hal yang memang dapat dikendalikan: mencatat, menelusuri, dan menyimpan bukti. Selebihnya mengikuti proses yang berlaku.

IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang membantu menata registri bahan dan titik kritis dalam satu aplikasi, sehingga keterlacakan bahan dapat dibangun sejak awal.